Hasil Pencarian

Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query

Lusyana

Tinjauan hukum perjanjian leasing antara PT. Bunas Finance dengan PT. Beta Buana Conblock Industry dalam praktek operasional

" Berperannya usaha leasing di Indonesia dapat menguntungkan para pengusaha lemah modal agar dapat mengembangkan usahanya. Masalah yang diteliti dipusatkan kepada Tijauan fiukum Perjanjian Leasing antara PT. Bunas Finance dengan PT. Beta Buana Conblock Industry dalam praktek operasional, yang mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor Kep 122/MK/IV/2/1974, 32IMISK/2/1974, dan 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Pebruari 1974, tentang perizinan usaha leasing. Tujuan Penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui apakah perjanjian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T19878

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ratna Djatnika P.

Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian leasing mobil

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Siahaan, Edith

Tinjauan perihal sewa menyewa dalam yurisprudensi Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Eisya Lataruva

Pertanggungjawaban Perusahaan Pembiayaan Leasing Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Dalam Penagihan Kredit Macet (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 593/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst) = The Liability of Leasing Finance Company For Unlawful Actions Conducted By Their Debt Collectors During The Collection of Overdue Credit (Case Study On Decision Number 593/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst)

" Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan leasing terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector-nya dalam proses penagihan kredit macet, dengan fokus pada studi kasus perkara No. 593/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan leasing memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik penagihan kredit macet yang dilakukan oleh debt collector-nya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, terdapat indikasi adanya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dhiyaa Dibrina Fa Atin

Analisis Pengalihan Utang (Take Over Kredit) di Bawah Tangan Pada Perjanjian Leasing (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN. PgP) = Analysis of Unofficial Credit Take Over in Leasing Agreement (Case Study of District Court Decision Number 3/Pdt.G/2019/PN Pgp)

" Pengalihan utang atau disebut dengan take over kredit dalam perjanjian pembiayaan leasing dapat dilakukan sesuai ketentuan perjanjian pembiayaan, yaitu atas sepengetahuan pihak leasing atau perusahaan pembiayaan dan harus dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan hukum novasi atau pembaharuan utang. Namun, pada praktiknya masih sering dilakukan take over kredit tanpa sepengetahuan dan persetujuan perusahaan pembiayaan atau disebut juga take over kredit di bawah tangan. Pada tulisan ini akan membahas kasus Putusan No. 3/Pdt.G/2019/ PN. PgP mengenai terjadi take ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Christine Chandra Koesuma

Tanggung jawab notaris sebagai akibat hukum terhadap akta yang tidak memuat identitas saksi instrumentair (studi kasus akta perjanjian sewa menyewa yang dibuat di hadapan notaris X nomor 4 tanggal 14 Juni 2013) = Responsibility of notary as legal effect to the deed which did not contains the instrumentair witness identity case study deed of lease agreement made before notary X number 4 dated 14 June 2013

" Suatu akta dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai akta otentik. Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur mengenai bentuk suatu akta otentik. Salah satu yang disyaratkan dalam bentuk suatu akta otentik ialah pencantuman identitas para saksi instrumentair pada akhir atau penutup akta tersebut. Saksi instrumentair sendiri sangat memegang peranan penting dalam pembuatan akta otentik, yaitu menyaksikan syarat-syarat formalitas suatu akta sudah terpenuhi atau tidak. Adapun syarat-syarat formalitas tersebut adalah bahwa akta tersebut telah disusun dan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42338

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Windi Astriana

Perlindungan terhadap pihak ketiga dan tanggung jawab notaris atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak dan notaris dalam perjanjian sewa menyewa: studi kasus putusan Pengadilan Tinggi nomor 59/PDT/2019/PT.BDG = Protection of third parties and notary responsibility in the case of unlawful acts conducted by the parties and notary within lease agreement: case study of High Court decision number 59/PDT/2019/PT.BDG

" Perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris berlaku sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Seorang Notaris dalam pembuatan aktanya harus mengikuti proses yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelalaian yang dapat terjadi pada proses pembuatan akta autentik dapat menyebabkan kekuatan pembuktian akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan ataupun batal demi hukum. kemudian, terhadap Notaris yang melakukan kesalahan pada pembuatan aktanya dapat dinyatakan sebagai pelaku atas Perbuatan Melawan Hukum. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Harum Bunga Salni

Praktik Nominee Berkedok Perjanjian Sewa Menyewa Tanah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 68/Pdt/2021/PT.Dps) = Nominee Practices Disguised as Land Lease Agreement (Study of Denpasar High Court Decision No. 68/Pdt/2021/PT.Dps)

" Penelitian ini merupakan tinjauan yuridis terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan serangkaian perbuatan hukum lain atas suatu tanah Hak Milik yang dituangkan ke dalam akta notariil yang dibuat sebagai kedok dari praktik Nominee di Indonesia yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Hal tersebut dilakukan karena Hak Sewa merupakan salah satu hak atas tanah yang Warga Negara Asing diperbolehkan menjadi pemegang haknya, sehingga Hak Sewa dimanfaatkan untuk menyembunyikan perbuatan mengalihkan Hak Milik ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agnia Rahmah

Urgensi Hak Prioritas dalam Rangka Melindungi Suatu Hak bagi Penyewa pada Objek Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan yang Akan Dilakukan di atas Perjanjian Sewa Menyewa Secara Lisan = The Urgency of Priority Rights in order to Protect a Right for Tenants on the Object of Land and Building Sale and Purchase Transactions Conducted on Verbal Lease Agreements

" Pihak penyewa di Indonesia belum dapat menjadi pihak pertama dalam melakukan pembelian objek sewa, jika dalam hal ini objek sewanya tersebut dijual oleh pemilik sewa. Hal ini disebabkan oleh karena belum adanya hak prioritas sebagai perlindungan hak bagi pihak penyewa dalam suatu perjanjian sewa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak prioritas terkait dengan tanah dan bangunan di Indonesia dan negara lain serta menganalisis pengaturan hak prioritas atas tanah dan bangunan di Indonesia ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eddy Wibisono

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT Hang Tuah Jaya

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984

S19960

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian