Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan Rezim Hukum Negara Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tantangan dan hambatannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan ketentuan-ketentuan yang menyangkut implementasi rezim negara kepulauan dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang sesuai secara keseluruhan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, sehingga perlu direvisi. disamping itu perlu pengaturan hak hak dan kewajiban kapal perang, kapal pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan komersial (niaga) dan tujuan bukan komersial ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Lebih lanjut Pembangunan bidang hukum rezim hukum negara kepulauan Indonesia hendaknya merupakan upaya untuk mengintegrasikan kebijakan-kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut, khususnya sumber daya ikan, penelitian ilmiah dan alih teknologi kelautan.

---

This thesis is reviewing Archipelagic States Regime of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and Its Implementation in Indonesia. This research uses a qualitative approach with normative methodology. The outcome of this research shows that he results of this study indicate that Indonesia has had legislation in accordance with the overall 1982 Law of the Sea Convention. However, some provisions in the legislation have not deal the provisions of Convention on Law of the Sea 1982, so it needs to be revised. besides that necessary arrangements rights and obligations of warships, foreign governments operated for commercial purposes (commercial) and non-commercial purposes in the legislation Indonesia. Further development of the legal regime of the Indonesian archipelagic state should be an effort to integrate policies on defense and security, management and utilization of marine resources, especially fish resources, scientific research and transfer of marine technology."

"ABSTRAKPara awak kapal merupakan salah satu penghasildevisa terbesar bagi negara Indonesia, baik yang bekerja diatas kapal berbendera nasional maupun berbendera asing.Posisi awak buah kapal merupakan posisi kerja yangterendah di kapal. Pada kenyataannya nasib awak buahkapal sering tidak digubris. Salah satu penyebabpenelantaran mereka adalah ketidakjelasan pembuatan danpenerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL). Skripsi inimempunyai tujuan untuk menguraikan kekhasan PerjanjianKerja Laut (PKL) sebagai suatu perjanjian kerja yangdimaksudkan sebagai upaya perlindungan hukum bagipelaut (Awak Buah Kapal/ABK). Sifat penulisan ini adalahpenulisan deskriptif. Metode penulisan yang dipergunakanadalah metode kajian kepustakaan yang bersifat normatifdan analisa data secara kualitatif. Materi yang dibahasdalam skripsi ini adalah perjanjian kerja, perjanjian kerjalaut, pelaut (Awak Buah Kapal/ABK) nasional daninternasional, beberapa masalah yang sering dihadapipelaut (Awak Buah Kapal/ABK), perjanjian kerja laut (PKL)bagi pelaut (Awak Buah Kapal/ABK) yang bekerja di ataskapal berbendera nasional dan berbendera asing sertabeberapa standar internasional bagi pelaut (Awak BuahKapal/ABK). Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalahbahwa mereka yang ingin menjadi pelaut (Awak Buah Kapal/ABK) harus mengetahui hak dan kewajibannya.Pihak-pihak yang terkait dalam Perjanjian Kerja Laut yaituABK sendiri, perusahaan pelayaran, DepartemenPerhubungan Laut, Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, Departemen Kehakiman dan HAM, INSA,FSEA, KPI, perusahaan perekrutan, ITF, IMO dan ILOdiharapkan semakin berusaha mewujudkan kerja samayang maksimal. Selain itu, agar tidak saling menyalahkandan membingungkan bagi ABK dalam proses penyelesaianperselisihan perburuhan diharapkan DepartemenPerhubungan Laut dan Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi menerbitkan suatu surat keputusan bersamasebagai petunjuk pelaksanaan teknis perselisihanperburuhan di bidang hukum maritim, khususnya AwakKapal (Pelaut)."