Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Daluwarsa adalah upaya hukum untuk mendapatkan sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa diatur dalam Pasal 1946-1993 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai keberlakuan daluwarsa untuk memperoleh sesuatu, daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan, dan pencegahan daluwarsa dalam kasus yang diputus oleh Putusan Mahkamah Agung No. 587 K/Pdt/2012. Kasus yang dimaksud membahas mengenai perebutan sebidang tanah yang ingin digugurkan gugatan PMH-nya berdasarkan daluwarsa yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan bentuk hasil dari penelitian adalah laporan deskriptif mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa daluwarsa membebaskan (extinctif) berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata hanya berlaku bagi tuntutan yang terkait saja, perolehan hak melalui daluwarsa memperoleh (acquisitif) yang diatur Pasal 1963 KUH Perdata hanya dapat terjadi dengan itikad baik, dan tindakan menagih termasuk dalam pencegahan daluwarsa menurut doktrin berdasarkan konsep yang diatur Pasal 1979 KUH Perdata.

---

Expiration is an effort to get something or to be released from an engagement by the lapse of certain time and upon terms prescribed by the law. Expiration is regulated in Article 1946-1993 of Indonesian Civil Code. In this paper, the authors discuss about the validity of the expiration to get something, to be released from an engagement, and prevention of the expiration itself in the case, which is decided by the Supreme Court Decision No. 587 K/Pdt/2012. The case is about land seizure that the tort-based-suit of which wanted to be disqualified according to the expiration that regulated in Indonesian Civil Code. The form of this research is juridical-normative with descriptive type. The tool of data collection is study of documents and the results form of the research are descriptive statements about the problems studied. The result of this research states that extinctive expiration according to Article 1967 Indonesian Civil Code only occur to the related demands, right acquisition through acquisitive expiration which regulated in Article 1963 Indonesian Civil Code only occur in good faith, and charge action is included in prevention of the expiration according to doctrine based on the concept which is regulated in Article 1979 Indonesia Civil Code."

"ABSTRAKDaluwarsa atau lewat waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa diatur dalam KUHPerdata, namun dengan dikeluarkannya UUPA, terdapat beberapa pasal dalam KUHPerdata yang dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan membahas mengenai keberlakuan konsep daluwarsa setelah adanya UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deksriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun UUPA tidak mengenal istilah daluwarsa, namun pada putusan-putusan pengadilan membuktikan bahwa Majelis Hakim menggunakan istilah rechtsverwerking yang berarti pelepasan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997. Jika dikaitkan dengan konsep daluwarsa, maka pengaturan dalam pasal tersebut kurang lebih sama dengan daluwarsa membebaskan yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdata, karena keduanya sama-sama mengatur mengenai hilangnya hak untuk menuntut dikarenakan adanya batas waktu tertentu. Penelitian ini menyarankan supaya para pemilik tanah untuk selalu memanfaatkan dan mengusahakan tanah yang dimilikinya agar tanah tersebut tidak dikuasai ataupun digunakan oleh orang lain secara tidak sah, selain itu demi kepastian hukum pemiliknya juga, sebaiknya para pemilik tanah harus memiliki tanda bukti kepemilikan tanah yang sah.

---

ABSTRACTExpiration or overdue is an effort to gain something or absolve from any alliance with a certain overdue and requirements by the Constitution. Expiry arranges in Civil Code but when UUPA has been issued, there are some articles on Civil Code that become unvalid. Therefore, this research will talk about the enforceability of expiration concept after UUPA has been issued and the regulation has been implemented. This research is a normative juridicial Law research with a descriptive characteristics. The result of this research shows that even though UUPA doesn rsquo t acquainted about expiry, but Court Judgement prove that Court Council use rechtsverwerking which means right extrication as written on article No. 32 subsection 2 PP No. 24 year 1997. If it relates to expire concept, that the regulation on the article more and less similar with expiry absolve which is arranged on Civil Code article 1967 because both of them arrange demanded right loss due to the time limit. This research suggest the land owner to always utilize and manage the land that they owned, so that the land doesn rsquo t illegally used by other. In addition to get law certainity, the land owner should have legal land ownership."