Hasil Pencarian

Ditemukan 10284 dokumen yang sesuai dengan query

Hanafi

Perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana dan relevansinya bagi usaha pembaharuan hukum pidana nasional

" ABSTRAK
Naskah ini adalah hasil penelitian tentang Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana nasional yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana dalam proses modernisasi (2) bagaimana gambaran kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif dan (3) Pertimbangan-pertimbangan apa yang dijadikan alasan pembenar terhadap penerimaan perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana bagi usaha pembaharuan hukum pidana nasional.

Objek utama penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum ... "

1997

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rudi Rochmansyah

Pergeseran kekuasaan legislasi menurut perubahan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 : Analisis yuridis normatif dan studi mengenai peran DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, pada periode keanggotaan DPR RI tahun 1999-2004 dan periode keanggotaan DPR RI tahun 2004-2009

" Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, yang diawali dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat, secara fundamental telah mengubah format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Perubahan yang mendasar juga menandakan terjadinya perubahan sistem kekuasaan negara yang dianut dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu dari paradigma dengan sistem pembagian kekuasaan (distribution/division of powers) secara vertikal sebelum perubahan UUD 1945, menjadi sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) secara horizontal setelah perubahan UUD 1945. ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18222

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nita Damayanti

Tinjauan yuridis peran kontraktor dalam struktur project finance pada pembiayaan kegiatan usaha hulu Liquefied Natural Gas (LNG) di Indonesia setelah berlakunya undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: studi kasus proyek lng arun = Juridical analysis of contractor s role in financing upstream business enterprise of Liquefied Natural Gas (LNG) in indonesia after the enactment of law number 22 of 2001 in Indonesia: case study arun LNG project

" Bagi perusahaan yang merencanakan penyelenggaraan proyek berskala besar yang menyangkut aset-aset strategis, seperti proyek tenaga listrik, jalan tol, minyak dan gas bumi ("migas") di negara berkembang, seperti Indonesia, tidak dapat terlepas dari keterlibatan negara. Dalam kegiatan usaha hulu migas, keterlibatan negara dikarenakan penguasaan migas masih berada di tangan negara sampai titik penyerahan yang diperjanjikan. Namun, negara membutuhkan keterlibatan perusahaan yang berpengalaman karena karakter kegiatan usaha hulu migas ialah berisiko tinggi, berbiaya besar, serta membutuhkan teknologi ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45957

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kusumadi Pudjosewojo

Pedoman pelajaran tatahukum Indonesia

Jakarta: Aksara Baru, 1983

340.5 KUS p