Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam dunia notaris, seringkali notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang hukum perdata maupun pidana, menyangkut akta otentiknya yang dibuatnya. Penilaian terhadap hal tersebut, didasarkan kepada kode etik profesi notaris dan juga peraturan jabatan dengan melihat adanya unsur-unsur kesalahan, dimana dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diatur pada pasal 66 UUJN. MPD merupakan benteng terakhir yang memberikan atau menolak ijin pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik,penuntut umum dan hakim atas diri seorang notaris. Perlidungan hukum bagi notaris diperlukan dalam hal tersebut di atas untuk menjaga keluhuran dan martabat notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat publik yang menjalankan tugas negara dalam bidang hukum perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan khusus MPD dalam pasal 66 UUJN dan perlidungan jaminan hukum bagi notaris yang diloloskan diperiksa dalam peradilan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan bahwa undang-undang tidak mengatur secara khusus mengenai perlidungan hukum jika notaris diloloskan untuk diperiksa dalam proses peradilan, akan tetapi notaris dapat menggunakan hak ingkarnya dan juga bila merasa dirugikan haknya dapat melakukan upaya hukum gugatan ke peradilan tata usaha negara (TUN). Hasil penelitian menyarankan bahwa haruslah ada persamaan pandangan dan pemahaman antara MPD sebagai pengawas dan penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai pemeriksa dalam memaknai tugas dan wewenang notaris sebagai pejabat umum serta Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap keputusan yang meloloskan untuk depriksa adalah melalui gugatan ke peradilan TUN.

---

This thesis describes that is not uncommon for a Notary to be one of the parties in the legal suit, in relation to his/her authentic deed. According Article 66 UUJN, in valuating the above-mentioned matter, the District Supervisory Magitrate (MPD) must consider the Professional Code of Ethic (KEP) and the regulation to determine whether the elements of wrongdoings. MPD is deemed to be tha last effort to give an approval or permit the Notary to be called for investigation and by investigator, public prosecutor and the judge. Legal protection towards Notary is needed if the above-mentioned is able to uphold the honor and integrity of the Notary in the performing his/her duty as public official, who is performing the public task in the field of private/civil law. The purpose of this research is to understand how the legal protection towards a Notary is guaranteed by not involving Notary in the in the investigation in court. This thesis uses the Normative Research Method. This thesis concludes that the provisions in the relevant law do not specifically regulate the legal protection in the situation where the Notary is not involved in the court's investigation, however, Notary can use his./her special rights to deny presence in the court (hak ingkar), if the Notary reckons that his/her rights is being violated then, legal effort (appeal) can be made through the Court of Publis Affairs (TUN). This research recommends that there should be a uniform understanding among MPD, investigator, public prosecuter and the judge in investigating the Notary in his/her authority as a public official, and filing legal effort(appeal) towards the MPD's Decision in allowing tha process of investigation towards the Notary."

"Tesis ini membahas perlindungan hukum bagi pembeli dalam kontrak akuisisi saham perusahaan kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (?PKP2B?) terkait dengan beberapa pengaturan baru dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU No. 4 Tahun 2009") yang memiliki dampak signifikan bagi kegiatan usaha perusahaan kontraktor PKP2B. Pembeli (acquiror) yang berencana melakukan transaksi akuisisi saham perusahaan kontraktor PKPB sejak tahap uji tuntas, perundingan, perancangan sampai dengan pelaksanaan kontrak akuisisi saham wajib memperhatikan dan merefleksikan pengaturan baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 besertaperaturan pelaksananya selain ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang mengatur khusus tentang akuisisi saham dalam kontrak akuisisi saham tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder yang terkumpul, berupa bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

---

This study focuses on legal protection to the buyer (acquiror) in a shares acquisition contract of a company holding Coal Contract of Work ("CCOW") in relation to some new provisions under the Law No. 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining (?Law No. 4 Year 2009?) which have significant impacts to the business of the CCOW company. The buyer (acquiror) who intends to acquire a CCOW company from the stage of due diligence, negotiation, drafting, up until the implementation of the share acquisition contract shall consider and reflect the new provisions under the Law No. 4 Year 2009 and its implementing regulations in addition to the Law No. 40 Year 2007 regarding the Limited Liability Company and the Government Regulation No. 27 year 1998 regarding Merger, Consolidation, and Acquisition of Limited Liability Company in such shares acquisition contract. The approach of this study is juridical normative which focuses on the collected secondary data, such as legal material in relation to identified issues."

"Tesis ini meneliti perlindungan hukum bagi pengusaha Perikanan Pada Pelelangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Berdasarkan Pasal 45 KUHAP dengan menggunakan metode yuridis normative dan analisis kualitatif , perlindungan hukum pengusaha perikanan pada pelelangan hasil tangkapan ikan berdasarkan Pasal 45 KUHAP dan harga ikan dilelang dibawah harga wajar berdasarkan penelitian ini, pelaksanaan lelang barang sitaan berupa ikan berdasarkan Vendu Regliement dan Pasal 45 KUHAP, kurang memberikan perlindungan hukum bagi pengusaha perikanan. Penentuan harga tidak berdasarkan harga pasar dilelang dibawah harga pasar. Pengusaha perikanan juga kurang diperhatikan haknya pada. Kasus lelang ikan milik P.T. Alsum Kampar Semesta barang bukti dilelang seharusnya persetujuan pengusaha sebagai pemilik barang bukan dari nakhoda, Pasal 45 KUHAP ditinjau kembali agar lebih memberikan perlindungan kepada pengusaha perikanan jika akhirnya pengusaha perikanan beserta kapal penangkap ikan dinyatakan tidak bersalah. kerugian yang diderita oleh pengusaha perikanan tidaklah besar.

---

This thesis examines the legal protection for the fisheries entrepreneur at seized fish auctioned under Article 45 of the Criminal Procedure Code Law (Pasal 45 KUHAP) using a normative juridical research methods and qualitative analysis. Fisheries entrepreneur at seized fish auctioned under Article 45 Criminal Procedure Code Law (Pasal 45 KUHAP) is not fully protected by law and the price of the fish auctioned is below market price. The implementation of seized fish auctioned under Vendu Reglement and Article 45 Criminal Procedure Code Law (Pasal 45 KUHAP) does not provide legal protection for fisheries entrepreneur. The determiniation of the reserve price in this auction is not based on market price. The case of seised fish auction of P.T. Alsum Kampar Semesta, shows that the fisheries enterpreneur is not fully protected by law. The auction should be conducted base on the approval of entrepreneur as owners of the goods instead of the shipmaster. Therefore, Article 45 of the Criminal Procedure Code Law (Pasal 45 KUHAP) should be reviewed to give more protection for fisheries entrepreneur in order to minimize in the implementaton of seized fish auctioned under entrepreneur eiventually found not quilty losses suffered by the fisheries entrepreneur."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris dibutuhkan untuk melayani masyarakat dalam hal alat bukti dan menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya, sehingga sebelum melaksanakan jabatannya harus disumpah sebagaimana Pasal 4 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Jabatan Notaris. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris mengingat adanya Pasal 224 KUHPidana yang mengharuskan setiap orang yang dipanggil menjadi saksi harus memenuhi panggilan. Pasal 66 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 telah melahirkan MPD yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 menghapuskan kewenangan MPD dalam memberikan ijin kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris. Notaris wajib hadir jika dipanggil, tetapi Pasal 4 dan 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1909 ayat (2) KUHPer, serta Pasal 322 ayat (1) KUHPidana mewajibkan merahasiakan isi akta sehingga dapat mengunakan hak ingkar. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 melahirkan Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum yang sebelumnya merupakan kewenangan MPD.

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed and other authorities as specified in the Notary Law. Notary is required to serve the community in terms of evidence and maintain confidentiality deed that made, hence oath required before a person carrying out his position as notary under Article 4 in conjunction with Article 16 clause (1) Notary Law. Legal protection is required in running the duty as a Notary considering of the Article 224 of KUHP (Criminal Code) which requires that every person who called as a witness should be fulfill the summons. Article 66 of Law Number 30 of 2004 has spawned a Notary Supervisory Council may be authorized to provide legal guarantees for the protection of Notary. The Verdict of the Constitutional Court Number 49/PUUX/ 2012 abolish authority in giving permission to the investigator or prosecutor to take photocopies Minuta Deed and / or letters attached to Minuta Deed or Notary Protocol storage; and call the Notary to be present in the examination relating to a deed made or Notary Protocol. Notary must be present if called upon, but Article 16 clause (1) Notary Act, Article 170 clause (1) Criminal Procedure Code and Article 322 clause (1) of the Criminal Code requires that conceal the contents of the deed so as to use the right to refuse. Article 66 of Law Number 2 of 2014 issue Majelis Kehormatan Notaris as an institution that provides legal protection which previously was the authority of the MPD."

"Penerapan Upaya paksa berupa penyitaan barang-barang yang diduga terkait suatu tindak pidana menimbulkan berbagai potensi kerugian bagi pihak-pihak yang barang / asetnya digunakan sebagai alat bukti proses peradilan. Potensi kerugian ditimbulkan karena hilangnya penguasaan atas hak kebendaan yang melekat pada barang yang disita untuk tujuan pembuktian dipengadilan. Penyitaan barang sebagai alat pembuktian tersebut melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan ditentukan statusnya baik berupa pengembalian kepada pemilik awal benda itu disita atau bahkan diputuskan untuk dirampas sebagai upaya pengembalian kerugian negara, dengan alasan merupakan hasil dari tindak pidana dan hukuman tambahan bagi terpidana. Penyitaan dan perampasan barang tersebut sangat mungkin menempatkan pihak ketiga beriktikad baik menderita kerugian karena jangka waktu persidangan yang relatif lama hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, terlebih jika benda itu diputuskan untuk dirampas. Sedangakan pengembalian barang terhadap pemilik awal barang-barang itu disita pun tidak dapat mengahapus kerugian yang diderita oleh pihak yang bersangkutan karena adanya penurunan nilai barang maupun potensi keuntungan investasi yang seharusnya dapat dihindari, sedangkan ketentuan hukum terkait perlindungan aset milik pihak ketiga beriktikad baik tidak secara jelas dan tegas mengatur bagaimana upaya hukum dapat dilakukan baik berupa praperadilan terhadap upaya paksa yang dilakukan maupun upaya keberatan terhadap putusan perampasan.

---

Implementation Efforts in the form of forced confiscation of goods suspected of a crime related cause a variety of potential harm to the parties that the goods / assets used as evidence in judicial proceedings . Potential losses incurred due to loss of control over property rights attached to the items seized for evidentiary purposes in court. Confiscation of goods as a means of proving that a court ruling which legally binding status will be determined either returns to the initial owner of the thing seized or even decided to deprived as indemnification of state efforts, the reason is the result of a criminal offense and additional penalties for convicted. Seizure and confiscation of goods is very likely to put third parties of good will suffer a loss due to a period of relatively long proceedings to obtain a legally binding decision, especially if it is decided to capture. While the return of goods to the initial owner of the goods - the goods seized were not able to erase losses suffered by the parties concerned because of the decrease in the value of the goods and the potential return on investment that should be avoided , while the legal provisions regarding the protection of assets belonging to third parties of good will are not clearly and strictly regulate how the remedy can be done either in the form of pretrial against forceful measures and efforts made objections against the decision of deprivation."

"Penelitian dilakukan untuk mengetahui status hukum pemain sepakbola di Indonesia, bentuk pengaturan apa yang mengatur pemain sepakbola, dan perlindungan hukum macam apa yang berhak diterima pemain sepakbola disaat pemain terkena masalah dalam perjanjian kerjanya.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan status hukum pemain sepakbola, pengaturan yang mengatur pemain sepakbola, dan perlindungan macam apa yang berhak diterima berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku di dalam dunia olahraga sepakbola, peraturan FIFA, PSSI,dan juga peraturan Liga. Dilakukan juga analisis terhadap UU Ketenagakerjaan dan UU Sistem Keolahragaan Nasional. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa status hukum pemain sepakbola tidaklah termasuk dalam buruh, namun seorang pemain sepakbola. Bentuk pengaturan yang mengatur pemain sepakbola adalah Lex Sportiva, dan pemain sepakbola berhak mendapatkan perlindungan hukum dari PSSI dan penyelenggara liga berdasarkan peraturan yang ada. Dibutuhkan juga NDRC sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang efektif di Indonesia.

---

This research is conducted to further obtain the legal status of football players in Indonesia, form of regulation regulate football players, and kind of legal protection deserved by football players when having issues with their employment agreement. This research is conducted with normative juridical method, which is a method that concerns with legal status of football players, regulation regarding football players, and legal protections deserved by football players according to the prevailing laws and regulations of sports world of football such as FIFA regulation, PSSI regulation, as well as rules of League. Further analysis of Labor Law and National Sports System Law is also conducted in order to achieve comprehensive understanding of this research. The result of this research indicates that legal status of football players are not categorized as labor, but as a football player (professional). The form of regulation that regulate football player is Lex Sportiva. Furthermore, football players deserve a legal protection from PSSI and League Organizer in accordance with the prevailing law and regulation. The existence of National Dispute Resolution Center (NDRC) as an effective dispute resolution institution is also necessarily required."

"[Skripsi ini membahas tentang itikad tidak baik dalam pendaftaran merek danperbandingan hukum dengan Undang-Undang Merek dari tiap Indonesia,Amerika Serikat, dan Jepang. Merek penting dalam kegiatan perdagangan barangdan jasa dan memiliki nilai komersial. Kemampuan sang pemilik merek untukmemelihara kualitas dapat memberikan reputasi baik dan popularitas terhadapmerek. Maka dari itu, perlindungan hukum adalah perlu untuk menjaga merekdari tindakan apapun yang dilakukan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkankerugian bagi pemilik merek. Perlindungan hukum tersebut dapat diperolehmelalui pendaftaran merek, namun ada ketentuan yang mengatur apakah suatumerek dapat didaftarkan atau tidak dan itikad tidak baik selalu menjadi pokokpersoalan penting dalam pendaftaran merek, maka dari itu penelitian ini akandilakukan dengan meneliti hukum dan undang-undang yang berlaku dan jugaliteratur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan kata lain, penelitianini disusun sebagai penelitian yuridis normatif. Lebih lanjut, analisis studi kasusPutusan No. 38/PDT/SUS-MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST tentang merek􀂳􀀦􀁈􀁕􀁗􀁌􀁉􀁌􀁈􀁇􀀃 􀀫􀁘􀁐􀁄􀁑􀀃 􀀵􀁈􀁖􀁒􀁘􀁕􀁆􀁈􀁖􀀃 􀀳􀁕􀁒􀁉􀁈ssio􀁑􀁄􀁏􀂴􀀃 􀀋􀀦􀀫􀀵􀀳􀀌􀀃 􀁍􀁘􀁊􀁄􀀃 􀁐􀁈􀁑􀁍􀁄􀁇􀁌􀀃 􀁉􀁒􀁎us dariskripsi ini, dengan uraian pembahasan terhadap unsur itikad tidak baik perihalkasus tersebut.;This undergraduate thesis discusses about the bad faith on trademark registration and legal comparison with the Trademark Law from Indonesia, United States, and Japan. Trademark is essential in trade activity of goods or services and has commercial value in it. The ability of the trademark owner to maintain the quality of the trademark could give the result of goodwill, good reputation or popularity of the trademark. Thus, the legal protection is necessary for keeping the trademark from any action conducted by the other parties that may cause damage for the trademark owner. The legal protection can be obtained through the trademark registration, however there are provisions that regulate whether trademark can be registered or not and bad faith has always become the important issue on trademark registration. Therefore this research carried out by researching the prevailing laws and regulations as well as literatures related to the research problems. In other words, this research is organized as juridical normative research. Furthermore, case study analysis on Decision No. 38/PDT/SUS-MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST about the ?Certified Human Resources Professional? (CHRP) trademark is also become the focus of this undergraduate thesis with elaboration on bad faith element regarding to the case, This undergraduate thesis discusses about the bad faith on trademark registration and legal comparison with the Trademark Law from Indonesia, United States, and Japan. Trademark is essential in trade activity of goods or services and has commercial value in it. The ability of the trademark owner to maintain the quality of the trademark could give the result of goodwill, good reputation or popularity of the trademark. Thus, the legal protection is necessary for keeping the trademark from any action conducted by the other parties that may cause damage for the trademark owner. The legal protection can be obtained through the trademark registration, however there are provisions that regulate whether trademark can be registered or not and bad faith has always become the important issue on trademark registration. Therefore this research carried out by researching the prevailing laws and regulations as well as literatures related to the research problems. In other words, this research is organized as juridical normative research. Furthermore, case study analysis on Decision No. 38/PDT/SUS-MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST about the “Certified Human Resources Professional” (CHRP) trademark is also become the focus of this undergraduate thesis with elaboration on bad faith element regarding to the case]"

"Hibah adalah pemberian seseorang semasa hidupnya kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pemberian hibah berupa tanah dan/atau bangunan harus melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hibah pada umumnya tidak dapat dibatalkan, namun terdapat suatu situasi di mana hibah dapat dibatalkan yaitu berkaitan dengan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam tesis ini Penulis membahas mengenai perlindungan hukum pembeli objek hibah yang objek hibahnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam kasus ini sengketa hibah terjadi karena adanya gugatan dari kedua orang tuanya yang tidak diberi nafkah oleh anak yang menerima hibah. Oleh karena objek hibah telah dijual kepada pihak ketiga dan Mahkamah Agung telah menangkan pihak penggugat sehingga dianggap tidak pernah ada hibah, maka objek hibah kembali menjadi milik pemberi hibah. Simpulan dari tesis ini adalah pihak ketiga terlindungi secara hukum dengan melakukan tindakan hukum berupa gugatan ke pengadilan, dan Notaris/PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur. .....Grant is gift from someone in his lifetime to others voluntarily without expect anything in returns. In the form of the provision of land grant and/or buildings must be through official land deeds officer (PPAT). Grants are generally unable to be revoked, but there is a situation which grants can be revoked based on Article 1688 of Indonesia Civil Code. The research?s method of this thesis is normative juridical. In this thesis, writers discussed on protection law grants buyers object to which the objects of grants be revoked by the supreme court. In this case dispute grant occur because of a lawsuit from both parents who was not provided with a living by children who received grant. Because of the grant object had been sold to third party and the supreme court had won the plaintiff that there was never any grants, then grant object turn back became the property of grant providers. Conclusions from this thesis is the third parties are protected by the law with conduct of legal proceedings in the form of claim to the court, and Notary/ official land deeds officer (PPAT) cannot accused for accountability for performing his task because he did his task in accordance with procedures."

"ABSTRAKPejabat Lelang sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik berupa Risalah Lelang, bertanggung jawab terhadap autentisitasnya. Pejabat Lelang juga bertanggung jawab terhadap legalitas formal subjek dan objek lelang, serta membantu permohonan lelang yang diajukan padanya. Lelang merupakan sistem jual beli secara terbuka yang handal, aman dan terpercaya, dan harus selalu dilakukan menurut prosedur yang berlaku. Lelang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dari segala bentuk pengalihan hak atas objek lelang. Namun demikian, pada pengalihan hak objek lelang pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/TUN/2016, walaupun lelang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dengan pembatalan objek lelangnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan mengenai keamanan dan perlindungan hukum dari mekanisme lelang, sehingga pada akhirnya dapat menghambat perkembangan lelang noneksekusi sukarela di masyarakat. Berdasarkan kasus tersebut, maka tesis ini menguraikan pengalihan hak melalui mekanisme lelang noneksekusi sukarela untuk objek lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II agar lebih menjamin perlindungan hukum bagi pembeli, dan tanggung jawab pejabat lelang kelas II terhadap objek lelang yang dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. Tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kekeliruan di Badan Pertanahan Nasional BPN yang telah menerbitkan objek lelang ketika sedang dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Agar dimasa mendatang tidak terjadi kasus serupa yang dapat merugikan berbagai pihak, disarankan kepada Pejabat Lelang dan Peserta/Pembeli Lelang selalu menerapkan prinsip ketelitian dan kehati-hatian yaitu dengan meneliti dan mengetahui secara terperinci mengenai keadaan dan status hukum dari objek lelang dimaksud sebelum lelang dilaksanakan. Penulis menyarankan agar dibuat sistem verifikasi, pendaftaran, dan pengalihan hak atas tanah yang terintegrasi antara BPN dan Badan Peradilan Indonesia.Kata kunci:Pejabat Lelang, Lelang Noneksekusi Sukarela, Pengalihan Hak, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Lelang.

---

ABSTRACT An auctioneer is a public officer who creates an authentic deed of auctions. The auctioneer is responsible for the authenticity of the auction deeds and the formal legality of the subject and the object of the auction, as well as assisting the auction request submitted. Auction is an open and reliable and safety selling and buying system, and should always be done according to the applicable procedures. The auction aims to ensure the legal certainty transfer of rights its auction object. However, on the transfer of auction object rights in the case of the Supreme Court Verdict Number 481 K TUN 2016, although the auction has been conducted in accordance with applicable procedures, it has created legal uncertainty with the cancellation of its auction object by the State Administrative Court. This case may lead to distrust of the security and legal protection of the auction mechanism, thereby ultimately impeding the development of non execution voluntary auction in the society. Based on the aforementioned case, this thesis analizes the transfer process of the auction object rights through non execution voluntary auction by Class II Auctioneer to ensure legal protection for the buyer, and the responsibility of Class II Auctioneer on the cancellation of its auction object by the State Administrative Court. This thesis research uses normative juridical method with qualitative descriptive analytical approach. The research found that there is a mistake in The Indonesian National Land Agency who issued the auction object while there is a dispute on that object in the State Administrative Court. Finally, the writer suggests that the auctioneer and the auction participants, particularly buyers, always to apply the precision and prudent principle by researching and knowing in detail the state and legal status of the auction object before the auction is held. The writer also suggests the Government to create a new integrated system between The Indonesian National Land Agency and The Indonesian Judiciary Board on the verification, registration and right transfer of the land. Keywords Auctioneer, Non execution Voluntary Auction, Transfer of Right, Legal Protection For Auction Buyer "

"Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun antara lain pembuatan akta jual beli. Namun, pada praktiknya pembuatan akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah dimungkinkan didasari sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum oleh penjual meskipun telah dilakukan pengecekan melalui kantor pertanahan. Sebagaimana kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PDT/2021 PT YYK yang menggunakan sertipikat pengganti yang diperoleh melawan hukum sebagai dasar perbuatan jual beli yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak kepada pihak lain. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta jual beli dengan menggunakan sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum dan bagaimana perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli menggunakan sertipikat tanah pengganti yang diperoleh atas perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah secara kualitatif. Bahwa dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan terhadap akta jual beli yang dibuat menggunakan sertipikat pengganti yang diperoleh secara melawan hukum adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian terhadap unsur suatu sebab yang halal yang merupakan syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 adalah adanya bantuan hukum berupa pemberian saran, pendampingan dalam penyidikan dan keterangan ahli oleh Majelis Pembina dan Pengawas.

---

The Land Deed Making Officer has the duty and authority to make authentic deeds regarding certain legal acts regarding land rights or property rights to units of flats, including the making of sale and purchase deeds. However, in practice, the making of a sale and purchase deed made before the land deed-making official may be based on a substitute certificate issued for unlawful acts by the seller even though it has been checked through the land office. As the case in the Yogyakarta High Court Decision Number 91/PDT/2021 PT YYK which uses substitute certificates obtained against the law as the basis for buying and selling actions that result in a transfer of rights to other parties. The problem formulated in this thesis is regarding the validity of the sale and purchase deed using a substitute certificate issued for unlawful acts and how is the legal protection for the land deed-making officer against the sale and purchase deed using a substitute land certificate obtained for unlawful acts. This research uses normative juridical research methods using secondary data obtained from primary legal materials and qualitatively processed secondary legal materials. That from the results of this study, it can be concluded that the sale and purchase deed made using a substitute certificate obtained unlawfully is null and void because it does not meet the valid conditions of an agreement against the element of a lawful cause which is an objective requirement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Legal protection for land deed-making officials based on the Regulation of the Minister of Agrarian affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 2 of 2018 is the existence of legal assistance in the form of providing advice, assistance in investigations and expert information by the Board of Trustees and Supervisors."