Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sze Sze Widyawati
Pertimbangan hukum dimuatnya kembali pasal 15 ayat (2) huruf F pada undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan PPAT dalam kegiatannya dengan Badan Pertanahan Nasional = Legal considerations reenactment of article 15 point 2 f on regulation no 2 2014 which is amendment of regulation no 30 2004 regarding to correlation of notary and ppat with BPN
" Notaris merupakan pejabat umum yang diakui oleh negara Republik Indonesia sebagai pejabat satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu penetapan maupun perjanjian-perjanjian. Notaris memiliki peranan yang sangat besar dalam mewujudkan adanya kepastian hukum sehingga notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai berbagai kewenangan khusus yang diamanatkan kepadanya, Pengaturan mengenai profesi notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41533
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desy Emma Indrianita
Temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan keputusan kepala BPKP nomor kep 830/K/IP/2004 tentang prosedur baku pengelolaan database hasil pengawasan pada BPKP = Examination findings of the inspectorate general of ministry of energy mineral resources that can not be followed under the decree of the head of bpkp no kep 830 k ip 2004 on standard procedures of database management of monitoring results on bpkp
" ABSTRAK
Temuan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010. Namun dalam kondisi tertentu menyebabkan temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal tersebut menjadi tidak dapat ditindaklanjuti, di mana kriteria dan kewenangan untuk menetapkan temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah Unit Pemeriksa yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Permasalahan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42696
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rintis Nanda Pramugar
Kewenangan melakukan pengawasan terhadap cost recovery yang diajukan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas setelah dibubarkannya BP migas melalui putusan mahkamah konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 = Supervision authority against proposed cost recovery by production sharing contract PSC party after the dissolution of bpmigas through constitutional court decision no 36/PUU-X/2012
" SKK MIGAS yang merupakan perubahan dari organisasi BPMigas setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 dan melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 lahirlah organisasi SKK Migas. SKK Migas sebagai penyelenggara pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas mempunyai peran yang sangat penting. Salah satu peran tersebut adalah dalam hal kaitannya dengan pengawasan / pemeriksaan pengajuan biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) yang diajukan oleh Kontraktor Kerja Sama (KKKS) Migas. Yang menjadi permasalahan adalah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42660
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library