Ditemukan 228 dokumen yang sesuai dengan query
Mochtar Kusumaatmadja
Bandung: Binaciupta, 1969
341.44 MOC p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nila Syawitri
"
Globalisasi yang terjadi saat ini telah membawa perubahan pada semua tatanan kehidupan, khususnya dalam hal ekonomi dan perdagangan, baik nasional maupun internasional yang melibatkan banyak negara anggota, salah satunya Indonesia. Dari sudut ekonomi masalah jual beli internasional merupakan masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, masyarakat internasional telah mencoba mengadakan unifikasi hukum tentang jual beli internasional.
Uniformitas hukum tentang jual beli internasional merupakan suatu langkah penting menuju unifikasi hukum (Legal Unification). Langkah untuk mengadakan unifikasi hukum ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16586
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Laura Reggyna
"
Timbul permasalahan ketika terdapat putusan pengadilan asing atas pailitnya perusahaan yang mempunyai anak perusahaan yang berada di negara lain dan didirikan berdasarkan hukum setempat, dan perusahaan yang pailit tersebut memiliki aset yang lebih di negara lain. Secara kongkrit, keterkaitan masalah kepailitan dengan hukum perdata internasional dalam hal ini terletak bagaimana keberlakuan putusan pailit pengadilan asing di suatu negara. Mengingat juga banyak negara yang masih berpandangan sangat konservatif terhadap pelaksanaan putusan pengadilan asing utamanya kepailitan, berakibat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44991
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nisrina Nur Aathif
"
Tesis ini membahas mengenai preferensi kerja sama maritim terhadap isu kekerasan maritim di perairan Sulu-Sulawesi antara Indonesia dan Filipina pada tahun 2016-2020. Sebagai dua negara yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, berbentuk kepulauan-maritim, memiliki kepentingan di Laut Sulu-Sulawesi, dan memiliki identitas independen dalam politik luar negerinya, Indonesia dan Filipina faktanya memiliki preferensi kerja sama yang berbeda dalam menangani isu kekerasan maritim tersebut. Di satu sisi, Indonesia lebih memilih kerangka kerja sama maritim yang berdasarkan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Chairul Anwar
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994
D1787
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Ayu Miranda Kosasih
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai konsep pertanggungjawaban pidana
dalam hukum pidana internasional dan secara spesifik membahas
konsep pertanggungjawaban individual yang diatur dalam Statuta Roma.
Konsep pertanggungjawaban individual mulai dikenal dalam hukum
internasional moderen pada masa Perang Dunia II tepatnya dalam
Peradilan Nuremberg, dengan menghukum individu atas kejahatan
internasional. Konsep ini selanjutnya diterapkan di berbagai peradilan
pidana internasional. dan mengalami perkembangan dengan munculnya
konsep pertanggungjawaban pimpinan dalam Peradilan Tokyo dan
konsep Joint Criminal Enterprise dalam International Court for Former
Yugoslavia (ICTY). Konsep pertanggungjawaban individual mengalami
perubahan ketika diterapkan ...
"
2013
S46333
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Cynthia Yukiko
"
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum humaniter dan hukum penerbangan dalam melindungi negara pihak ketiga yang memiliki hak lintas diatas wilayah yang sedang mengalami konflik bersenjata yang diberikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1949 beserta berbagai Protokol tambahnnya, serta Konvensi Chicago 1944 dan annexnya. Skripsi ini memberikan gambaran dan penjelasan bagaimana pengaplikasian berbagai sisi hukum tersebut ke dalam kasus Malaysia Airlines Flight MH 17.
......This thesis focus on how both international ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65032
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Anindita Galuh Saraswati
"
Skripsi ini membahas Artemis Accords sebagai kerangka hukum internasional baru yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ruang angkasa. Artemis Accords bertujuan untuk menunjang kegiatan komersial sumber daya ruang angkasa berdasarkan Outer Space Treaty. Artemis Accords tidak menggunakan Moon Agreement sebagai dasar perjanjiannya karena Moon Agreement mengatur bahwa Bulan, benda-benda ruang angkasa lain, dan sumber daya di dalamnya merupakan common heritage of mankind (CHM) yang manfaatnya harus dibagi kepada seluruh umat manusia dan tidak ada ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sri Setianingsih Suwardi
Jakarta: UI-Press, 2004
341.232 SRI p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ali Mansur
Jakarta: Bulan Bintang, 1973
340.59 ALI s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
