Ditemukan 179 dokumen yang sesuai dengan query
Moch. Budianto
"
Dengan mulai bangkitnya perekonomian dari keterpurukan akibat krisis ekonomi yang baru saja melanda Indonesia, maka saat ini roda ekonomi mulai berputar. Dan pemerintah lewat Departemen Permukiman Prasarana Wilayah mulai merancang pembangunan jalan baru baik pembangunan jalan tol maupun jalan non tol yang diharapkan akan memperlancar lalu lintas yang juga akan memperlancar angkutan barang. Pada proses pembangunan jalan baru, pemerintah melakukan terlebih dahulu pengadaan lahan yang diperlukan untuk membangun konstruksi jalan. Pengadaan lahan sangat perlu dipikirkan ...
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2002
T988
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sianipar, Yulina
"
Pendaftaran 'tanah pada hakikatnya adalah merupakan proses yang memegang peranan penting di Indonesia, karena dengan pendaftaran tanah dapat memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak seseorang atau badan hukum atas tanah menjadi lebih jelas. Pendaftaran Tanah di Indonesia diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang selanjutnya diperbaruhi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dengan tetap mempertahankan tujuan dan sistem sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam pelaksanaanya dilakukan dengan dua cars yaitu pendaftaran tanah ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T16569
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Retno Erni Widyastuti
"
Di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, terkait Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Badan Pertanahan Nasional mempunyai berbagai macam fungsi yang salah satu diantaranya, yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan hukum serta kebijakan masalah pertanahan meliputi penguasaan, pernilikan, penguunaan dan pemanfaatan tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah. Lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T14576
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Armalia Sarah
"
Penelitian ini membahas mengenai implikasi dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap peralihan hak atas tanah yang mengalami pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah dapat berdampak pada perubahan kewenangan Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat dan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, selain itu adanya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas tanah yang objeknya mengalami pemekaran wilayah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai implikasi pemekaran wilayah terhadap peralihan hak atas tanah bekas hak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Catur Wulaningrum
"
Pemerintah berkewaj iban menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Penyediaan tanah transmigrasi harus memenuhi kriteria kejelasan areal (clear) dan status tanah harus bebas dari masalah (clean) termasuk dalam penyediaan tanah pekarangan bagi para transmigran lokal di kecamatan Cikedung kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah pekarangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya bagi tanah transmigran yang diteliti merupakan permasalahan pokok dalam penelitian ini.
Metode penelitian mempergunakan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T37612
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Taufik Kemal Hadju
"
ABSTRAK
Perluasan kewenangan notaris dalam membuat akta berkaitan dengan pertanahan yang tertera dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menjadi sorotan sampai sekarang karena dalam prakteknya Badan Pertanahan Nasional masih belum sepenuhnya menerima akta dalam bentuk format yang dibuat oleh seorang notaris. Kewenangan notaris yang tertera dalam UUJN tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut sejauh mana notaris berwenang dalam pembuatan akta yang berkaitan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41773
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bunga Shabrina
"
Penelitian ini membahas mengenai kemajemukan kewenangan pengadilan sebagai dasar pembatalan bukti kepemilikan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 PK/PDT/2021. Beberapa permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini ialah bagaimana kemajemukan kewenangan pengadilan sebagai dasar pembatalan bukti kepemilikan hak atas tanah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 PK/PDT/2021 dan konsekuensi hukum terkait status kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1022/Kelurahan Wt. Soreang apabila dikaitkan dengan Putusan Tata Usaha Negara Nomor 145 PK/TUN/2013 dan Putusan Mahkamah ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fatimah Nur Fajriyyah
"
Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap pembuatan akta jual beli oleh PPAT yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusah Mahkamah Agung nomor 3034 K/Pdt/2018. PPAT merupakan pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. PPAT dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum hendaknya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak. PPAT hendaknya selalu mengikuti ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Evelyne Julian Halim
"
Tesis ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibenarkan oleh Pengadilan sebagaimana dalam Putusan No. 825 PK/PDT/2020 dan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehubungan dengan adanya Instruksi No. K.898/I/A/1975 yang melarang WNI Tionghoa (kelompok Tionghoa) untuk memperoleh hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian dogmatik. Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Pasal ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Intan Permata Ningrum
"
Penelitian ini menganalisis aspek kedudukan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan dalam kasus sertipikat tanah ganda. Dalam praktik kredit tidak semua debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga kreditur berhak untuk menjual jaminan lewat lelang umum saat debitur gagal memenuhi kewajibannya, namun seringkali terjadi obyek yang menjadi jaminan menjadi obyek sengketa salah satunya terkait sertipikat ganda sehingga kreditur tidak dapat menjual obyek yang menjadi jaminan. Apabila setelah debitur telah mendapatkan pinjaman seharusnya debitur menyelesaikan kewajibannya ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
