Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Martya Rahmaniati Makful

Studi harga tanah tempat tinggal terhadap jarak dengan daerah pusat usaha di kecamatan Jatinegara Jakarta Timur

" Martya Rahmaniati MaIduI, (0392060213), Studi Harga Tanah Tempat Tinggal Terhadap Jarak Dengan daerah Pusat Usaha. vi + 42 hal, 6 tabel, 13 peta, 2 lampiran, 4 gambar. Dosen Pembimbing : Drs. Hari Kartono,MS dan Drs. Cholifah Bahaudin, MA Tanah sebagai sumberdaya yang mempunyai kedudukan strategis, artinya mempengaruhi kehidupan orang banyak. Sandy (1989), menjelaskan bahwa untuk kota-kota di Indonesia, harga tanah tertinggi terdapat pada daerah pusat usaha, tetapi banyak juga yang tidak tinggi berada di daerah pusat usaha. Kecamatan Jatinegara dengan luas 102600 ha, terdiri ... "

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1997

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Zhakirah Zatalini Irawan

Asas Kesepakatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum = Agreement principle in the implementation of land procurement for development of public purpose

" ABSTRACT
Isu hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan permasalahan yang sering terjadi saat ini. Permasalahan tersebut timbul dalam UU No. 2 Tahun 2012 yang mengatur asas kesepakatan dan musyawarah. Pada praktiknya, musyawarah penetapan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2012 seringkali tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal pihak yang berhak atas tanah menolak atau tidak tercapainya kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, maka instansi yang membutuhkan tanah mengambil ... "

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Astrid Endah Pratiwi

Analisis yuridis pembatalan sertipikat atas tanah akibat terjadinya overlapping di Cilandak, Jakarta Selatan : analisis kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan no 438/pdt.g/2008/pn.JKT.Sel, tanggal 14 Agustus 2008 = Judicial analysis of cancellation the right of land certificate due to occurence overlapping in Cilandak, South Jakarta : analyze the case: decision of district court of South Jakarta No.438/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL dated in August 14, 2008

" In connection with the widespread occurence of the problem of land disputes that exist in Indonesia, on the basis of these facts the authors tried to examine the case of overlap (overlapping) that occured in Cilandak, South Jakarta between Fredy Gozali and Debby Yulita of land with buildings in Cilandak, South Jakarta, covering an area of 550 m2, This case stems from land state purchased by Debby Yulita of Robert Tumiwa under the Sale and ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21786

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Moh. Frans Yoga Sugama

Evaluasi implementasi sistem pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan uupa pp nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah dalam hal jaminan kepastian hukum = Implementation evaluation assurance legal certainty of land registration under No. PP 24 of 1997 on registration of land

" Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan hak atas tanah dan pendaftaran tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari PP no 10 di 1961 tentang pendaftaran tanah, pendaftaran tanah di Indonesia menghasikan satu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam hal kepemilikan tanah dan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hokum, tetapi dalam kenyataannya tidak dapat secara optimal dalam hal memberikan jaminan kepastian ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21787

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Indira Pratiwi

Kekuatan pembuktian sertipikat hak atas tanah : analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3837/k/pdt/1988 tanggal 3 Juni 1993 = Verify authority of land right certification : Republic of Indonesia supreme court verdict analyse number 3837/k/pdt/1988 date June 3rd 1993

" Undang-undang dasar pokok agraria (UUPA) terbentuk sebagai nasionalisasi dari undang- undang yang telah ada sejak jaman penjajahan. Dasar terbentuk UUPA adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. UUPA mengatur konversi hak-hak tanah bekas hak barat menjadi hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Pokok permasalahan yang dibahas penulis adalah konversi tanah bekas hak eigendom yang merupakan tanah hak milik lama menjadi tanah hak milik baru sesuai UUPA. Cara perolehan pembuktian hak lama ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21789

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Sovianty

Kekuatan alat bukti surat dalam sengketa tanah : analisis putusan perkara perdata no. 257 PK/Pdt/2009

" Banyaknya gugatan ke pengadilan atas kepemilikan tanah oleh masyarakat dalam pengajuan gugatan tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang kuat dan cukup untuk menjamin hak-hak pemilik atas kebenaran dan kejelasan kepemilikan tanah. Dilihat dari inti permasalahan di dalam sengketa kepemilikan tanah pada hakekatnya merupakan sebuah dilema dalam ilmu hukum yaitu mengenai persoalan pertentangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti surat dalam perkara No. 257 PK/Pdt/2009, dan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21816

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Andre Garcia Valencio Hekka Siswanto

Jual beli tanah dan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan oleh x = Land procurement and data maintenance land registration conducted by x

" Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta dari praktik yang dilakukan oleh para pihak terkait jual beli tanah dan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan oleh X. Dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat terdapat sebuah maladministrasi. Hasil analisis terhadap hubungan hukum antara para pihak menunjukan bahwa jual beli yang dilakukan oleh ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ni Made Puspawati

Analisis atas tata cara pembabasan hak atas tanah dan larangan pemilikan tanah absentee yang tidak berlaku bagi bagi kawasan industri : terkait jual beli lahan pertanian menjadi kawasan industri di daerah Karawang = Analysis of the ruls of land exemtion and the ownership prohibition of absentee land not valid for industrial area : related with the purchase of farmland to be an industrial area in Karawang

" Tanah adalah aset masyarakat, aset rakyat, dan aset negara, oleh karenanya pemerintah/negara berkewajiban memimpin penggunaan tanah dan mengatur hak atas tanah dimana pengaturan tersebut berpengaruh sekali terhadap pendapatan dan kesejahteraan. Pengaturan tersebut telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan sebagai pelaksanaan dari UUPA tersebut pemerintah mengeluarkan UU no 56 PrpTahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan Pelaksanaan PP no. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21790

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Fachrysa Ditia Zulfira

Peranan pemerintahan desa dalam administrasi pertanahan (studi analisis administrasi pertanahan di Desa Kelubir dan Desa Pimping, Kalimantan Utara) = The role of village administration in land administration (study analysis of land administration in Kelubir Village and Pimping Village, North Kalimantan)

" Penelitian ini membahas mengenai penerapan peraturan perundang-undangan tentang administrasi pertanahan pada kegiatan pendaftaran tanah di lingkup pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi pertanahan di Desa Kelubir dan Desa Pimping, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi ataupun masukan bagi pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya di bidang pertanahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian