Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Abdurrahman
Bandung: Alumni, 1984
346.043 ABD m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Abdurrahman
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990
346.043 ABD m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Siti Rochmiyatun
"
Buku ini ditulis secara komprehensif tidak hanya membahas hukum tanah wakaf dari sudut normative, akan tetapi dibahas dari sudut empiris juga. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk menambah referensi dan pengetahuan terhadap pembacanya dalam memahami hukum tanah wakaf di Indonesia. Dengan demikian, buku ini ditulis dalam 7 bab dengan focus pembahasan mengenai; Hukum Wakaf, Dasar Filosofis Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif dalam Hukum Wakaf Indonesia, Praktik Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif di Singapura dan Brunei Darussalam, Reorientasi ...
"
Depok: Rajawali Press, 2022
346.043 SIT h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Rizki Fadli Robi
"
Reformasi pertanahan yang diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan tujuan dan kepentingan rakyat dan Negara. Reformasi tersebut meliputi pelaksanaan pendaftaran tanah, yang bertujuan untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Dalam prakteknya kepemilikan sertipikat hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat tidak selamanya lepas dari gugatan/klaim dari pihak lain yang menolak kepemilikan sertipikat tersebut. Penulis dalam penelitian ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51643
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fadzillah Sariyadi
"
Suatu perjanjian pinjam pakai tidak diperlukan suatu peralihan hak karena pemilik mutlak dari objek yang diperjanjian adalah pemberi pinjaman. Kemudian sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian pinjam pakai haruslah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan dan untuk meminimalisir sengketa dikemudian hari. Namun, Notaris dalam membuat suatu akta sering kali terdapat klausula yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Levy Maulana Muhammad
"
Secara yuridis, terdapat permasalahan hukum dimana Situ Kayu Antap yang
berlokasi di kota Tangerang Selatan memiliki ketidaksesuaian pada pemanfaatan
ruangnya yaitu terjadi penerbitan hak atas tanah tanpa disertai hasil analisis atau
kajian atas data fisik dan data yuridis yang relevan, sehingga perlu dilakukan
pengendalian terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan situ di wilayah kota
Tangerang Selatan tersebut dalam perspektif hukum tanah nasional. Jenis penelitian
dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap
asas hukum, teori hukum, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Maman Suparman
"
Dalam hukum Islam wakaf dimasukkan ke dalam ibadah kemasyarakatan (ibadah ijtimaiyah). Perwakafan di Indonesia khususnya perwakafan tanah milik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik disertai dengan Peraturan Pelaksanannya, dan sejak tanggal 22 Juli 1991 dengan Keputusan Hanteri Agama No. 154 Tahun 1991, diberlakukan Kompilasi Hukum Islam senagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan mleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang perkawinan, hibah, wakaf ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2000
T16653
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hasnah
Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Yogastio Esa Dimmarca
"
ABSTRAK
Sengketa di bidang pertanahan yang salah satunya sengketa perdata yang berhubungan dengan tanah merupakan sengketa antara individu dengan individu atau dapat juga dapat antara individu dengan Pemerintah. Tesis ini membahas mengenai status tanah yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2323 K/Pdt/2016 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaian sengketa dan penerapan prinsip keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2323 K/Pdt/2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 22/PDT/2015/PT BGL ...
"
2018
T51642
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
