Hasil Pencarian

Ditemukan 45 dokumen yang sesuai dengan query

Nadia Ayu Febriani

Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Oleh DPR RI sebagai Siklus Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia = Post Legislative Scrutiny by the House of Representatives Republic of Indonesia as a Cycle for the Formation of Legal Regulations in Indonesia

" Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang baik, dibentuklah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan PUU). Dalam perkembang peraturan perundang-undangan di Indonesia, ditemukan beberapa permasalahan yang timbul dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang belum dapat mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, diantaranya yaitu: 1) peraturan perundang-undangan tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, 2) peraturan perundang-undangan yang tidak berfungsi ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Antoni Putra

Penerapan pendekatan Omnibus Law dalam reformasi peraturan perundang-undangan = Implementation of Omnibus Law in reforming legislations.

" Omnibus law adalah pendekatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berkembang di negara-negara common law, namun juga diterapkan di negara-negara civil law. Penggunaan Pendekatan omnibus law di Indonesia adalah dalam rangka untuk melanjutkan reformasi peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan tesis ini, terdapat tiga rumusan masalah yaitu: 1) Bagaiamana tinjauan penerapan pendekatan omnibus law dan apa saja upaya reformasi peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan? 2) Bagaimana dampak omnibus law dalam reformasi peraturan perundang-undangan di Indonesia? dan 3) Bagaimana pembentukan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Huang, Septeven

Keberlakuan Peraturan Perundang-Perundangan Hindia Belanda berdasarkan norma hukum Republik Indonesia = Validity of Netherland East Indies Regulations Based on the legal norms of The Republic of Indonesia

" Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan Hindia Belanda penting yang masih diberlakukan oleh Republik Indonesia, meskipun peraturan tersebut dibentuk jauh sebelum Republik Indonesia terbentuk. Skripsi ini membahas bagaimana peraturan perundang-undangan Hindia Belanda tersebut diberlakukan, kedudukannya dalam hierarki norma hukum Republik Indonesia, serta implementasi dari keberlakuan peraturan tersebut setelah dibatasi oleh norma hukum Republik Indonesia. Dalam menganalisis peraturan perundang-undangan Hindia Belanda tersebut, digunakan metode penelitian yuridis-normatif berdasarkan studi pustaka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi

Bandung : Nuansa Aulia, 2009

343.077 TIM u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kurnia Dianandari

Persoalan hukum kebijakan perencanaan dan penataan ruang

" Penataan ruang adalah salah satu fungsi pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penataan ruang dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat ll. Dalam hal ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T18900

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rita Alfiana

Tinjauan yuridis atas bentuk dan sifat akta menurut pasal 38 undang-undang N0. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dikaitkan dengan pasal 1868 kitab undang - undang hukum perdata = Judicial review on the form and nature of the deed in article 38 of act number 30 of year 2004 concerning the notary function related With article 1868 civil code

" Pasal 1868 KUHPerdata adalah Undang Undang yang menghendaki keberadaan Notaris, dimana pasal ini menyatakan bahwa Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat "Oleh" atau "Dihadapan" Pegawai-pegawai Umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Merujuk dari hal tersebut berarti Pasal ini mengatur 2 (dua) bentuk akta otentik yaitu : 1. Bentuk akta yang dibuat ?Oleh? Notaris disebut dengan Akta Pejabat atau Akta Relaas. 2. Bentuk akta yang dibuat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28188

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library