Ditemukan 54 dokumen yang sesuai dengan query
Chrisya Nadine Immanuela
"
Proses jual beli seringkali didasari dengan pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebelum dilanjutkan dengan Akta Jual Beli. Para pihak tidak menyadari adanya ketentuan yang juga mengikat akibat pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli walaupun belum terjadinya peralihan hak. Penulisan ini terdiri dari dua rumusan masalah, yaitu mengenai akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum setelah penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum setelah penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Penulisan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Karni Ilyas
Jakarta: Forum Yayasan Karyawan, 1996
348.04 KAR c
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1975
341. 026 8 UNI a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
I Nyoman Raka
"
ABSTRAK
Sesuai dengan ketentuan pasal 1131 KUHPerd bahwa seluruh harta kekayaan seseorang itu, baik yang sudah ada maupun yang akan diperolehnya kemudian, merupakan jaminan bagi pelunasan hutang-hutangnya. Ini berarti, jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, kreditur-krediturnya dapat mengambil harta itu bagi pelunasan hutang-hutangnya. Secara umum hukum sudah memberikan pengamananpengamanan bagi kreditur, asalkan piutangnya tidak melebihi kekayaan debitur. Sebab kalau debitur cedera janji, berlaku pasal 1131 KUHPerd dan umumnya debitur juga memenuhi ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lia Rosliawati Rosmalia
"
Pranata hukum bertujuan memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum pada para pihak. Perlindungan dan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan eksekusi hak tanggungan diberikan oleh undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan. Timbul permasalahan hukum dalam implementasi ketentuan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan tersebut di Pengadilan Negeri dan Niaga ketika dalam pelaksanaannya bersinggungan dengan implementasi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16544
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Daulay, Amrul Mulia
"
Tesis ini meneliti tentang pengaturan hukum merek sebagai jaminan fidusia, isi perjanjian jaminan fidusia merek yang perlu diperjanjikan dalam akta penjaminan merek dan hambatan dalam pelaksanaan penjaminan merek sebagai jaminan fidusia. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis menulis tesis ini dengan tujuan untuk menjelaskan pengaturan hukum penjaminan merek sebagai jaminan jaminan fidusia, menganalisis hal-hal yang perlu diperjanjikan dalam akta penjaminan merek dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan penjaminan merek sebagai objek jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T51814
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Devi Dian Sari
"
ABSTRAK Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, salah satu diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak dalam bentuk obstruction of justice yang dilakukan oleh advokat. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya mempunyai hak imunitas, yakni hak untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Namun dalam praktiknya hak imunitas tersebut seperti tidak ada gunanya selama perbuatan advokat memenuhi unsur-unsur pasal dalam suatu ketentuan pidana seperti obstruction of justice, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52136
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Indira Maya Audina
"
Perkawinan merupakan hubungan pria dan wanita untuk hidup bersama yang mana hubungan itu bersifat kekal dan diakui negara. Selama masa perkawinan terkumpul harta yang menjadi milik bersama. Namun, ada dorongan untuk dapat mengelola sendiri harta yang diperoleh selama masa perkawinan, adapun upaya yang dapat ditempuh untuk pemisahan harta benda dalam perkawinan yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan. Dengan ini penulis ingin membuat penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana mekanisme dalam pembuatan perjanjian perkawinan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Estella Nava Prasetya
"
Fenomena meningkatnya harga minyak goreng kemasan sejak tahun 2022 di Indonesia salah satunya disebabkan oleh pelaku usaha yang diduga secara bersama-sama telah melakukan perjanjian ataupun kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga
menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng kemasan. KPPU kemudian menindaklanjuti fenomena tersebut dengan menggelar persidangan tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait indikasi perjanjian penetapan harga ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nainggolan, Alvin Jogi Nauli
"
Penyalahgunaan keadaan merupakan alasan pembatalan perjanjian yang belum diatur dalam perundangan Indonesia namun sudah dikenal melalui doktrin dan yurisprudensi. Di Belanda, negara yang menganut sistem hukum yang sama dengan Indonesia, dengan lahirnya Nieuw Burgerlijk Wetboek, telah mengatur penyalahgunaan keadaan dalam perundangannya. Namun, ajaran ini pada awalnya bukan berasal dari sistem hukum civil law, melainkan melalui paham equity dalam sistem hukum common law. Singapura, yang menganut sistem hukum tersebut, juga telah mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
