Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membandingkan dan menganalisis bagaimana Indonesia dan Filipina sebagai negara-negara yang kerap mengirimkan pekerja migran, khususnya awak kapal perikanan. Filipina sebagai negara yang sangat memprioritaskan pelindungan Overseas Filipino Seafarers (OFS), merupakan negara yang tepat untuk dijadikan perbandingan. Dalam menjamin dan melindungi hak-hak pekerjanya sebelum keberangkatan, dibutuhkan pelindungan sebelum keberangkatan yang mumpuni sebagai upaya preventif agar tidak ada lagi awak kapal perikanan yang kehilangan haknya. Berangkat dari hal tersebut, Filipina mempunyai lembaga-lembaga pemerintahan yang lebih terstruktur dalam memaksimalkan pelindungan awak kapal perikanan. Penyusunan tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal dan dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber. Berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat berkeinginan untuk menjadi awak kapal perikanan berdampak positif kepada perekonomian negara. Akan tetapi, awak kapal perikanan rentan terhadap berbagai ancaman karena prosedur keberangkatan yang tidak sesuai dengan hukum. Banyaknya agen perekrut ilegal yang memanfaatkan momentum ini untuk menipu awak kapal perikanan, menyebabkan banyak awak kapal perikanan terjebak di lingkungan kerja yang eksploitatif, serta sulit untuk diselamatkan karena tidak tercatat oleh negara dan sulit untuk dijangkau. Oleh karena itu, Indonesia harus lebih meningkatkan pengawasan kepada manning agency dan implementasi atas ketentuan untuk memperkuat jaminan atas hak-hak pekerja migran.

---

This paper compares and analyzes how Indonesia and the Philippines, as countries that frequently send migrant workers, particularly fishing vessel crew members, ensure and protect the rights of their workers before departure. The Philippines, as a country that highly prioritizes the protection of Overseas Filipino Seafarers (OFS), is an appropriate country for comparison. To guarantee and protect the rights of workers before departure, adequate pre-departure protection is needed as a preventive measure to ensure that no fishing vessel crew members lose their rights. Based on this, the Philippines has more structured government institutions to maximize the protection of fishing vessel crew members. The preparation of this paper uses doctrinal research methods and is complemented by interviews with resource persons. Various factors that lead people to want to become fishing vessel crew members have a positive impact on the country's economy. However, fishing vessel crew members are vulnerable to various threats due to departure procedures that do not comply with the law. The abundance of illegal recruitment agencies that exploit this momentum to deceive fishing vessel crew members causes many of them to be trapped in exploitative work environments, making it difficult for them to be rescued as they are not registered with the state and are difficult to reach. Therefore, Indonesia must increase supervision of manning agencies and the implementation of regulations to strengthen the guarantee of migrant workers' rights."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant CARE. Rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan menjadikan tenaga kerja Indonesia banyak bekerja di bidang informal di luar negeri. Banyaknya permasalahan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri membutuhkan peran dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundangundangan. Didalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Keberadaan LSM sebagai bagian dari civil society membuktikan adanya pihak lain yang turut serta dalam menyeimbangkan kekuatan negara. Disinilah peran Migrant CARE sebagai LSM yang menyatakan diri sebagai pembela buruh migran (TKI) dapat dibuktikan.

---

The following undergraduate thesis is to discuss the protection for Indonesian Migrant Workers by Non-Government Organization (NGO) Migrant CARE. Lack of education and lack of skills of Indonesian workers had contributed to the fact that many of these workers work in the field of informal overseas. The many problems faced by Migrant Workers needs the role of the various layers of society. In this undergraduate thesis, the author basically using normative methods, which is a normative legal research which refers to the rule of law as in this legislation system.

In this research, it refers to Act No. 39 of 2004 on Placement and Protection for Indonesian Migrant Workers. The existence of NGO as part of civil society proves the existence of others who participate in balancing the power of the State. This is where the role of the "Migrant CARE" as the NGO declared themselves as defenders of migrant workers can be proven."