Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Kartika Yoland Shinta Martuani
Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Yang Objeknya Sudah Terikat Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Pihak Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 PK/Pdt/2022)” = The validity of the deed of sale and purchase of land whose object has been tied to the agreement of sale and purchase of land by another party (STUDY OF THE DECISION OF THE AGUNG COURT NUMBER 7 PK / Pdt / 2022)
" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan jual beli tanah dengan menggunakan akta jual beli tanah atas objek yang telah terikat dengan perjanjian pengikatan jual beli tanah dengan pihak lain sehingga menimbulkan kerugian dari pembeli pertama yang kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan akta jual beli tanah yang objeknya sudah terikat dengan perjanjian pengikatan jual beli pihak lain dan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kelly Manthovani
Keabsahan jual beli tanah hanya berdasarkan kwitansi (studi putusan–putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap) = The Legality of Sale and Purchase of Land Based Only on Receipts (Study of Judgments of the Supreme Court of the Republic of Indonesia that Have Permanent Legal Force)
" Jual beli tanah di Indonesia seharusnya tidak dilakukan dengan hanya berdasarkan bukti pembayaran berupa kwitasi, melainkan harus dilakukan dengan prinsip dan tata cara jual beli tanah yang berlaku. Jual beli tanah dalam hukum pertanahan nasional mengacu pada asas terang, tunai dan riil. Terang artinya dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang. Namun, tak jarang ditemukan di dalam kehidupan bermasyarakat, jual beli tanah terhadap tanah yang sudah bersertipikat sekalipun dilakukan dengan hanya membuat secarik kertas tanda terima ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Asrawati Purnama Satryanegara
Analisis Kebijakan Kementerian ATR/BPN Terkait Digitalisasi Pendaftaran Tanah Berdasarkan Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik : Potensi permasalahan dan prospek penerapannya = POLICY ANALYSIS OF THE MINISTRY OF ATR/BPN REGARDING THE DIGITALIZATION OF LAND REGISTRATION BASED ON THE PERMEN ATR/BPN NO. 1 YEAR 2021 CONCERNING ELECTRONIC CERTIFICATES: POTENTIAL PROBLEMS AND PROSPECTS OF THEIR IMPLEMENTATION
" Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menyusun program besar transformasi digital, salah satunya melalui kebijakan sertipikat tanah elektronik.[1] Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan ini, diperlukan skema dan infrastruktur pendukung digitalisasi sertipikat tanah. [2] Namun kebijakan tersebut mendapatkan kritikan dari masyarakat. Pemerintah dianggap belum memiliki kesiapan dalam memasuki era digitalisasi sertipikat tanah.[3] Terdapat sejumlah permasalah yang harus dibenahi dalam rangka menyiapkan pelaksanaan program ini. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan pendaftaran tanah secara elektronik. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rabiatul Adabia Zahra
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Akta Jual Beli Dari Objek Tanah Yang Masih Dalam Upaya Hukum (Studi Simulasi Kasus Tanah Sengketa di Kota Depok) = Responsibilities of Land Deed Officials on Sale and Purchase Deeds of Land Objects Still Under Legal Effort (Study Simulation of Disputed Land Cases in Depok City)
" Tanah merupakan suatu bagian yang penting bagi kehidupan manusia, tanah-tanah ini harus didaftarkan untuk mendapat validasi kepemilikan yaitu, melalui sistem pendaftaran tanah yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan. Dalam hal pendaftaran tanah sering ditemukan kesalahan pada administrasi yang dapat menyebabkan sertipikat hak atas tanah menjadi cacat administrasi, hak ini biasanya berujung menjadi sengketa pertanahan seperti dalam kasus ini Ny. IF melawan PT. X dimana PT. X menjual bidang tanah yang Ny. IF sedang lakukan upaya hukum ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Retno Diah Wiyat Apriliyani
Analisis Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara Tahun 2018 (Studi Kasus: Kelurahan Tugu Utara, Kelurahan Lagoa, dan Kelurahan Koja) = Analysis of The Implementation of a Complete Systematic Land Registration (PTSL) at The North Jakarta City Land Office in 2018 (Case Study: Urban Village Tugu Utara, Urban Village Lagoa, and Urban Village Koja)
"

Masih banyaknya jumlah bidang tanah yang belum terdaftar dan terpetakan di Indonesia serta lambannya proses sertifikasi tanah menjadi latar belakang dibentuknya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Para aktor pelaksana dituntut untuk melaksanan PTSL secara profesional yang mengacu pada ketentuan hukum maupun teknis sehingga tidak terjadi praktik maladministrasi. Hal tersebut menjadi alasan  dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program PTSL serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Jakarta ... "

Depok: Fakultas Ilmu Adminstrasi Universitas Indonesia , 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library