Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query
Hardianingsih
"
This article is focused on responsibility of kepala desa (head of village) regarding administrative omissions through initial land registration. Head of village roles in :his procedure is by issued clearance letter as complementary documents. Under Indonesian land registration if that clearance letter is issued in unlawfully manner so then will affect on illegitimated of land certificates. The author has nor found any land registration norms which govern on the head of village liability for this ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
HUPE-36-4-(Okt-Des)2006-469
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Teddy Anggoro
"
This article does explanations concerning masyarakat hukum adat (similar to indigenous people) in Indonesia. The study here in generally view has elaborated many rules which mostly relevant to the topic. In the legal system sight's is scrutinized here that it shall comply with national and international law norms. The author has also noted out from the Badui ethnic's case which have worse experiences by such regulation that's issued by central and local government levels. Commonly ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
HUPE-36-4-(Okt-Des)2006-487
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Sze Sze Widyawati
"
Notaris merupakan pejabat umum yang diakui oleh negara Republik Indonesia sebagai pejabat satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu penetapan maupun perjanjian-perjanjian. Notaris memiliki peranan yang sangat besar dalam mewujudkan adanya kepastian hukum sehingga notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai berbagai kewenangan khusus yang diamanatkan kepadanya, Pengaturan mengenai profesi notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41533
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Desy Emma Indrianita
"
ABSTRAK
Temuan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral merupakan temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan
Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun
2014 dan Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010.
Namun dalam kondisi tertentu menyebabkan temuan pemeriksaan Inspektorat
Jenderal tersebut menjadi tidak dapat ditindaklanjuti, di mana kriteria dan
kewenangan untuk menetapkan temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah Unit
Pemeriksa yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral.
Permasalahan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42696
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Umery Lathifa
"
Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, terdapat kewajiban cuti bagi seorang kepala daerah definitif yang ikut mencalonkan diri dalam pemilihan tersebut. Kekosongan jabatan kepala daerah definitif selama masa pemilihan kepala daerah kemudian diisi oleh seorang Pelaksana Tugas Plt Kepala Daerah yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, Plt Kepala Daerah diberikan mandat untuk melaksanakan tugas harian kepala daerah. Berdasarkan Pasal 14 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, seorang mandataris tidak berwenang mengambil keputusan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66203
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Khoerul Hadi
"
Adanya krisis internal pada sistem keanggotaan dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), menyebabkan adanya prajurit TNI yang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Di lain pihak peraturan perundangan membuka pintu masuk bagi prajurit TNI untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur ketentuan Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja (PPPK). Jabatan yang disasar adalah jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Permasalahan yang diangkat adalah pengangkatan PPPK dari unsur TNI dan kesesuaian pengangkatan PPPK melalui pengusulan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Davis, Kenneth Culp
St. Paul, Minn.: West Publishing, 1960
342.06 DAV a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Rintis Nanda Pramugar
"
SKK MIGAS yang merupakan perubahan dari organisasi BPMigas setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 dan melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 lahirlah organisasi SKK Migas. SKK Migas sebagai penyelenggara pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas mempunyai peran yang sangat penting. Salah satu peran tersebut adalah dalam hal kaitannya dengan pengawasan / pemeriksaan pengajuan biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) yang diajukan oleh Kontraktor Kerja Sama (KKKS) Migas. Yang menjadi permasalahan adalah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42660
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bunkarni
"
ABSTRAK
Ketentuan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik negara terlepas dari aturan
pengadaaan barang/jasa pemerintah, dimana BUMN diberikan kebebasan dan wewenang
untuk membuat tata cara pelaksanaan pengadaannya sendiri berdasarkan kebutuhan kegiatan
usaha dan kondisi dari masing-masing perusahaan. Prinsip-prinsip pengadaan BUMN diatur
dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Juncto
Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa Badan
Usaha Milik Negara, yaitu efisien, efektif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel.
Pedoman pengadaan barang dan jasa pada BUMN yang ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T39389
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Imam Heykal Djajadiningrat
"
ABSTRAK
Dalam hal ihwal negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Pasal 22 UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu. Namun timbul problema hukum mengenai siapakah yang menentukan kapan terjadinya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut, dan siapa yang menentukan keadaan seperti apakah kondisi kegentingan yang memaksa telah terpenuhi, sehingga Presiden menjadi berhak menetapkan Perppu. Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan, yaitu: (i) bagaimana pengaturan Perppu dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39317
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library