Ditemukan 118 dokumen yang sesuai dengan query
Elrosa Indah
"
Dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1999 mengenai RT/RW DKI Jakarta, pada Pasal 10 ditetapkan wilayah Selatan Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan daerah tersebut sebagai resapan air, maka pengembangan wilayah dibatasi dengan ketentuan KDB rendah, serta intensitas pengembangan sangat rendah. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan maka dilakukan penelitian terhadap penerapan peraturan KDB rendah dan menjadikan Kecamatan Jagakarsa sebagai studi kasus. Dilihat bagaimana penerapan KDB rendah pada wilayah perumahan. ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11157
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Abu Tafsir
"
Kecenderungan manusia untuk segera memenuhi kebutuhan atas manfaat suatu benda tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh benda-benda miliknya. Salah satu cara mengatasinya adalah melalui perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa rumah dan bangunan merupakan salah satu perjanjian sewa menyewa yang banyak dilakukan dalam masyarakat dan mendapatkan pengaturan yang cukup lengkap dalam Bab ketujuh Buku Ketiga KUH Perdata.
Penulisan tesis mengambil judul "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dan Bangunan (Analisis Terhadap Akta Notariil Perjanjian ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16354
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Setyowantini
"
Dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Agustus 1989 No. 169/HPL/BPN/89 telah diberikan Hak Pengelolaan atas nama SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN, atas tanah seluas 2.664.210 M2, terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya didaftarkan haknya dan terbit Sertipikat HPL NO.1/Gelora. Atas bidang tanah yang diberikan HPL No.1/Gelora tersebut sebelumnya telah lahir hak-hak atas tanah, antara lain HGB No.26/Gelora dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T16385
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Indah Ully Rahmawati
"
Negara berwenang mengatur bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Melalui penataan ruang dan penatagunaan tanah, negara mengatur penggunaan tanah dengan mempertimbangkan kepentingan pribadi (perorangan) dan kepentingan sosial. Salah satu bentuk kepentingan sosial dalam bidang transportasi adalah penyelenggaraan bandar udara. Dalam penyelenggaraannya, bandar udara harus menguasai tanah dan/atau perairan dan ruang udara pada lokasi yang telah ditetapkan untuk keperluan pelayanan jasa kebandarudaraan, pelayanan keselamatan operasi penerbangan dan fasilitas penunjang bandar udara umum. Penetapan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16484
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Danny Firdaus bin Iskandar
"
Sejak berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tanggal 24 September 1960 (LN 1960 No.104), UUPA, mulailah berlaku hak-hak atas tanah baru yang bersumber dari hukum adat. Di mana pada azasnya hak atas tanah diberikan oleh Negara sesuai dengan peruntukannya. Namun dewasa ini, sejalan dengan adanya instruksi kepada instansi-instansi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan atas aset-aset negara yang berada di dalam penguasaan, mulailah tampak gejala pemanfaatan tanah di luar peruntukan pemberian haknya ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16548
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Murdiono
"
Pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan) bertujuan menciptakan lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan ciri antara lain mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Salah satu pihak yang sangat berkepentingan dengan tujuan ini adalah Kreditor. Tesis ini ditulis dengan maksud untuk meneliti apakah ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan menjamin kepastian hukum kepada Kreditor apabila debitor wanprestasi; serta syarat-syarat apakah yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16602
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Prathiwi Kusuma Wienahyu
"
Rumah susun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dlengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
Rumah susun dilihat dari sudut penggunaannya dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu rumah susun hunian, bukan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16471
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mohamad Abror
"
Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan mutu pelayanan publik di bidang perhubungan dan transportasi, yang bertujuan untuk kesejahteraan Warga Negara Republik Indonesia, maka perlu ditingkatkan pelayanan jasa perhubungan internasional. Dengan demikian perlu diadakan pembangunan Bandara Soekarno Hatta, untuk itu diadakan Pengadaan Tanah Dalam Rangka Perluasan Areal Bandara Soekarno Hatta. Pengadaan Tanah ini banyak mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya. Hambatanhambatan tersebut ada yang ditimbulkan dari masyarakat dan ada juga ditimbulkan dari Pihak PT.(PERSERO) ANGKASA PURA II selaku ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16473
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Estharia Eliazar
"
Perjanjian Pengikatan untuk Jual Beli (PPJB) yang dibuat dihadapan Notaris merupakan perjanjian yang diangkat dan dibuat dari konsepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan kesepakatan para pihak mengenai hak dan kewajiban yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dengan dilangsungkannya PPJB oleh para pihak maka calon Penjual dan calon Pembeli menyatakan kehendaknya untuk melangsungkan jual beli yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16459
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dewi Aswitha
"
Secara konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya berdasarkan atas hak menguasai negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 16 ayat (1) UUPA, diberikan beberapa hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum. Pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas tanah di Indonesia sejak 1961 hingga sekarang adalah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16361
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
