Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas dan menganalisis tentang perlindungan konsumen di Indonesia melalui mekanisme asuransi tanggung jawab produk (product liability insurance). Lembaga asuransi menjadi penting untuk mengalihkan risiko tanggung jawab produsen atas produk yang dihasilkannya untuk dikonsumsi atau dipakai oleh konsumen, apbila konsumen mengalami kecelakaan dan atau kerugian akibat mengkonsumsi atau memakai produk tersebut. Di Indonesia, Keinginan mewujudkan upaya hukum Perlindungan Konsumen sudah ada sejak Tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-undang No, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan yang ada saat ini dalam bidang asuransi belum mewajibkan pabrik pembuat untuk membeli asuransi tanggung jawab untuk produknya, walaupun begitu beberapa perusahaan asuransi joint venture menawarkan jenis asuransi ini di pasar. Untuk menghadapi perkembangan hukum bisnis di Indonesia khususnya di bidang perasuransian, yang berdampak pada perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk pada umumnya, saat ini diperlukan suatu pembaruan dan atau regulasi yang tentunya akan dapat mengantisipasi perkembangan bisnis, terutama dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak-kontrak dalam praktek-praktek bisnis perasuransian. Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah metode penelitian normatif-kualitatif dengan pendekatan komparatiif. Analisis penelitian menggunakan teori pengalihan risiko (transfer of risk theory). Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi tanggung jawab produk mempunyai peranan penting dalam meiindungi kepentingan konsumen di dalam masyarakat Indonesia pada saat ini. Asuransi tanggung jawab produk ini memberikan jaminan bagi konsumen untuk memperoleh ganti kerugian jika produk yang digunakannya menimbulkan kerugian, bahkan ganti kerugian ini bukan saja bagi konsumen yang menggunakan produk tersebut tetapi juga orang-orang yang berada di dekatnya pada saat produk tersebut digunakan. Dalam mekanisme asuransi tanggung jawab produk, produsen diwajibkan membayar premi atas produk yang diasuransikan yang nilainya tergantung pada jumlah, jenis produk, dan tingkat risiko atas produk yang diasuransikan. Pemikiran tentang perlunya perlindungan terhadap konsumen melalui asuransi tanggung jawab produk menjadi hal yang mutlak untuk diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, sampai pada implementasi mekanisme pengalihan risiko berupa lembaga asuransi tanggung jawab produk, yang berbentuk Risk Retention Groups (RRG) atau Kelompok Penahan dan Berbagi Risiko (KPBR), yaitu sekelompok orang/badan hukum yang berfungsi sebagai perusahaan asuransi bagi anggotanya, para anggota yangjuga pemilik pemsahaan ini memiliki paparan risiko (risk exposure) yang sama; dan Purchasing Group (PG) atau Kelompok Pembeli Asuransi (KPA) yaitu sekelompok orang/badan hukum yang membeli polis asuransi atas dasar kelompok. Hal itu memerlukan pembaruan hukum yang komprehensif tidak hanya pada ranah hukum perlindungan konsumen semata, tetapi juga hukum asuransi, yaitu dengan mengamandement undang-undang nomor 2 Tahun 1992 lentang Usaha Perasuransian.

---

This dissertation discusses and analyzes consumer protection in Indonesia through product liability insurance mechanism. Insurance institution becomes important to transfer produceris liability risk for the products he produced for consumers consumption or use, if consumers sujer accident and or loss because of consuming or using such product. In Indonesia, the intention to materialize legal effort of Consumer Protection has existed since 1998 with enactment of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The existing regulations on insurance has not made manufacturers to buy liability insurance for their products, yet a few joint venture insurance companies ojer this type of insurance in the market. To face business law development especially in insurance area which its impact on legal protection for consumers of product in general, at present it is necessary to have a reform and or regulation which certainty will be able to anticmate the development of business, in creating and implementing contracts in insurance business practices. The research method used in this dissertation is normative-qualitative with comparative approach. The analysis of research uses transfer of risk theory. The outcome of the research shows that product liability insurance has an important role in protecting consumers' interest in the current Indonesian society. This product liability insurance provides guarantee for consumers to receive compensation U' the products being used cause injuries/loss, even such compensation is not only for the consumer who uses the product but also for bystanders when the product is being used in mechanism of product liability insurance, producers have to pay premium for products insured which its value shall depend on quantity and type of product, risk level for products insured. The idea of the need for consumer protection through product liability insurance becomes absolute to be accommodated in legislative regulations, up to implementation of risk transfer mechanism in the forms of Risk Retention Group (RRG) or Kelompok Penahan dan Berbagi Risilco (KPBR), namely a group of persons/legal entities which functions as insurance company for its members, the members who also own this company bear the same risk exposure; and Purchasing Group (PG) or Kelompok Pembeli Asuransi (KIM) namely a group of persons/legal entities that purchase insurance policy based on the group. These call for comprehensive legal reform, not only in the field of consumer protection law but also insurance law, to be precise through amending the Law Number 2 of 1992 on Insurance Business."

"ABSTRAKEfektivitas dan atau harmonisasi Hukum Lingkungan secara faktual masih perlu dioptimalisasi dan didinamisasikan, hal ini dirasakan sekali dalam penerapan berbagai aspek hukumnya yang belum dapat diwujudkan secara nyata dalam tata kehidupan masyarakat, keadaan tersebut bila dibiarkan terus akan menimbulkan citra negatif dan atau kondisi yang tidak diharapkan bagi kelangsungan Pembangunan Nasional. Kajian dalam disertasi hukum ini bertujuan untuk upaya mengoptimalisasi dan mendinamisasikan penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan melalui aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup menggunakan piranti Mekanisme Jasa Asuransi. Disertasi hukum ini tertuju pada kajian ius operatum dalam tipologi penelitian eksploratori yang dilakukan menggunakan metoda kajian deskriptif berdasarkan berbagai asumsi, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Bahwa penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan merupakan suatu kondisi hukum yang harus direalisasikan secara optimal dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan; 2. Bahwa untuk mengoptimalisasi dan mendinamisasikan penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditunjang dengan aneka piranti penaatan, antara lain adalah Mekanisme Jasa Asuransi; 3. Bahwa penggunaan Mekanisme Jasa Asuransi sebagai piranti dalam penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak pada aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup, selain untuk mewujudkan jaminan pemenuhan pertanggungan juga menyiapkan pendanaan untuk upaya pengelolaan risiko lingkungan; 4. Bahwa terwujudnya penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup, selain akan merealisasikan efektivitas dan harmonisasi Hukum Lingkungan dalam tata kehidupan masyarakat, juga dimungkinkan dapat mendorong terbentuknya kondisi dan potensi Ketahanan Nasional yang diperlukan bagi kelangsungan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan; dan 5. Bahwa untuk merealisasikan konsep penggunaan Mekanisme Jasa Asuransi sebagai piranti dalam penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak, perlu dilakukan berbagai penelitian, kajian, dan analisis hukum yang dilakukan secara komprehensif. Mendasarkan asumsi tersebut di atas, maka permasalahan pokok dalam disertasi hukum ini ditentukan antara lain adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk, isi, dan tata laku penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan? 2. Bagaimana wujud penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan pada Sistem Hukum Nasional? 3. Bagaimana asosiasi korelasi hukum antar aspek hukum Mekanisme Jasa Asuransi dengan Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup? 4. Apa dasar dan aspek hukum penggunaan Mekanisme Jasa Asuransi sebagai piranti dalam penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak pada aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup? 5. Bagaimana konsep strategi pelembagaan Jasa Asuransi Lingkungan sebagai lembaga yang mampu berperan untuk mengalihkan jaminan pemenuhan pertanggungan maupun menyiapkan pendanaan bagi pengelolaan risiko lingkungan hidup? 6. Apa target manfaat yang diharapkan dalam pelembagaan dan pengelolaan Jasa Asuransi Lingkungan? Kajian dan analisis dalam disertasi hukum ini didasarkan pada kerangka acuan teori, yaitu adalah sebagai berikut: 1. Teori tentang Principles of Morals and Legislation of The Principle of Utility dari Jeremy Bentham (1823); 2. Teori tentang The Reason of The Validity of Legal Order dari Hans Kelsen (1967) ; 3. Teori tentang The Concept of Law dari H.L.A.Hart (1961); 4. Teori tentang Law in a Changing Society dari W. Friedmann (1959); dan 5. Teori tentang Theory or Concept of Justice dari John Rawls (1962). Proses kajian dan analisis disertasi hukum ini menggunakan pendekatan legal sosio antropologi yang mengarah pada multi aplikasi penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup secara in abstracto maupun in concreto. Dari hasil kajian dan analisis hukumnya dapat diketahui berbagai informasi hukum, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Berbagai model pendekatan dan pola sikap yang perlu diwujudkan pada tata kehidupan masyarakat dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan, khususnya untuk menciptakan kondisi dan potensi bagi kelangsungan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan; 2. Bermacam aspek hukum yang dapat dijadikan acuan upaya untuk mewujudkan efektivitas dan harmonisasi unsur Hukum Nasional dalam proses Pembangunan Nasional, khususnya dalam memenuhi tuntutan atau Aspirasi Bangsa untuk dilakukan informasi politik, hukum, dan ekonomi; 3. Wawasan dan pola strategi untuk membuat berbagai konsep upaya mengoptimalisasi dan mendinamisasikan aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 4.Bentuk upaya mewujudkan kondisi kepastian hukum, keadilan sosial, iklim demokratisasi, tegaknya hak asasi manusia, dan kemanfaatan pembangunan bagi kehidupan masyarakat melalui politik dan strategi pembangunan dalam sektor pengelolaan lingkungan hidup.

---

AbstractMechanism of Insurance Services as Supporting Infrastructure For Application The Strict Liability Principle in Environmental LawEffectivity and or harmonization of Environmental Law in fact still need to be optimalisationized and dynamisationized, this matter seems to be needed in the application of many legal aspects which not being perform yet within community environmental living in reality, if this condition is remain it will give a negative impact and or an unexpected condition for the sustainability of National Development. The law research and analysis in this dissertation is aim to optimalization and dynamization the application in legal aspect of Strict Liability Principle in environmental law system through the environmental law compliance and environmental management aspect using Insurance Service Mechanism tools. Research of its law in this paper directed to ius operatum assessment uses exploratory research typology; through descriptive research method, which based on various assumptions as follows: 1. That the application of legal aspect of Strict Liability Principle in Environmental Law System is a law condition which must be applied in an optimal way in the environmental law compliance and environmental management; 2. That to optimalization and dynamization the application of Strict Liability Principle in environmental law compliance and environmental management need to be supported by several tools and or compliance policy which is one of the alternatives is Mechanism of Insurance Service; 3. That the application of Mechanism of Insurance Service as a tool to apply the Strict Liability Principle in the environmental law compliance and environmental management is not only the supporting for insure guarantee aspect but also the readiness of fund to manage the environmental risks; 4. That the perform of applying Strict Liability Principle in environmental law compliance and environmental management not only can perform the environmental law effectivity and or harmonization in community live system but also the possibility to create the condition and potential of National Resilience in continuity of National Development with sustainable pattern; and 5. That to perform the application concepts of Mechanism of Insurance Services as a tool in the application of Strict Liability Principle needs research, assessment, and comprehensive law analysis. From the above assumption, therefore the problem formulation in this research of law dissertation is as follow: 1. How are the contours, content, and conduct of the application of Strict Liability Principle as legal aspect in Environmental Law System? 2. How is the performance of optimalizationing and dynamizationing for application of legal aspect of the Strict Liability Principle in Environmental Law as a Positive Law substance on the unity of National Law System? 3. How to associate the law correlation between legal aspect of the application of Mechanism of Insurance Service and the application of Strict Liability Principle in the environmental law compliance and environmental management activities? 4. What is the basic and legal aspect of application of Insurance Service Mechanism as tool in the application of Strict Liability Principle in environmental law compliance and environmental management? 5. How is the strategically concept for institutionalization of Environmental Insurance Service which is able to act stand as insurer and funding guarantor for environmental risks management? 6. What is the benefit target, which is expected in the Environmental Insurance Service institutionalization and management? The law research and analysis in this dissertation is based on several term of reference theories as follow: 1. Theory of Principles of Morals and Legislation of The Principle of Utility from Jeremy Bentham (1823); 2. Theory of The Reason of The Validity of Legal Order from Hans Kelsen (1967); 3. Theory of The Concept of Law from H.L.A. Hart (1961); 4. Theory of Law in a Changing Society from W Friedmann (I959); and 5. Theory of Theory or Concept of Justice from ikon Rawls (1962). The law research and analysis process used the legal socio anthropology approach, which directed to multi-application of the Strict Liability Principle and the environmental law compliance and environmental management aspect by in abstracto as well as in concreto. From the law research can be known many juridical aspects as follow: 1. The approach models and attitude patterns which is need to be applied in community live system in environmental law compliance and environmental management particularly, in order to create condition and potential of continuity of National Sustainable Development; 2. The law information which can be a reference in various efforts to perform effectivity and harmonization of National Law System substance, especially to fulfill reformation demand in the field of politic, law and economic at once which is being aspiration of the nation on National Development process at this time; 3. The patterns of strategy and perception to build many concepts of optimalization effort and dynamization of environmental law compliance and environmental management; and 4.The types of effort to perform law assurance condition, social justice, democratization situation, enforce of human right, and development benefit in community live through the development activities within environmental management sector."