Ditemukan 394 dokumen yang sesuai dengan query
Hariman Satria
"
ABSTRACT
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015 menghukum terdakwa PT KA yang diwakili oleh SR selaku direktur utama, karena melakukan pembakaran hutan yang merusak lingkungan hidup, dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,- Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, kaitannya dengan pidana tambahan berupa pemulihan kerugian akibat kerusakan lingkungan yang terjadi? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. ...
"
Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017
353 JY 10:2 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Hamzah
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ratih Febriana
2007
T19236
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Reska Damayanti
"
Industri penyiaran, khususnya televisi, saat ini sedang mengalami perkembangan yang menarik, dengan semakin bertambahnya pihak yang ingin berpartisipasi di dalam bidang tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran juga membuka peluang bagi pertambahan partisipan di dalam industri penyiaran televisi, antara lain dengan memungkinkan adanya televisi lokal di daerah-daerah. Permasalahannya muncul karena keterbatasan terhadap sumber daya alam, khususnya spektrum frekuensi radio yang memegang peranan penting di dalam kegiatan penyiaran, karena berfungsi sebagai gelombang pembawa dari ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T19387
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agus Surono
2001
T36167
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Siahaan, Nommy H.T.
"
Perkembangan mengenai etos dan kultur dunia usaha terhadap konsumen, diharapkan dalam waktu dekat akan berubah secara signifikan, mengingat Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah memberikan aturan yang tegas dan lebih rinci mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh dunia usaha terhadap kepentingan konsumen. Dengan demikian, para pelaku usaha tidak lagi sembarangan memandang para konsumen sebagai ?objek? untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam rangka tujuan bisnisnya. Karena UU ini memprinsipkan bahwa produsen dengan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
T36321
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Lukman Nurhakim
"
Tulisan ini menganalisa bagaimana penerapan etika kemanusiaan dalam pemanfaatan artificial intelligence untuk penyusunan kontrak. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Artificial intelligence pada hakikatnya merupakan suatu alat yang diciptakan manusia untuk membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Artificial intelligence adalah teknologi berupa mesin yang mampu mereplikasi perilaku manusia dan dikembangkan dengan menggunakan pengetahuan tentang cara berpikir manusia, sehingga mampu menjalankan proses berpikir seperti manusia. Dalam perkembangannya, pemanfaatan artificial intelligence telah merambah dunia hukum. Pemanfaatan sebuah alat untuk mengerjakan pekerjaan manusia ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tuti Irawati
"
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Otentik. Akta notaris adalah akta otentik. Akta otentik dibuat oleh/atau dihadapan Notaris. Akta otentik dibuat menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan Undang Undang Jabatan Notaris. Akta otentik adalah alat bukti yang sempurna. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum jika melanggar Undang Undang Jabatan Notaris. Notaris dapat dituntut ganti rugi. Notaris menjadi tersangka jika akta yang dibuatnya berindikasi perbuatan pidana. Hubungan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T27453
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Purry Wulandari B.
"
Direksi PT Y telah memberikan kuasa secara lisan kepada manajer pemasaran PT Y tersebut untuk melaksanakan impor High Speed Diesel (HSD), mencari pembeli dan melakukan pengiriman HSD tersebut. Namun manajer pemasaran tersebut menandatangani perjanjian jual beli atas nama PT Y dengan PT X sebagai pembeli tanpa persetujuan PT Y. Manajer pemasaran tersebut gagal mendapatkan sumber HSD sehingga lalai untuk melakukan pengiriman. Sedangkan PT X telah menyediakan fasilitas dengan mengeluarkan biaya besar. Atas kerugian tersebut, PT ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T27456
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Karina Syahril
2010
T28521
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
