Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Agus Jaya Putra
"
Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas dalam melakukan perubahan Anggaran Dasarnya terdapat hal-hal yang memerlukan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk mendapatkan pengesahan, perseroan terbatas haruslah membuat akta perubahan yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Dalam Praktiknya, tidak sedikit kesalahan yang dibuat oleh perseroan dan/atau Notaris dalam pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar, sehingga menyebabkan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Untuk itu, upaya administratif terhadap surat keputusan persetujuan perubahan tersebut ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48303
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nicko Pratama
"
Tesis ini membahas keabsahan badan usaha milik desa BUMDesa sebagai pendiri dan pemilik saham Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum Perseroan Terbatas PT LKM , akibat hukum PT LKM yang didirikan dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Desa, dan peran notaris dalam pendirian PT LKM oleh BUMDesa. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BUMDesa dapat menjadi pendiri dan pemilik saham PT LKM. Keabsahan BUMDesa sebagai pendiri ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51127
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Cinde Insani
"
Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan/ lebih atau sebagian aktiva dan pasiva kepada satu Perseroan/ lebih. Tesis ini meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan cara, prosedur dan mekaniseme Pemisahan Perseroan Terbatas yang beregerak di bidang perbankan dengan meneliti implementasinya pada kasus BNI Syariah. Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam meneliti permasalahan tersebut adalah metodologi yuridis normatif dan dianalisis secara ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28697
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Yayan Hernayanto
"
Tesis ini membahas tentang Kemandirian Yayasan sebagai badan Hukum yang terpisah dari pendiri/para pendiri yaitu dalam Tesis ini adalah Perseroan Terbatas. Yayasan dan Perseroan Terbatas merupakan badan hukum mandiri, sehingga antara Yayasan dan Perseroan Terbatas tidak dapat saling mempengaruhi. Adapun setiap hubungan yang dilakukan oleh Yayasan dengan Perseroan Terbatas yang bertindak sebagai pendiri, ini merupakan hubungan hukum yang sederajat, dan tidak dapat saling mengintervensi antara yang satu dengan yang lainnya. Penggunanaan nama Perseroan Terbatas sebagai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26727
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Tiffany Valencya
"
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Direksi terhadap tindak pidana korupsi. Direksi pada umumnya yang melakukan pengurusan pada perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama perseroan. Muncul masalah pada saat Direktur PT Indorent Prima Sarana yang dipidana atas perkara tindak pidana korupsi. Melihat adanya polemik tersebut, dilakukan penelitian apakah Direktur sendirian yang bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi tersebut atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42176
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Asri Anindita
"
Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui pengurusnya. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (fiduciary duties) di mana Direksi selalu menjadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan Perseroan Terbatas semata. Tesis ini membahas permasalahan mengenai kewajiban-kewajiban Direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28993
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Natassa Raemavenzka
"
ABSTRAK
Pasal 33 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa dalam rangka pendirian perseroan terbatas, 25 dua puluh lima persen dari modal dasar harus telah ditempatkan dan disetor penuh serta tidak dimungkinkan untuk diangsur yang wajib dibuktikan dengan bukti setor modal. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 secara eksplisit tidak mengatur mata uang apa yang wajib digunakan oleh para pendiri untuk melakukan penyetoran modal. Namun, Pasal 49 Ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ...
"
2017
T47001
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Renny Andriani
"
Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu PT sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasar proses hukum. Oleh karena itu, kehancurannya pun mesti juga melalui proses hukum. Pembubaran PT, tidak otomatis mematikan atau menghilangkan status badan hukumnya. Pemegang saham masih tetap eksis. RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal itu berkenaan dengan proses pembubaran atau likuidasi.
Proses pembubaran dan likuidasi PT PMA tidak jauh berbeda dari pembubaran PT pada umumnya. Yang membedakan adalah dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T21701
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Purba, Margareth Eka
"
Kehadiran Jabatan Notaris, dimaksudkan untuk membantu melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Salah satu kewajiban Notaris adalah mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Salinan akta, hanya dapat diberikan kepada orang yang berkepentingan langsung, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak atas akta. Mengenai kualifikasi pihak yang berkepentingan langsung, terdapat perbedaan pendapat karena tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Kehadiran beberapa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28612
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Melisa Eveline
"
ABSTRAK
Pengambilalihan merupakan upaya untuk melakukan penyehatan perbankan, namun upaya tersebut berdampak pada hak-hak pekerja. Hal ini terbukti dalam pengambilalihan PT BPR Prima Nusatama yang tidak memberikan hak-hak pekerjanya yang mengundurkan diri akibat pengambilalihan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang persyaratan, prosedur dan mekanisme pengambilalihan. Sedangkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenegakerjaan mengatur mengenai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42703
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
