Hasil Pencarian

Ditemukan 52 dokumen yang sesuai dengan query

Dzikry Meira Ariany

Sanksi hukum bagi para pihak yang terlibat dalam persekongkolan tender

" Tender merupakan mekanisme pemilihan penyedia barang dan/atau jasa terbaik, atau pembeli barang terbaik. Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan bersekongkol yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pihak lain tersebut, dikenal dengan istilah persekongkolan tender. Melihat kepada perkara-perkara persekongkolan tender yang selama ini terjadi, persekongkolan tender didefinisikan sebagai kerja sama antara para pilrak yang terlibat ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16366

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Panduan ringkas paralegal lingkungan

Jakarta: WALHI dan YLBHI, 1992

174.3 PAN

Buku Teks SO Universitas Indonesia Library

Drinker, Henry S.

Legal ethics

New York: Columbia University Press, 1961

174.3 DRI l

Buku Teks SO Universitas Indonesia Library

Tarigan, Shahrazada

Tinjauan tentang PPAT khususnya mengenai tanggung jawab profesi serta perlindungan hukumnya dalam pembuatan akta jual beli

" Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tentang tanah sesuai ketentuan yang berlaku khususnya PP 37/1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT di dalam tugas jabatannya mengandung fungsi sosial yang memberikan pelayanan jasa terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sifat keotentikan ini jelas memberikan dampak yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan, khususnya dalam hal jual bell tanah sebagai suatu instrumen alat bukti. Pembuatan akta yang dilakukan oleh PPAT ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T16697

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Harmoko

Pelembagaan peradilan etik bagi penyelenggara negara di Indonesia = Institutionalization of ethics justice for state administrators in Indonesia

" Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan kajian pelembagaan peradilan etik bagi penyelenggara negara di Indonesia. tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi dan model pembentukan peradilan etik bagi penyelenggara negara di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.penelitian ini menyimpulkan pertama, bahwa kelembagaan etik saat ini masih bersifat beragam, parsial belum menjadi suatu lembaga khusus sebagaimana pengadilan untuk menegakkan etika bagi penyelenggara negara, Keberagaman dan sifat independensi kelembagaan penegakan etika penyelenggara negara ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library