Hasil Pencarian

Ditemukan 105 dokumen yang sesuai dengan query

Notonagoro

Politik hukum dan pembangunan agraria di Indonesia

Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1972

346.04 NOT p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Annisa Nirmala Sephanya

Praktik penerapan konsinyasi pada proyek kanal banjir timur dan permasalahan hukum hak pengelolaan perum perumnas analisa putusan mahkamah agung nomor: 309/PK/Pdt/2016 = Consignment application on east flood canal project and the legal issues of right to manage of perum perumnas an analysis of supreme court decision number 309/PK/Pdt/2016

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai salah satu permasalahan yang terjadi pada Proyek Kanal Banjir Timur dengan menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 309/PK/Pdt/2016 yang bertujuan untuk menganalisa bagaimana penerapan lembaga konsinyasi sebagai upaya ganti rugi pada kasus tersebut dan bagaimanakah kedudukan Hak Pengelolaan Perum Perumnas. Tesis ini termasuk ranah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang berasal dari bahan hukum primer, ... "

2018

T49286

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Navy Rizkitavania

Daya mengikat sanksi dari majelis pengawas notaris bagi pejabat pembuat akta tanah = The binding power of sanction from the notary supervisory board for land deed officials

" ABSTRAK
Profesi Notaris dan PPAT memang tidak dapat dilepaskan dari satu sama lain, meskipun kedua jabatan ini mengemban kewenangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya namun Negara mengatur mengenai kemandirian masing-masing institusi dalam menjalankan tugasnya. Pada prakteknya, mengenai keberlakuan sanksi terhadap jabatan PPAT tidak terlihat kemandirian institusi sebagaimana yang diamanatkan Negara. PPAT masih ldquo;menumpang rdquo; pada kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memutuskan sanksi terhadap mereka yang melakukan pelanggaran dalam jabatannya sebagai PPAT. Hal ini ... "

2018

T49463

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Angelina Justiani

Konversi hak eigendom pemerintah kota dan hak erfpacht yang berada di atas hak eigendom (analisis kasus Pemerintah Kota Palembang melawan PT Pertamina (Persero) putusan Mahkamah Agung nomor 3247 K/Pdt/2015) = The changement of municipal land ownership eigendom and land title above it erfpacht (supreme court decision number 3247 K/Pdt/2015 Palembang municipal against PT Pertamina Persero)

" Latar belakang tesis ini adalah konflik pertanahan antara PT Pertamina Persero dengan Pemerintah Kota Palembang, terkait dengan bidang tanah bekas hak eigendom kotapraja, yang di atasnya terdapat bekas hak erfpacht. PT Pertamina Persero mengklaim berhak atas bidang tanah tersebut, karena telah mengusainya selama puluhan tahun. Sedangkan Pemerintah Kota Palembang mendalilkan hak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria nomor SK.12/Ka/1963, tanggal 14 Mei 1963. Kedua klaim hak tersebut belum terdaftar di Kantor Pertanahan setempat. Mahkamah Agung memutuskan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49310

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Asmoro Ambarwati Wardono

Hak ahli waris atas tanah negara studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3640/K/PDT/2016 = The right of inheritor over state's land case study of supreme court Republic Indonesia's decision number 3640/K/PDT/2016

" Pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat menyebabkan peralihan hak atas tanah. Pasal 19 UUPA mewajibkan setiap pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan haknya, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum, juga untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah. Pendaftaran Tanah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyempurnakan aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Pemegang Hak Atas Tanah yang mendaftarkan tanahnya akan diberikan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49329

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Manullang, Lely

Tukar menukar hak atas tanah yang dilakukan secara di bawah tangan dengan menggunakan perjanjian pembelian tanah dan bangunan : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 98 LK/PDT/2016, tanggal 5 Oktober 2016 = Privately made exchange of land rights under a purchase of land and building agreement : case study of Jurisprudence No. 98 K/PDT/2016 dated October 5 2016 of the Supreme Court of The Republic of Indonesia

" Tesis ini menganalisis bagaimana hukum agraria nasional mengatur mengenai praktek jual beli dan tukar menukar hak atas tanah dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara di bawah tangan pada perkara dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 98 K/Pdt/2016, tanggal 5 Oktober 2016. Penelitian ini masuk ranah penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan bahwa jual beli dan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49238

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fadilla Caesa

Tinjauan yuridis terhadap objek jaminan kredit yang tidak dapat dilakukan eksekusinya = Juridical review of credit guarantee objects that can not be executed

" ABSTRAK
Secara hukum, tanah belum sertipikat atau tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah SKT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tanah bekas hak milik adat tidak dapat jaminkan karena belum mempunyai alas hak. Dipraktiknya dalam perbankan ada contoh kasus yang mengikat kredit dengan agunan tanah bekas hak milik adat, dan permasalah dalam tesis ini:Bagaimanakah hak jaminan terhadap objek jaminan yang belum bersertipikat dan Bagaimanakah tanggung jawab PPAT terhadap akta-aktanya yang dibuat menurut Per Undang-undangan yang berlaku ... "

2018

T49126

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Noviana Titin Harjanti

Analisis studi pembuatan akta jual beli hak atas tanah di Desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang = Studying to analyze in making a deed of selling and purchase of land s title in Sumur Gede Village Cilamaya Kulon Subdistrict Karawang Regency

" Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS adalah pejabat pemerintah yang diangkat di daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya, untuk melakukan tugas pokok membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain, terhadap hak atas tanah.Pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah di desa penelitian dilakukan tidak di hadapan PPATS, namun di hadapan Kepala Desa. Akta yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku baik mengenai bentuk, isi maupun ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T49295

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Desi Martika Vitasari

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi : studi terhadap penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi antara warga Desa Ponggok dan Desa Pojok dengan TNI AU Lanud Abdulrachman Saleh di Kabupaten Blitar yang dilaksanakan oleh Komnas JAM = Land dispute resolution through mediation : study on land dispute resolution through mediation between Villagers in Ponggok and Pojok Village with TNI AU Abdulrachman Saleh at Blitar District conducted by National Commission of Human Rights

" Konflik dan sengketa agraria di Indonesia terus mengalami peningkatan. Khusus berkenaan dengan konflik dan sengketa pertanahan, penyelesaian secara non litigasi yaitu mediasi sangatlah relevan. Salah satu kasus sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa tanah antara warga Desa Ponggok dan Desa Pojok dengan TNI AU Pangkalan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh di Kabupaten Blitar dengan mediator Komnas HAM. Pada kasus, penulis menganalisis secara normatif upaya mediasi yang dilaksanakan oleh Komnas HAM dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49235

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nared Aji Utami Widita

Peran notaris dalam penggunaan akta konsen roya sebagai salah satu syarat pencoretan hak tanggungan di kantor pertanahan = The role of notary in the use of the deed of consent roya as one of the requirement to write off the mortgage on the land office

" Sertipikat tanah seringkali menjadi persengketaan, tidak terkecuali dengan Sertipikat Hak Tanggungan. Terlebih lagi Hak Tanggungan berkaitan erat dengan hutang piutang. Salah satu permasalahan yang seringkali timbul pada saat proses roya adalah hilangnya Sertipikat Hak Tanggungan. Pada prakteknya, sebagian Kantor Pertanahan mewajibkan adanya Akta Konsen Roya sebagai pengganti Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang. Mengenai bentuk dan penggunaan Akta Konsen Roya itu sendiri belum diatur secara jelas dan spesifik dalam peraturan perundang-undangan terkait Hak Tanggungan, sehingga perlu ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50847

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian