Hasil Pencarian

Ditemukan 148 dokumen yang sesuai dengan query

Lubis, Siti Rumondang Bulan

Analisis yuridis terhadap praktek pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan tol oleh PT. Jasa Marga (PERSERO): Studi kasus: Jakarta outer ring road (JORR) di Jakarta Selatan

" Penulisan tesis ini membahas mengenai masalah-masalah yang timbul dalam praktek pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR)di Jakarta Selatan oleh PT. Jasa Marga (Persero) serta upaya penyelesaiannya dan menganalisis apakah Keputusan Presiden Momor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam praktek pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol JORR di Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipologi penelitian ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T19854

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anang Husni

Fungsi hukum dalam penegakan hak masyarakat: suatu studi mengenai pelaksanaan hukum dalam sengketa pemanfaatan lahan di Gili Trawangan

" ABSTRAK
Permasalahan utama yang hendak ditelaah dalam penelitian ini adalah fungsionalisasi hukum dalam kaitannya dengan penegakan hak masyarakat atas pemanfaatan lahan. Telah diungkapkan, bahwa hak warga masyarakat di Gili Trawangan atas pemanfaatan lahan memperoleh tekanan dari pengusaha pengembangan dan aparat birokrat. Mereka tidak leluasa memanfaatkan lahannya, terutama dalam usaha kepariwisataan. Bahkan mereka telah dipaksa oleh pemerintah daerah menyerahkan haknya, yang kemudian hak pemanfaatan lahan itu diserahkan oleh pemerintah daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat kepada pengusaha.

Permasalahan ... "

Universitas Indonesia, 2002

D1032

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Indri Khrisnavari

Tinjauan yuridis mengenai tanah sebagai jaminan kredit dan kaitannya dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

" Sebelum berlakunya UUPA, hukum yang mengatur hak jaminan atas tanah adalah hukum adat dengan lembaga jonggolan. Setelah berlakunya UUPA (24 September 1960 9 April 1996), hak jaminan atas tanah disebut Hak Tanggungan, dan diatur dengan Undang-undang (pasal 51 UUPA) . Selama Undang-undang yang dimaksud belum terbentuk, maka melalui pasal 57, berlakulah ketentuan-ketentuan hypotheek dalam KUHPer dan credietverband dalam S. 1937-190, sepanjang soal-soal yang diaturnya belum diatur dalam UUPA dan peraturan-peraturan pelaksananya. Undang-undang mengenai Hak Tanggungan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996

S20690

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hamonangan, Yoshua

Kepastian hukum pencatatan blokir bagi pemegang sertipikat hak atas tanah dalam hal jangka waktu dan notifikasi = Legal certainty on frozen certificate record for holders of certificates of land rights in terms of time period and notification

" Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diamanatkan bahwa: pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Meskipun pendaftaran tanah bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, namun permasalahan muncul di pendaftaran tanah khususnya dalam kegiatan pemeliharaan data yaitu pemblokiran. Blok diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 13 Tahun 2017. Ditemukan masalah dimana ada pendaftaran blok yang sudah melewati ... "

Depok: fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library