Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Nissa Sabrina

Akibat hukum pendirian persekutuan komanditer oleh suami isteri yang tidak membuat perjanjian kawin dalam hal terdapat utang dalam persekutuan : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2352 K/PDT/2012 tahun 2014 = The legal consequences of the establishment of limited partnership by husband and wife without prenuptial agreement in case of debt : case study of Supreme Court Decision Number 2352 K/PDT/2012 year 2014

" Pada pendirian persekutuan komanditer terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendiri. Pendiri dalam hal ini merupakan perorangan yang tentunya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Suami isteri merupakan perorangan yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum khususnya mendirikan persekutuan komanditer. Namun terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan apabila suami isteri akan mendirikan persekutuan komanditer karena mereka tunduk pula pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tantang perkawinan yang menyangkut harta bersama mereka. Maka timbul permasalahan bagaimana pendirian persekutuan komanditer ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49445

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hak suara dalam perseroan terbatas (Undang-Undang No. 4 Tahun 1971)

Jakarta: Departemen Kehakiman, 1971

346.068 IND h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sianturi, Daniel

Suatu tinjauan atas lembaga daluwarsa hukum perdata barat

" Balam praktek, dapat terjadi seseorang telah begitu yakin dan pasfe-i'bahwa apa yang dikuasainya pada saat itu adalah miliknya, atau seseorang merasa bahwa ia tidak mempunyai utang terhadap orang lain. Tetapi selang beberapa lama muncul pihak lain, dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa dirinya adalah pemilik yang sah atau mempunyai piutang atas seseorang tersebut. Pihak lain tersebut menuntut atas miliknya agar dikembalikan kepadanya, atau utangnya supaya dibayar, di sini memang perlindungan hukum diberikan kepada pemilik yang ... "

Depok: Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Ikhsan Kamil Ramadhani

Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Penyertaan Modal Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 76/Pdt/G/2010/PN/BKS) = Juridical Study on Unlawful Act in Equity Participation Contract of Foreign Limited Liability Company (Case Study of Bekasi District Court Decision Number 76/Pdt/G/PN/BKS)

" Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha dimana Perseroan merupakan suatu subjek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Pengurusan Perseroan Terbatas dilakukan oleh dewan direksi yang wajib menerapkan asas itikad baik dan kehati-hatian dalam pengurusan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007. Penanaman modal, khususnya penanaman modal asing dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang berperan memberikan sumbangan untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Hanyung Alcobis Co. Ltd. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen alat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S52640

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ruth Vinera

Tanggung jawab sekutu atas perbuatan melawan hukum sekutu lainnya dalam suatu persekutuan komanditer (commanditaire venootschap) : studi putusan pengadilan negeri Salatiga no No. 34/Pdt.G/PN.Sal = Partner's liability on the wrongful acts perbuatan melawan hukum commited by fellow partner in a limited partnership (commanditaire venootschap) : case study Salatiga district court decision no No. 34/Pdt.G/PN.Sal / Ruth Vinera

" Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab sekutu komplementer lainnya terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sesama sekutu komplementer dalam suatu Persekutuan Komanditer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persekutuan Komanditer menganut Aggregate Theory atau teori yang menyatakan bahwa dalam suatu perkumpulan orang yang diutamakan adalah keberadaan orang-orang tersebut atau gabungan orang, bukan kesatuan dari orang-orang tersebut sebagai suatu badan (Entity Theory). Hal ini mengakibatkan Persekutuan Komanditer tidak berstatus badan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S55605

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library