Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
Kiki Wulandari
"
Persiapan melakukan tindak pidana merupakan salah satu perubahan yang dilakukan RUU KUHP dalam rangka pembaruan hukum pidana. Sebelumnya pemidanaan terhadap perbuatan persiapan (voorbereidingshandeling) tidak dikenal dalam KUHP sebab perbuatan dalam tahap voorbereidingshandeling adalah tidak strafbaar sifatnya. Akan tetapi pemidanaan terhadap suatu perbuatan yang masih pada tahap sangat awal, lebih awal dari percobaan, sudah dikenal sebelumnya antara lain dengan adanya lembaga permufakatan jahat, Pasal 250 KUHP, Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan dalam Undang-Undang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S56204
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Etty Utju R. Koesoemahatmadja
"
ABSTRAK
Disertasi ini mengemukakan perihal penyalahgunaan kekuasaan (ekonomi dan politik) oleh korporasi, yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut antara lain, negara, pemerintah, masyarakat, dan warga negara. Pihak-pihak ini merupakan suatu kelompok korban dari tindak pidana korporasi. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok korban dilatarbelakangi oleh masih kurangnya perlindungan hukum dari pihak pemerintah dalam hal penegakan hukum pada proses peradilan pidana.
Adanya perlindungan hukum tidak terlepas pada peranan ...
"
2003
D1134
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Etty Ucu Ruhayati
"
ABSTRAK
Disertasi ini mengemukakan perihal penyalahgunaan kekuasaan (ekonomi dan politik) oleh korporasi, yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut antara lain, negara, pemerintah, masyarakat, dan warga negara. Pihak-pihak ini merupakan suatu kelompok korban dari tindak pidana korporasi. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok korban dilatarbelakangi oleh masih kurangnya perlindungan hukum dari pihak pemerintah dalam hal penegakan hukum pada proses peradilan pidana.
Adanya perlindungan hukum tidak terlepas pada peranan ...
"
2003
D700
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Muladi, 1943-
Bandung: Alumni, 1992
345.01 MUL t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Tarigan, Tri Theresa
"
Rahasia bank yang merupakan kerahasiaan hubungan antara bank dan nasabah adalah suatu konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembaga kepercayaan. Demikian halnya Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan oleh negara dan masyarakat, juga memiliki konsekuensi untuk menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu, apabila seorang Notaris bertindak sebagai pemberi jasa terhadap bank, ketentuan mengenai rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris serta segala sanksi yang mengikutinya apabila dilanggar, menjadi hal yang penting ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sitohang, Bara D. Thording
"
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah moral credential dapat mempengaruhi reaksi sosial non-formal, terutama sikap sanksi masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukan individu atau kelompok yang memiliki moral credential yang kuat cenderung mendapatkan tanggapan bersifat toleran dari masyarakat Penelitian ini melakukan hal yang sama, menggunakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai figur yang memiliki moral credential dan telah melakukan pelanggaran berupa gratifikasi. Penelitian dilaksanakan menggunakan population-based survey experiment (P-BSE), melibatkan 432 partisipan berumur 18 hingga 45 ...
"
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Barda Nawawi Arief, 1943-
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
345 BAR b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
R. Soesilo
Bandung: Politeia, 1989
363.25 SOE k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Barda Nawawi Arief, 1943-
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994
345 BAR p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"
The Hybrid tribunal is a system that share judicial accountability jointly between the state in which in fuction and the United Nations. Based on "the lesson learn" from the international Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal dor Ruanda (ICTR), the hybrid model endeavor to combine the strenghts of the ad hoc tribunal with the benefits of local prosecutions. The hybrid model's greatest risk is that rather than incorporate the ...
"
HAM 2:2 (2004)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
