Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Sara Kurniawan

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap pembatalan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang objeknya dibebankan oleh bukan pemilik (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt) = The responsibilty of land deed official ppat againts the cancellation of deed of grant of security right apht which the object is not charged by the owner case study pati district court decree Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt)

" Jaminan yang digunakan dalam kredit perbankan salah satunya adalah jaminan hak tanggungan. Hak Tanggungan sendiri diatur dalam UUHT. Dalam UUHT disebutkan bahwa pemberian hak tanggungan dilakukan dengan membuat APHT yang dibuat oleh PPAT sebagai pejabat umum. Dalam prakteknya seringkali terjadi pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT seperti yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 88/Pdt.G/2013/PN Pt dimana debitur ternyata bukan pemilik dari objek hak tanggungan sehingga kemudian APHT-nya dibatalkan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43943

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Latifah Puspa Herwido

Keabsahan Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penghadap dan Kuasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1979/K/Pdt/2016) = The Validity of Sale and Purchase Deed by Falsifying the Identity of the Parties and Legal Defect Authority (Case Study Supreme Court Decision Number 1979/K/Pdt/2016)

" Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kegiatan jual beli tanah memiliki peran yang sangat penting. Keabsahan perbuatan hukum dalam akta harus diperhatikan untuk tetap menjaga keotentikan akta PPAT agar memiliki kepastian hukum yang penerapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tesis ini akan membahas mengenai keabsahan Akta Jual Beli (AJB) dengan Kuasa yang cacat hukum dan pertanggung jawaban Badan Pertanahan Nasional jika terbukti terjadi kelalaian. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif. Permasalahan yang akan dianalisis dalam tesis ini ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54785

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lusiana Iskandar Wijaya

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli yang Memfasilitasi Jual Beli Tanah Melanggar Hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt/2017 = The Responsibility of Land Deed Official In Preparing Sale And Purchase Deed that Facilitate Unlawful Land Sale and Purchase based on The Supreme Court Decision Number 6 K/Pdt/2017

" Penelitian ini membahas praktik terjadinya kelalaian PPAT dalam melaksanakan jabatannya. Salah satu kasus yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah kasus jual beli tanah melanggar hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt/2017. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dan akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang memfasilitasi jual beli tanah yang melanggar hukum. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dyah Prawesti

Keabsahan suatu akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT apabila ternyata identitas diri penghadap palsu = The validity of the deed of the sale of the land that drafted by a land deed official where it turned out that the identities of the parties was false

" Peranan PPAT sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta authentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna dalam hal ini dikarenakan akta authentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material. Penyusunan dan pembuatan Perjanjian ataupun Akta PPAT, dibutuhkan dedikasi dan ketelitian yang tinggi. PPAT dituntut untuk selalu taat terhadap peraturan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46597

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bastian Hadyanto

Tanggung jawab notaris/PPAT terhadap keaslian dokumen yang diterimanya = The responsibility of notary land deed official PPAT on the authenticity of the received documents

" Tesis ini membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab notaris/PPAT terhadap dokumen yang telah diterimanya, Penelitian untuk tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dilatarbelakangi bahwa banyak notaris/PPAT yang tersangkut didalam kasus pidana, yaitu pemalsuan dokumen yang diterimanya, yang biasanya dapat berupa sertipikat hak atas tanah. Dimana pada saat dilakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan setempat ternyata diberi cap bahwa sertipikat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh kantor pertanahan, tetapi didalam tanda terima yang diberikan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46336

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Disa Masnasiltie

Pelanggaran jabatan dan kode etik profesi pejabat pembuat akta tanah atas pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang salah satu pihaknya tidak berwenang (studi kasus putusan Nomor 88/PDT.G/2013/PN.PT) = Title and land deed official the code of ethics violations in making mortgage that performed by unauthorized person verdict of court (case study Nomor 88/PDT.G/2013/PN.PT)

" Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang untuk membuat akta otentik bilamana terdapat perbuatan hukum berkaitan dengan tanah. Berdasar pada kewenangan yang dimilikinya tersebut, maka PPAT wajib tunduk pada ketentuan peraturan jabatan dan kode etik profesi, namun belakangan ini tidak sedikit PPAT dalam menjalankan jabatannya melakukan pelanggaran. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT berkenaan dengan kewenangan bertindak dalam. Terhadap permasalahan tersebut akan dilakukan pembahasan mengenai tanggung jawab dari PPAT dan akibat hukum atas tindakannya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46704

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jenny Siscawati Dwi Lestari

Suatu tinjauan yuridis terhadap nilai jual beli hak atas tanah yang tidak sesuai dengan data dan informasi Direktorat Jenderal Pajak = A judicial overview on the sale and purchase value of land rights that are not in accordance with the data and information of directorate general of taxes

" Pengalihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja agar hak tersebut terlepas dari pemegang semula dan beralih menjadi hak pihak lain. Perbuatan hukumnya dapat berupa jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, pemberian dengan wasiat, atau lelang. Perbuatan-perbuatan hukum tersebut dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT . Pengalihan hak atas tanah melalui jual beli merupakan salah satu obyek Pajak Penghasilan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T48508

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian