Ditemukan 3698 dokumen yang sesuai dengan query
"
...
"
Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, 2010
343INDI004
Multimedia Universitas Indonesia Library
Rizal
"
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, menegaskan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Proses Pemerintahan akan menghasilkan dokumen-dokumen yang kemudian disimpan sebagai arsip. Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai kearsipan dan dokumentasi (hukum kearsipan dan dokumentasi) yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Tentang Dokumen Perusahaan Nomor 8 tahun 1997 dan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16428
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Retno Noordiwati
"
Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk melaksanakannya harus memenuhi rukun dan syarat, menurut Hukum Perkawinan Islam. Selain rukun dan syarat ada juga larangan-larangan dalam perkawinan. Untuk melaksanakan perkawinan tidak boleh melanggar larangan tersebut. Salah satu larangan itu adalah tidak boleh adanya hubungan keluarga dalam perkawinan, ini sesuai dengan Pasal ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16538
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Soetjipto
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fitria Noor
"
Otonomi Daerah sejak Tahun 200 l diterapkan, dengan perubahan paradigma Pembangunan yang ditujukan kepada penguatan sumber daya Iokal, demokratisasi dan kemandirian masyarakat Kebijakan ini temyata menimbulkan berbagai permasalahan diseputar penerapannya. Salah satu permasalahan tersebut adalah mengenai Tarik Menarik Kewenangan Di Bidang Perizinan antara Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
Tulisan ini merupakan analisa sederhana dari basil penehtian mengenat permsalahan tersebut dengan mengidentifikasi wujud, penyebab dan beberapa implikasi tarik menarik ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T5039
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Basuki Yunanto
"
Frequency which happened in relative short-time in the regulation of luxury goods classification and tariff on implementing Tax on Luxury Goods (PPnBM) Collection shows existing effort maximally from the Directorate General of Tax to determine luxury goods classification which will be imposition of Tax on Luxury Goods (PPnBM) in the certain tariff so that the objective of Tax on Luxury Goods (PPnBM) imposition can be reached optimally, in accordance with consideration that each alteration of ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14186
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lapotulo, Jimmi
"
Tax revenue is the biggest source of domestic fund resulted from national productivity for the self-financing of development, government programs, income distribution and indeed a boosting device of investment. Indonesian tax ratio of only 13,6% from GDP indicates a great deal of tax revenue potential. Income tax giving the largest tax contribution of IDR133.967 trillion or 49% of overall tax revenue shows the fact that taxing from taxpayers income is surely a great prospect and ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14193
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Abdurrahman Nurhadi
"
Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan mengenai Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, apakah sanksi pidana perpajakan bersifat shock therapy dan apakah implikasi sanksi tersebut kepada kepatuhan Wajib Pajak.
Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang terkait dengan sanksi pidana ini antara Iain dari Wajib ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21896
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hasan Jaya
"
Task and responsibility tax representative and tax authority in fulfilling tax obligation is sometimes alike with tax representative which is represented or the one that authorized. The main problem of research in interrogative sentence form, namely, is : How big is the influence of responsibility between representative and tax authority in fulfilling lax obligation? The objective is to know main problem of research hypothesis, namely : First : Is it predicted that responsibility of representative ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T21491
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yonas Janzeddin
"
In order to improving awareness and compliance of taxpayers about their rights and obligations, the understanding about justice from a rule of law and regulation looked into to play an important part in improving awareness and taxpayer compliance. Comprehended level of justice of a rule is hence expected by a taxpayer earn more own awareness and compliance about their obligation of taxation. The target of this research is to analyze the level of justice from ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22598
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
