Ditemukan 136 dokumen yang sesuai dengan query
Ririn Mudrikah
"
Jual beli tanah pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pemindahan hak atas tanah kepada pihak/orang lain. Ada tiga tahapan jual beli tanah, yaitu pertemuan antara calon penjual dan calon pembeli, pelaksanaan jual beli tanah dihadapan PPAT dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Akta jual beli tanah dibuat oleh PPAT atau PPAT- Sementara apabila di suatu daerah belum cukup terdapat PPAT. Akta jual beli tanah adalah akta PPAT yang merupakan akta otentik, karena memenuhi persyaratan yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16505
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tanjung, Kulima Nur Surliani
"
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai di masih banyaknya pertanyaan yang timbul pada kalangan sebagian masyarakat mengenai kepastian hukum akan kepemilikan hak atas tanah yang mereka kuasai dan kekuatan pembuktian sertipikat hak milik sebagai alat bukti yang kuat, karena banyaknya permasalahan yang timbul mengenai sertipikat atas tanah yang mereka miliki setelah sekian tahun nmmeka kuasai ternyata telah menjadi perkara dalam pengadilan dan dibatalkan sertipikat tersebut yang tidak diketahui oleh pemilik sertipikat atas tanah tersebut. ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16552
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agustin Kartika Sari
"
Kegiatan pendaftaran tanah bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang tanah serta memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah mengenai kekuatan pembuktian sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat. Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan untuk memperoleh data fisik dan data yuridis tanah, di mana data fisik diperoleh melalui pengukuran dan pemetaan bidang tanah sehingga hal ini merupakan bagian panting yang perlu mendapat perhatian serius dan seksama sebab dari proses pengukuran dan pemetaan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16581
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Anitha Zenia Yogatama
"
Untuk melaksanakan suatu proses peralihan hak atas tanah dengan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penjual maupun pihak pembeli agar dapat dilaksanakannya penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), apabila persyaratan jual beli tidak terpenuhi maka peralihan hak tidak dapat terlaksana. Dalam perjanjian jual beli harus terpenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain harus memenuhi syarat sah nya perjanjian, harus ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kurnia Fajaryati
"
Kredit perbankan berperan penting dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian. Untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang diberikan, diperlukan adanya jaminan. Umumnya benda yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah tanah dan bangunan yang pengikatan jaminannya melalui lembaga hak tanggungan. Pengikatan jaminan dengan hak tanggungan diatur dalam UUHT. Ketidakwenangan debitur dalam membebankan jaminan tanah milik pihak ketiga pada saat pembuatan APHT menimbulkan akibat hukum dibatalkannya APHT oleh Putusan Pengadilan. Pemberian hak tanggunan seharusnya memenuhi Pasal 8 UUHT. Batalnya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Etty Puspa Rahayu
"
ABSTRAK
Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, dan bersifat deskriptif, evaluatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang akan digunakan dalam menganalisis suatu hak atas tanah yang berasal dari Hak Guna Bangunan kemudian telah habis masa berlakunya dan beralih menjadi tanah Negara. Dalam kondisi hak atas tanah seperti ini, bangunan atau rumah tinggal tetap dikuasai oleh bekas pemilik hak atas tanah karena di Indonesia dikenal asas pemisahan horizontal. Dengan demikian untuk melakukan peralihan terhadap ...
"
2013
T32634
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Asep Yunan Firdaus
"
Tesis ini membahas mekanisme mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa hak atas tanah. Kasus yang dipelajari adalah sengketa hak atas tanah antara Masyarakat Kenegerian Pangean dengan PT. Citra Riau Sarana di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan empirik. Dalam mediasi sengketa hak atas tanah mensyaratkan kejelasan subjek dan objek sengketa. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan hak ulayat sebagai objek hukum dalam mediasi menjadi elemen ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wahjuningsih
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas sertipikat yang diterbitkan dengan dasar akta cacat hukum sehingga berpotensi untuk dimintakan pembatalannya oleh pihak-pihak yang dirugikan. Namun, perlu diperhatikan juga kepentingan pembeli yang beritikad baik, yang harus dilindungi. Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa akta cacat hukum yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena kesepakatan,tetap berlaku dan mengikat para pihak sepanjang akta yang cacat hukum tersebut tidak dimintakan pembatalannya. Untuk itu, sertipikat hak atas tanah yang terbit ...
"
2013
T32972
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Shilviana
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang prosedur jual beli tanah budel pailit, yang telah terikat PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) sebelum penjual dinyatakan pailit. Kasus ini menarik untuk dibahas, karena jual beli tersebut dilarang Undang-undang Kepailitan, tetapi terdapat Penetapan ijin jual dari Hakim Pengawas. Pembahasan ditinjau dari sudut hukum agraria, hukum kepailitan, hukum perdata dan hukum acara perdata. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian normatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian bertujuan memberikan saran hukum, ...
"
2013
T32965
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Meriska Adriaty
"
Tesis ini membahas mengenai gugatan yang dilayangkan kepada Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. dianggap telah melakukan pelanggaran jabatan dan pelanggaran kode etik dengan menerima permohonan pembuatan Akta Jual Beli terhadap objek tanah yang berada di wilayah Bekasi, sedangkan wilayah jabatan Notaris/PPAT yang bersangkutan berada di daerah Tangerang, hal ini merupakan pelanggaran jabatan, karena PPAT dilarang untuk membuat akta yang berkaitan dengan objek tanah yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32936
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
