Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
Dionysius Damas Pradiptya
"
Konsep Akses Terhadap Keadilan baru pertama kali diperkenalkan dalam legitimasi formal melalui Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan (SNATK). Strategi Nasional ini dibuat melalui kerja sama antara Pemerintah dan UNDP. SNATK disusun untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang terintegrasi dan luas untuk Akses Terhadap Keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dengan penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan project report mengenai Akses Terhadap Keadilan. Penelitian ini berusaha menggambarkan pelaksanaan dan penerapan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S25981
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: YLBHI, 2013
347.017 BAN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Gurning, Hendra Andy Satya
"
Sistem Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) atau sering disingkat dengan MLA merupakan sistem kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan khususnya terhadap kejahatan lintas negara (transnasional crime). Sistem ini lahir dari kaidah-kaidah hubungan antarnegara yang telah diterapkan oleh Indonesia baik dengan perjanjian maupun tidak. Pada awal tahun 2006, Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Batik dalam Masalah Pidana, yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16641
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Garth, Bryant
Alphen aan den Rijn: Sijthoff and Noordhoff, 1980
340 GAR n
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Smith, Reginald Heber
Montclair N.J.: Petterson Smith, 1972
340.115 SMI j
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1991
340 PAR
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Irma Sukardi
"
Tesis ini membahas mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, Pelaksanaan serta Hambatan Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana memiliki mekanisme yang sama dengan jenis Bantuan Timbal Balik lainnya. Pelaksanaan Bantuan belum maksimal karena ada ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T28578
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1994
340 PEN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Irsyad Noeri
"
Dimana ada hak di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut dilanggar (ubi jus ibi remedium). Seseorang yang buta hukum tidak mungkin menuntut hak yang dimilikinya karena ia tidak tahu hak apa yang dia miliki seseungguhnya, disinilah pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi penting untuk menghilangkan diskriminasi antar manusia (dalam hal ini yang mengerti hukum dengan mereka yang buta hukum).
Persamaan kedudukan antara orang miskin (dan buta hukum) dengan orang kaya (dan tidak ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S22426
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
"
Are Americans making under $50,000 a year compelled to navigate the legal system on their own, or do they simply give up because they cannot afford lawyers? We know anecdotally that Americans of median or lower income generally do without legal representation or resort to a sector of the legal profession that - because of the sheer volume of claims, inadequate training, and other causes - provides deficient representation and advice. This book poses the ...
"
New York: Cambridge University Press, 2016
e20529198
eBooks Universitas Indonesia Library
