Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Grey, Andrew
Aspek Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Karena Akta Jual Beli yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan No.72/G/2018/PTUN.BDG) = Legal Aspect of Cancellation of Certificate of Land Ownership Due to The Deed of Sale and Purchase is Legally Defected (Case Study of Decision Number 72/G/2018/PTUN.BDG).
" Tesis ini membahas pembatalan sertipikat hak milik atas tanah karena akta jual beli yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah terdapat cacat hukum. Akta jual beli menjadi penting dalam proses pendaftaran tanah karena keabsahannya mempengaruhi keabsahan sertipikat yang akan diterbitkan, sehingga jika akta jual beli cacat hukum maka sertipikat yang diterbitkan dapat dilakukan pembatalan seperti dalam kasus pada putusan nomor 72/G/2018/PTUN.BDG. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah berkaitan dengan akibat hukum pembatalan sertipikat hak ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adityo Sri Widodo
Keabsahan Kepemilikan Bidang Tanah Yang Perbuatan Hukumnya Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan PTTUN Makassar No. 27/Bdg.TUN/1998/PT.THN.UPG Juncto Putusan Mahkamah Agung No. 766 PK/PDT/2012) = Validity of Land Ownership of Which Legal Act Is Nullified by State Administrative Court (Case Study of Makassar State Administrative Court [PTTUN] Decision No. 27/Bdg.TUN/1998/PT.THN.UPG in Conjunction with Supreme Court Decision No. 766 PK/PDT/2012)
" Pembatalan akta jual beli yang dibuat PPAT haruslah diputuskan oleh lembaga peradilan yang berwenang dalam menangani obyek sengketa berdasarkan kompetensi absolut dari lembaga peradilan tersebut. Namun pada kasus kepemilikan obyek bidang tanah terdapat perbedaan penafsiran hukum dalam menangani sengketa tersebut yaitu antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutuskan untuk membatalkan penerbitan Akta Jual Beli No. 86/JBL/Kec. Tombasian/1995 yang dibuat oleh Camat Tombasian yang bertindak sebagai PPAT karena ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44366
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurmala Kristina
Implikasi Perjanjian terhadap Sertipikat sebagai Alat Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2972 K/PDT/2002 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 PK/PDT/2012) = Agreement Implication to Certificates as An Evidence of Ownership of Land Right (Supreme Court Analysis Number 2972 K/PDT/2002 Jo. Supreme Court Number 191 PK/PDT/2012)
" Sertipikat merupakan suatu alat bukti yang kuat, selama tidak dapat dibuktikan lain. Akan tetapi jika terdapat suatu perjanjian dimana sertipikat menjadi obyeknya, manakah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang lebih kuat. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimanakah kekuatan perjanjian dibandingkan dengan sertipikat untuk dijadikan sebagai bukti kepemilikan serta bagaimanakah hakim menerapkan hukum mengenai keabsahan perjanjian dibandingkan dengan bukti kepemilikan sertipikat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2972 K/Pdt/2002 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 PK/Pdt/2012. Penelitian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48750
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chentini Prameswari
Tanggung Jawab Notaris/PPAT atas Penyerahan Sertipikat yang Dititipkan Pembeli kepada Penjual (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2548 K/Pdt/2022) = Responsibilities of Notary/PPAT for Delivering the Land Certificate Deposited by Buyer to Seller (Study of Supreme Court Decision No. 2548 K/Pdt/2022)
" Jual beli secara lisan yang menjadi dasar penguasaan sertipikat objek jual beli oleh Pembeli dan dititipkan oleh Pembeli kepada Notaris/PPAT, seharusnya disimpan dan dikembalikan oleh Notaris/PPAT kepada Pembeli. Hal ini disebabkan walaupun sertipikat objek jual beli masih terdaftar atas nama Penjual, Notaris/PPAT harus menjaga sertipikat objek jual beli yang dititipkan kepadanya sebagai kewajiban menjaga amanah yang diberikan oleh Pembeli yang melakukan penitipan sertipikat. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai status kepemilikan tanah ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kory Ulama Sari Budiarti
Pembatalan Akta Jual Beli Atas Ketidaksesuaian Hak Milik Atas Tanah Studi Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PN.Mrs = Cancellation of Sale and Purchase Deed of Incompatibility of Land Ownership Right for Court Decision Study No. 9 / Pdt.G / 2017 / PN.Mrs
" Tesis ini membahas tumpang tindih kepemilikan atas satu bidang tanah dan pembatalan salah satu sertipikat yang berdasarkan kepemilikan yang tidak sah yang terjadi pada Putusan No. 9/Pdt.G/PN.Mrs. Penelitian ini dilatarbelakangi atas keingintahuan mengenai perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang menderita kerugian atas pembelian tanah yang berdasar pada kepemilikan yang tidak sah. Dari latar belakang tersebut muncul permasalahan penelitian untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam pembatalan Akta Jual Beli, menganalisis upaya hukum pihak pembeli yang mengalami kerugian atas pembatalan Akta Jual Beli, serta menganalisis ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Windy Januari Gunari
Pembuatan surat kuasa substitusi untuk menjual tanah dan stasiun pengisian bahan bakar umum (studi putusan pengadilan tinggi medan Nomor 199 tanggal 14 Agutsus 2018) = Substitusion of power attorney to sell land and public fueling stations (Case study Court Ruling No. 199/PDT/2018/PT MDN)
" Seiring dengan berkembangnya zaman bertambah pula kebutuhan akan jasa Notaris. Pengguna jasa Notaris pun semakin beragam, termasuk dengan penggunaan kuasa dalam pembuatan akta. Pembuatan kuasa tidak hanya sebatas kuasa umum melainkan kuasa khusus termasuk kuasa substitusi. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa substitusi, namun perlu Notaris perhatikan bahwa dibutuhkan sifat hati-hati agar tidak melakukan kesalahan yang mengakibatkan batalnya surat kuasa substitusi yang dibuatnya seperti kasus dalam putusan Nomor 199/PDT/2018/PT.MDN. Pokok masalah dalam tesis ini ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54560
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Misriyah
Analisis Mengenai Status Perseroan Terbatas Yang Jangka Waktu Pendiriannya Telah Berakhir Dan Status Kepemilikan Tanahnya Yang Tidak Pernah Didaftarkan (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 540 K/Pdt/2017) = Analysis of the Status of a Limited Liability Company whose establishment period has ended and the status of land ownership that has never been registered (Case Study on Supreme Court Decision Number 540 K / Pdt / 2017)
" Perseroan Terbatas (Perseroan) sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta dapat memiliki harta benda selayaknya manusia. Perseroan  mempunyai jangka waktu pendirian, apabila jangka waktu telah habis dapat diperpanjang atau dibubarkan. Pada saat UUPT diterbitkan baik pada tahun 1995 maupun tahun 2007, semua perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. Bila jangka waktu pendirian perseroan telah berakhir dan memiliki aset yang tidak pernah didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat, perlu dikaji bagaimana status hukum perseroan dan proses pembubarannya ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simon Reinaldo Marlin
Pencatatan Peralihan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Milik Oleh Pembeli Secara Sepihak Dalam Jual Beli Tanah Studi Putusan Pengadilan Nomor 799/Pdt.G/2020/Pn. Sby. = Recording of Transfer of Land Rights Certificate of Ownership by Buyers unilaterally in the sale and purchase of land Study of Court Decision Number 799/Pdt.G/2020/Pn. Sby.
" Proses peralihan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) mewajibkan diadakannya pendaftaran tanah/pencatatan peralihan hak seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk para pemegang hak. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang menyebabkan peralihan hak atas tanah tidak dapat dijalankan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah prosedur pencatatan peralihan hak atas tanah sertipikat hak ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andira Permata Sari
Kedudukan Hukum Perjanjian Pinjam Nama dalam Kepemilikan Tanah Hak Milik oleh Orang Asing (Studi Putusan Mahkamah Agung 1208 PK/PDT/2022) = Legal Status of Nominee Agreements regarding Freehold Land Ownership by Foreigners (Study of Supreme Court Decision 1208 PK/PDT/2022)
" Ketentuan dalam UU Pokok Agraria menyatakan bahwa tanah dengan status hak milik hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Namun sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1208 PK/PDT/2022, Orang Asing ternyata menggunakan konsep pinjam nama (nominee arrangement) untuk dapat memiliki tanah hak milik di Gianyar, Bali. Konsep tersebut dituangkan ke dalam bentuk perjanjian yaitu Surat Pernyataan dan Perikatan yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Lenggo Geni
Kekuatan Hukum Akta Pernyataan dan Akta Kuasa Kepemilikan Tanah Dibandingkan dengan Sertipikat Hak Milik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 691 Pk/Pdt/2022) = The Legal Strength of Deeds of Declaration and Deeds of Power of Attorney for Land Ownership Compared with Certificates of Ownership (Case Study of the Supreme Court Decision of the Republic Indonesia Number 691 PK/Pdt/2022)
" Fokus pada penelitian ini mengenai kekuatan bukti kepemilikan Akta Pernyataan dan Akta Kuasa kepemilikan tanah dibandingkan dengan Sertipikat Hak Milik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 691/PK/Pdt/2022. Metode penelitian dalam tesis ini yakni menggunakan bentuk penelitian hukum doktrinal. Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan (library research). Sumber bahan hukum pada penelitian hukum doktrinal terdiri atas bahan hukum ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>