Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Surya Budi Darma
Prospek pengadilan perselisihan hubungan industrial dalam penyelesaian masalah perburuhan: analisa penyelesaian hubungan industrial menurut undang-undang no. 2 Tahun 2004
" ABSTRAK
Pola penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan UU No. 22 tahun 1957 dan UU No. 12 tahun 1964 dirasakan tidak relevan lagi dengan perkembangan perburuhan, dengan diberlakukan Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan maka terjadi perubahan sistem yang mendasar dalam menyelesaikan masalah perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu hasil penelitian ini difokuskan pada masalah prospek pengadilan perselisihan hubungan industrial dalam menyelesaikan masalah perburuhan analisa penyelesaian hubungan industrial Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2004. Hasil penelitian menunjukan ... "
2007
T19897
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hanif
Koordinasi kelembagaan pemerintah dalam tata kelola TKI: studi koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Kementerian Luar Negeri untuk penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi = The governmental inter organizational coordination in Indonesian migrant worker governance: study coordination among Ministry of Manpower National Board for Placement and Protection of Indonesian Overseas Worker and Ministry of Foreign Affair in Indonesian migrant worker governance for Saudi Arabia
" Penelitian ini membahas mengenai koordinasi kelembagaan di antara Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI, dan Kementerian Luar Negeri dalam tata kelola TKI Arab Saudi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan di antara Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI dan Kementerian Luar Negeri dalam penempatan dan perlindungan TKI Arab Saudi kurang optimal. Selain itu, hambatan dalam koordinasi kelembagaan ini berasal dari regulasi yang menimbulkan penafsiran yang berbeda, ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S62976
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library