Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Benedik

Pembatalan akta jual beli hak atas tanah bawaan berdasarkan penetapan pengadilan: analisis kewenangan pengampu terhadap harta bawaan pihak yang diampu dalam putusan Pengadilan Negeri Ngawi nomor 14/Pdt.G./2019/PN Ngw = Cancellation of deed of sale and purchase of inherited land rights based on court determinantion: analysis of the authority of concession to the default assets of the personnel affected in the decision of the Ngawi District Court number 14/PDT.G/2019/PN

" Tanah adalah sumber daya alam yang dibutuhkan oleh banyak aspek dalam kehidupan. Sebagai salah satu landasan untuk terpenuhinya kebutuhan manusia, Tergugat I mengajukan penetapan menjadi pengampu dan ijin jual ke PN Ngawi dengan alasan untuk biaya hidup maupun perawatan. Kedua objek tanah tersebut termasuk merupakan harta warisan yang didapatkan oleh Endang Hariwarti melalui waris berdasatkan Surat Keterangan Waris tanggal 21-10-2013 atas nama Endang Hariwarti yang dibenarkan Kepala Desa Gelung Tanggal 21-10-2013 no. 1327/404.314.12/2013 dan dikuatkan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Meta Nadia

Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Eks Verponding Indonesia Sebagai Tanda Bukti Alas Hak Lama Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Hal Penerbitan Sertipikat Hak Milik = Analysis of the Legal Standing of an Ex-Verponding Indonesians Evidence of Old Rights in Performing Legal Actions in Issuing Property Rights Certificates

" Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini mengenai kedudukan tanda bukti hak lama sebagai petunjuk kepemilikan hak atas tanah. Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. PP No. 18 tahun 2021 ini menanggapi kedudukan hukum tanda bukti hak lama saat ini hanya merupakan petunjuk untuk kepentingan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan derajatnya lebih rendah daripada alat buktiuntuk melakukan perbuatan hukum. Keberadaan tanda bukti ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dewa Ayu Sinddhisar Smaratungga

Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Oleh Perseorangan Dengan Objek Tanah Negara (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 760/Pdt.G/2020/PN. Sby.) = The Legal Consequences Of The Sale And Purchase Binding Agreement Made By An Individual With The Object Of State Land (Decision Of The Surabaya District Court Number 760/Pdt.G/2020/PN.Sby)

" Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan jual beli. Peralihan tanah dengan jual beli dapat dilakukan dengan membuat akta jual beli atau dengan membuat perjanjian dihadapan Notaris. Salah satu kewajiban dari Notaris dalam membuat akta perjanjian pengikatan jual beli adalah perlu melalukan pemeriksaan atas keabsahan dari surat-surat yang diperlukan. Apabila Notaris tidak memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian disini, akan menimbulkan kerugian bukan hanya bagi para pihak terkait, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dewi Lestarina

Jual beli hak guna bangunan yang tidak dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah dan pemeliharaan data pendaftaran dengan pencatatan peralihan hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 567/Pdt.G/2018/PN.Bks) = Sale and purchase of building rights that are not done in front of officials land deed maker and maintenance of registration data with registration of rights transfer (Study of District Court Decision No.567/Pdt.G/2018/PN.Bks).

" Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya peralihan hak atas tanah, sehingga dalam proses jual beli dibutuhkan suatu akta yang dibuat oleh PPAT yang berguna sebagai syarat dapat dilakukannya proses peralihan hak atas tanah. Dalam kenyataannya masih banyak jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam pengesahan jual beli Hak Guna Bangunan yang tidak dilakukan di hadapan PPAT dan pemeliharaan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sally Joana

Perjanjian dibawah tangan untuk menjual secara bersama atas objek bidang tanah milik pihak yang digugat wanprestasi (Studi Putusan PN Gianyar No. 4/Pdt.G/2019/Pn.Gin) = Underhand agreement to sell jointly on the object of land owned by one parties was Sued for default (Case Study on the Gianyar District's Court Decision Number 4/Pdt.G/2019/PN.Gin)

" Tesis ini membahas adanya penyangkalan terhadap keabsahan perjanjian dibawah tangan untuk menjual bersama atas objek bidang tanah milik pihak yang digugat wanprestasi. Pelaksanaan perjanjian dibawah tangan ditentukan oleh keabsahan perjanjiannya. Sahnya perjanjian dibawah tangan dalam putusan ini menimbulkan sengketa baik antara para pihak maupun pihak ketiga. Permasalahan yang diangkat tentang keabsahan dan akibat hukum perjanjian dibawah tangan. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan, berupa penelusuran literatur atas data sekunder. Adapun analisis menggunakan pendekatan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alya Fakhira

Penerapan Konsep Overreaching dalam Sistem Hukum Common Law: Studi Perbandingan Pemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah di Indonesia dan Inggris = The Application of Overreaching Concept in the Common Law Legal System: a Comparative Study of Land Rights Ownership and Posession in Indonesia and England

" Pemilikan hak atas tanah di Indonesia memandatkan kepada pemiliknya untuk memiliki tanah secara yuridis dan menguasainya secara fisik. Akan tetapi, pada faktanya pemilikan hak atas tanah dan penguasaan secara fisik dapat dilakukan oleh 2 (dua) subjek yang berbeda. Penguasa fisik dalam hal ini memanfaatkan dan menikmati tanah, padahal ia bukanlah pemilik hak atas tanah. Secara normatif, Indonesia tidak mengenal pemisahan pemilikan hak atas tanah secara yuridis dan penguasaan secara fisik. Hal ini berbeda dengan di ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Cecilia Rina Esti Rahayu

Kewenangan dan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan perjanjian nominee hak atas tanah berkaitan dengan kepemilikian warga negara asing (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433 K/Pdt/2016) = : Authority and Accountability of Notaries in Making Land Rights Rights Nominee Agreement Relating to Ownership of Foreign Citizens (Analysis of Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 433 K / Pdt / 2016)

" Konsep nominee masuk ke Indonesia sebagai suatu perjanjian karena adanya asas kebebasan berkontrak dan sistem hukum perjanjian yang sifatnya terbuka. Berkaitan dengan nominee hak atas tanah bagi warga negara asing, pada Pasal 26 ayat (2) UUPA telah ditegaskan mengenai larangan bagi warga negara asing untuk memiliki hak atas tanah yang dilarang bagi warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun demikian praktik nominee hak atas tanah bagi warga negara asing di Indonesia masih ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51823

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Humaira Fatizsa

Perlindungan Hukum terhadap Penjual yang Akta Jual Belinya Dibatalkan karena Mengandung Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pdt/2018) = Legal Protection of Sellers whose Purchase Deed was Canceled Because It Contained Legal Defects (Case Study of The Supreme Court's Decision Number 1444 K/Pdt/2018).

" ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai peralihan hak atas tanah yang Akta Jual Belinya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah mengandung cacat hukum, dimana Pihak Pembeli yaitu Tergugat I sebagai pihak yang tidak beritikad baik karena belum melunasi seluruh harga tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai penjual dan pada disaat yang sama Tergugat I telah membalik nama sertifikat dari nama Penggugat kepada Tergugat I dan dalam pembuatan akta-aktanya Pejabat Pembuat Akta Tanah kurang cermat atau lalai sehingga ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Christian Aryadi

Kekuatan pembuktian pengikatan jual beli dan kuasa menjual dalam peralihan hak atas tanah (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 2961k/pdt/2017) = Pre-sale agreement and power of attorney for property in transition of land rights (case study: decision of indonesia's supreme court number 2961k/pdt/2017)

" Konsep dasar jual beli tanah adalah terang dan tunai. Dalam prakteknya terang dan tunai tersebut bisa saja tidak terpenuhi sehingga dibutuhkan instrumen lain agar dapat melakukan jual beli kemudian, instrument tersebut dalam pengikatan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli. Tujuannya adalah mengikat antara penjual dan pembeli agar dikemudian hari jika syarat terang dan tunai terpenuhi dapat dibuatkan akta jual beli di hadapan PPAT. Jika pembayaran sudah lunas penjual dalam PPJB bisa saja tidak ikut ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52244

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Annov Hari Prabowo

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam kasus wanprestasi Pemerintah DKI Jakarta (analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2337K/PDT/2017) = Protection of land rights holders in the case of defaults of the DKI Jakarta Government (study of verdict of supreme court Number 2337K/PDT/2017)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52247

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian