Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbicara tentang masyarakat internasional apabila dikaitkan dengan kepentingan ekonomi maka masyarakat internasional terbagi dalam kategori negara-negara berkembang (selanjutnya disebut "Negara Berkembang") dan negara-negara maju (selanjutnya disebut "Negara Maju"). Negara Berkembang yang tergabung dalam Kelompok-77 (Group-77) dapat didrikan sebagai negara yang memperoleh kemerdekaan setelah tahun 1945, sedang dalam proses membangun, dan kebanyakan berada di Benua Asia, Afrika dan sebagian Benua Amerika (Amerika Latin). Sementara Negara Maju yang tergabung dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dapat didrikan sebagai negara yang telah berdiri sebelum tahun 1945, memiliki industri yang kuat dan kebanyakan berada di Benua Eropa atau memiliki tradisi Eropa seperti Amerika Serikat, Kanada dan Australia. Negara Maju, kecuali Jepang, juga diistilahkan sebagai negara Barat (Western stares).Hukum Internasional yang Lebih Mengakomodasi Kepentingan Ekonomi Negara Maju. Negara Berkembang kerap mengargumentasikan bahwa hukum internasional merupakan produk dari negara Barat yang saat ini menjadi Negara Maju. Argumentasi ini didasarkan pads fakta bahwa hukum intemasional pada awalnya merupakan hukum yang berlaku antar negara di Benua Eropa. Oleh karenanya tidak heran apabila hukum internasional sangat terpusat pada apa yang terjadi di Eropa (Eurocentric). Merekalah yang menentukan bentuk dan jalannya hukum internasional.Munculnya Negara Berkembang setelah Perang Dunia II telah membawa perubahan. Keinginan Negara Berkembang untuk terbebas secara politik dan ketergantungan ekonomi dari mantan negara jajahan mereka telah membawa pengaruh pada hukum internasional pada umumnya. Dalarn menyikapi eksistensi hukum intemasional, mereka menganggap bahwa hukum internasional yang ada tidak mencerminkan nilai-nilai yang mereka anut. Negara Berkembang mengargumentasikan bahwa pembentukan hukum internasional sebelum Perang Dunia II sama sekali tidak melibatkan mereka."

"Globalisasi yang terjadi saat ini telah membawa perubahan pada semua tatanan kehidupan, khususnya dalam hal ekonomi dan perdagangan, baik nasional maupun internasional yang melibatkan banyak negara anggota, salah satunya Indonesia. Dari sudut ekonomi masalah jual beli internasional merupakan masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, masyarakat internasional telah mencoba mengadakan unifikasi hukum tentang jual beli internasional.Uniformitas hukum tentang jual beli internasional merupakan suatu langkah penting menuju unifikasi hukum (Legal Unification). Langkah untuk mengadakan unifikasi hukum ini sebenarnya telah dimulai oleh negara-negara eropa pada abad ke-18/19, yaitu ketika mereka merintis unifikasi hukum. Perkembangan yang ditempuh oleh masyarakat internasional untuk membentuk Konvensi kontrak Jual Beli Internasional merupakan perkembangan yang telah dimulai saat negara-negara eropa mengadakan kodifikasi.Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah perbandingan antara prinsip-prinsip Kontrak Dagang Internasional dengan Hukum Perjanjian di Indonesia, serta perbedaan antara prinsip-prinsip Kontrak Dagang Internasional (UNIDROIT), Sales of Goods (CISG) dengan Hukum Perdata Indonesia.Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif, adapun kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah yaitu dapat mengantisipasi hal ini. Tahun 1929 UNIDROIT mulai merancang unifikasi hukum tentang Perdagangan Barang Intersional (The Unification of Sales Law for the Internasional Trade of Goods). Hal ini juga yang harus diperhatikan oleh Indonesia untuk dapat mengantisipasi hal-hal tersebut."