Hasil Pencarian

Ditemukan 210 dokumen yang sesuai dengan query

Muslim Mufti

Konflik dan konsensus di lembaga legislatif daerah: studi tentang penyelesaian kasus "Dana Kaveling" di DPRD propinsi Jawa Barat = Conflict and consensus in region legislative institution study of conclusion case "Dana Kaveling" in DPRD West Java province

" Studi tentang lembaga perwakilan baik lembaga perwakilan nasional atau Dewan Perwakilan Rakyat maupun lembaga perwakilan daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah banyak dilakukan, dengan tema dan judul yang beragam. Studi atau penelitian ini juga mengambil tema tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Era Otonomi Daerah yang banyak memberikan berbagai kewenangan dan kekuasaan kepada daerah. Implikasi dari adanya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya adalah bahwa DPRD menjadi sebuah lembaga yang punya kekuasaan ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T14352

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mohammad Djazuli

Citra dewan perwakilan rakyat di kalangan masyarakat yang datang ke gedung dewan perwakilan rakyat

" Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah satu lembaga negara yang anggotanya merupakan wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. Oleh karena itulah DPR sebagai sebuah institusi berusaha meyakinkan masyarakat bahwa DPR telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mewakili rakyat serta meyakinkan bahwa DPR merupakan salah satu tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR mempunyai Sekretariat Jenderal yang bertugas memberian bentuan teknis, administrasi dan keahlian kepada ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T14295

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Catherine Natalia

Peranan partai politik dan sistem pemilihan umum dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bakti 2004-2009

" Pembicaraan mengenai keterwakilan perempuan kembali mengemuka menjelang Pemilu 2004, ketika Pasal 65 L]ndang-Undang Namor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencantumkan ketentuan tentang keterwakilan perempuan untuk dicalonkan di lembaga legislatif sebagai berikut: Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang kurangnya 30%. Wacana ini menjadi berkembang mengingat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T14517

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library