Ditemukan 96 dokumen yang sesuai dengan query
Hutagaol, Arifin Rusli
"
Indonesia sebagai salah satu Negara yang telah meratifikasi Persetujuan TRIPs melalui Persetujuan WTO, mempunyai konsekwensi untuk menerapkan TRIPs didalam Undang-undang Hak Ciptanya. Hal tersebut telah dilakukan Indonesia dengan menyesuaikan Undang-undang Hak Ciptanya dengan Ketentuan didalam TRIPs. Penyesuaian yang paling akhir adalah dibuatnya Undang-undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2002. Isi dari Undang-undang ini pada dasamya merupakan penerapan dari ketentuan minimal yang ada didalam persetujuan TRIPs.
Dalam rangka penyelesaian sengketa hak cipta, Undang-undang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T15438
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wea, Klaudius Adriyanto Ligo
"
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan Undang-undang perkawinan nasional yang berlaku bagi semua golongan, suku bangsa dan agama, tetapi pada kenyataannya telah terjadi diskriminasi pada penganut agama Khonghucu yang tidak dapat dicatatkan perkawinannya karena dikatakan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya, Khonghucu bukan merupakan agama yang diakui oleh negara.
Permasalahan yang dianalisis dalam penulisan ini antara lain adalah apakah khonghucu merupakan agama yang diakui di Indonesia dan kedudukan khonghucu dalam pencatatan perkawinan. Dengan adanya penjelasan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T16298
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
R. Nurhayati
"
Salah satu sisi HKI yang tidak dapat dielakkan terutama dewasa ini adalah semakin erat pengaruh HKI dalam perdagangan internasional. HKI menjadi semakin penting mengingat perannya yang begitu besar bagi kehidupan industri dan perdagangan intemasional. Dalam kebijakan HKI nasional, Indonesia telah turut serta dalam komunitas global, dengan telah meratifikasi Persetujuan WTO (Agreement Establishing the World Trade Organization) melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994, dengan demildan Indonesia terikat dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh WTO, termasuk kesepakatan TRIPS (Trade ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T19150
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rini Hariani
"
Penegakan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual ("HKI")di negara-negara berkembang, bukan hanya mengalami ketertinggalan dari sudut peraturan perundang-undangan. Ketertinggalan yang lebih jauh adalah pemahaman terhadap prinsip perlindungan HKI. Ketertinggalan dimaksud terjadi karena terdapat permasalahan utama bahwa di negara-negara berkembang asumsi yang mengatasnamakan kepentingan publik di semua bidang masih amatlah kental. Ini mengakibatkan bahwa ketentuan-ketentuan HKI yang ada dalam peraturan perundang-undangan menjadi berbenturan dengan pemahaman seperti itu yang masih melekat dalam peraturan perundangundangan lain.
Hal demikianlah yang terjadi ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T19818
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sitepu, Rasmita Juliana
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Tumpang Tindih Pemberian Izin Usaha Perkebunan dalam Surat Keputusan (SK) Izin Lokasi, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Sejak tahun 1993 PT. Magna Mintara Jaya telah melaksanakan serangkaian prosedur perizinan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Batang Gadis. Agar dapat menguasai tanah tersebut, PT. Magna Mintara Jaya harus memiliki Surat Keputusan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Agustus 2004 PT. Magna Mintara ...
"
2013
T35977
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Asep Gunawan
"
Penelitian ini membahas aspek-aspek hukum yang timbul dengan adanya perizinan pengoperasian Wilayah Kerja Migas khususnya wilayah kerja Lepas pantai dalam kaitannya dengan benturan peraturan perudang-undangan antara sektor Migas dengan Pelayaran. Penilitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebagian besar perizinan-perizinan baru (pelayaran sebagai salah satunya) yang ada yang bersinggungan dalam pengelolaan Wilayah Kerja Migas terutama wilayah kerja Lepas pantai menimbulkan ketidakpastian hukum dan usaha yang berakibat pada pembengkakan biaya operasi Badan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T46297
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Petra Centya Katotje Tumengkol
"
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya transformasi pelayanan publik menuju Polri yang Presisi yang diinisiasi oleh Kapolri terhadap seluruh pelayanan publik Kepolisian termasuk Polres Karimun. Dalam implementasinya, transformasi pelayanan publik di pelayanan SIM pada Satpas Polres Karimun belum maksimal. Zona Integritas yang dibangun memang membuahkan hasil perbaikan dari nilai B ke A minus, namun masih tidak maksimal. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa transformasi menuju Polri yang Presisi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik penerbitan ...
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Carel Gusram
"
Tesis ini bcrtujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian lisensi impor tekstil Harmonized System (HS) 5208 sampai dengan 6002 terhadap ekspor garmer. 28 propinsi di Indonesia HS 61 dan HS 62.
Penelitian ini menggunakan data runtun waktu (time series) tahunan dari tahun 1996 hingga tahun 2006. Variabel yang digunakan adalah ekspor garmen, dummy kebijakan impor tekstil, harga internasional, exchange rate, produksi bahan baku dornestik, dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Penelitian ini menggunakan mctode analisis data panel.
Hasil penelitian ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T 27336
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Hutauruk, Ganda Hartati
Depok: Universitas Indonesia, 1983
S25175
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Elisabeth Dina Irawati
"
Lisensi paten berkaitan erat dengan hukum anti monopoli. Hal ini dikarenakan kekhasan yang di miliki oleh hukum paten yaitu adanya sifat monopoli yang melekat pada hukum paten. Monopoli dalam paten bersifat terbatas yaitu mengecualikan pihak lain untuk membuat, menggunakan dan menjual penemuan sampai dengan jangka waktu tertentu. Monopoli dalam lisensi paten di satu sisi bertujuan untuk mendorong penemuan teknologi baru dan ilmu pengetahuan sekaligus memberikan penghargaan terhadap penemu/ inventor. Di sisi yang lain monopoli bila ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T19170
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
