Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Tuti Irawati

Analisa tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang di buat dan berindikasi perbuatan pidana

" Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Otentik. Akta notaris adalah akta otentik. Akta otentik dibuat oleh/atau dihadapan Notaris. Akta otentik dibuat menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan Undang Undang Jabatan Notaris. Akta otentik adalah alat bukti yang sempurna. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum jika melanggar Undang Undang Jabatan Notaris. Notaris dapat dituntut ganti rugi. Notaris menjadi tersangka jika akta yang dibuatnya berindikasi perbuatan pidana. Hubungan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27453

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Winda Ariesti

Kewajiban pembayaran pajak atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan = The obligation to pay tax on the sale and purchase transactions of land and/or buildings

" Terhadap transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan terdapat kewajiban pembayaran pajak yang harus dibayarkan bagi penjual yaitu PPh Pajak Penghasilan Final dan bagi pembeli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan BPHTB . PPh Final diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50772

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bernard, Leonardo

Usaha-usaha negara dalam menghadapi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di luar yuridiksi nasional

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S26038

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Angela Vania Rustandi

Kritik atas mekanisme perhitungan ganti rugi pencemaran laut di Indonesia dengan berpedoman pada international convention on cIvil liability for oil pollution damage = Criticism over mechanism of environmental damage valuation in Indonesia guided by international convention on civil liability for oil pollution damage

" ABSTRAK
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan satu-satunya wadah hukum yang mengatur mengenai mekanisme perhitungan ganti rugi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan secara komprehensif dan menyeluruh di Indonesia. Sayangnya, peraturan menteri ini masih memiliki banyak kelemahan yang dapat menghambat proses pemulihan lingkungan hidup dan pelaksanaan sistem kompensasi bagi korban-korban. Beberapa kesalahan konsep yang terdapat dalam peraturan menteri ini adalah penuntutan secara bersamaan ... "

2017

S68713

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Andi Dini Tenri Liu

Analisis Terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Tidak Dibacakan dan Penandatanganan Para Pihak Tidak Dihadiri oleh Saksi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg) = Analysis of Purchase Land Deed which is not Read Out and Signature of The Parties not Attended by Witness (Study The Decision of Karanganyar District Court Number 16/Pdt.G/2015/PN.Krg)

" Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan bukti autentik mengenai perbuatan hukum yang dilakukan para pihak terkait dengan peralihan hak atas tanah, salah satunya melalui jual beli, sebagai dasar pendaftaran pemindahan hak. Dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg ditemui adanya pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur dimana PPAT tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membacakan/menjelaskan isi akta kepada para pihak serta mengabaikan keberadaan saksi dalam proses pembacaan dan penandatanganan aktanya. Penulisan ini bertujuan untuk ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52224

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ivonne Sheriman

Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter = Physician liability insurance

" Fungsi Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter tidak hanya sebatas untuk mengalihkan resiko, tetapi juga membantu dokter dalam hal litigasi. Dengan demikian, melalui asuransi, ganti rugi sebagai tanggung jawab dokter akibat tindakan malpraktik dapat dialihkan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, sekaligus dokter dapat terhindar dari stress proses litigasi, yang dapat berdampak pada malpraktek lainnya. Namun sayangnya, sementara dokter-dokter di Amerika (AS), menyambut baik manfaat tersebut, sebaliknya, dokter-dokter di Indonesia cenderung mengabaikannya. Kondisi ini terkait erat ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

D2234

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Siagian, Fahri Gunawan

Tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap pembatalan sepihak jadwal penerbangan di Indonesia (studi kasus: putusan Mahkamah Agung nomor 1391 K/PDT/2011) = Legal liability of airline company for unilateral cancellation airlines flight schedule in Indonesia (case study: Supreme Court decision no. 1391 K/PDT/2011)

" Skripsi ini membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pihak maskapai penerbangan apabila melakukan perubahan jadwal sepihak terhadap pihak penumpang yang akan menggunakan jasanya dan bagaimana pengaaturannya dalam hukum di Indonesia. Dalam analisis kasus, akan diteliti penggunaan dasar hukum yang tepat apabila pengguna jasa penerbangan mengalami kerugian yang disebabkan oleh perbuatan sepihak dari pihak maskapai penerbangan. Selain itu akan dianalisis pula mengenai klausula baku yang diterapkan dalam tiket penerbangan dan hubungannya dengan perbuatan melawan hukum yang melanggar pasal ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54153

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library