Ditemukan 72 dokumen yang sesuai dengan query
Dewi Pertiwi
"
Sengketa-sengketa tanah yang berkaitan dengan kepastian hukum yang sering sekali terjadi di masyarakat adalah tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Dimana ada beberapa pihak yang mengklaim sebagai pemilik yang juga mempunyai sertipikat hak atas tanah maupun hanya dengan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan lainnya.Para pihak dalam sengketa tersebut merasa memiliki bukti yang sah terhadap tanah yang dipersengketakan. Gugatan yang diajukan membuat para hakim mempertimbangkan pembuktian yang diajukan para pihak. Mengenai kekuatan pembuktian dalam persidangan yang dituangkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49853
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mahaputeri Wisnuhardjo
"
Jual beli hak atas tanah merupakan suatu perjanjian, dan salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kesepakatan dari para pihak. Undang-Undang Pokok Agraria juga memiliki asas yang terkandung di dalamnya mengenai jual beli, yaitu asas terang dan tunai. Syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan tersebut bersifat kumulatif, apabila terdapat salah satu syarat tidak terpenuhi maka konsekuensinya tetap berlaku pada perjanjian yang dimaksudkan. Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai salah ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adrian Sutedi
Jakarta: Sinar Grafika, 2007
343.054 ADR p (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Urip Santoso
Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011
343.054 URI p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nurlina Maulani
"
Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum terikat pada syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang membuat akta wajib mematuhi aturan yang berlaku agar akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik. Selain bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, akta otentik juga harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Apabila otentisitasnya hilang maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan bilamana ditandatangani oleh ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sarah Sakinah
"
PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah, salah satunya ialah Akta Hibah. Hibah ialah perjanjian sepihak dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain. Dalam pelaksanaannya, hibah harus memenuhi syarat objektif maupun subjektif. Tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan suatu perbuatan hukum menjadi batal demi hukum seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Blb yang mana hakim menyatakan batal demi hukum akta hibah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agus Warsito
"
Penulisan tesis ini berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait uji meteri beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena dianggap bertentangan dengan ketentuanketentuan yang ada dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu putusan penting Mahkamah Konstitusi adalah mengubah Pasal 1 angka 6 dengan menghapus kata "negara" sehingga menjadi ?hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat?. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, status hutan adat dipulihkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41573
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rosye Novita Gumayanti
"
Tesis ini membahas mengenai dampak hukum dari peralihan hak yang didasarkan pada sebuah akta jual beli yang terdapat kesalahan didalamnya di Kota Bogor. Akta jual beli yang kehilangan ketotentikannya karena terdapat kesalahan didalamnya tetap dapat dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat selama tidak ada pihak yang dirugikan dan para pihak didalam Akta Jual-Beli mengakui perbuatan hukum tersebut. Penelitian ini adalah penelitian Eksplanatoris dengan desain Preskriptif. Hasil penelitian menyarankan perlu diadakan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42363
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Defi Suyanti
"
[ABSTRAK
Berkaitan dalam hukum Agraria. pemberian kuasa mutlak dibatasi oleh Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor l4 Tahun 1982 tentang Larangan Pengunaan Kuasa
Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Penelitian ini rnengkaji mengenai
kuasa untuk nreniual dalam pengalihan hak atas tanah yang terdapat dalam
Putusan Pengadilan Negeri .lakarta Utara Nomor 229|PD'|.G/2010/PN.JKT.[iT
Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian norrnatif dengan alat
pengumpulan data studi dokumen. Kuasa untuk menjual bukan tetmasuk dalam
Kuasa Mutlak i,ang dilarang, dan pemberian kuasa untuk menjual merupakan
kelanjutan dan perjanjian ,vang tidak ...
"
2015
T43864
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizkawati
"
Penelitian dengan judul diatas memperoleh kepastian bahwa konversi terhadap tanah eks hak barat (tanah eigendom) telah berakhir sejak tanggal 24 September 1980, akibat dari konversi tersebut adalah hak atas tanah eks barat (tanah eigendom) tersebut telah dikuasai langsung oleh negara. Selama bidang tanah tidak dipergunakan oleh negara untuk kepentingan umum, maka pemegang hak dapat langsung mengajukan permohonan hak baru atas tanah eks barat (tanah eigendom) dalam rangka memperoleh alat bukti kepemilikan berupa sertipikat yang nantinya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46453
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
