Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Wawan Heru Suyatmiko

Menakar lembaga antikorupsi: Studi peninjauan kinerja komisi pemberantasan korupsi

" Tidak ada standar universal dalam membangun dan mengoperasikan lembaga anti korupsi (ACA) yang ideal. Sejak 2013, Transparency International (TI) telah mengembangkan alat pengukuran yang mampu menangkap efektivitas kinerja ACA sesuai dengan mandat UNCAC dan Prinsip-prinsip Jakarta. Salah satu aspek utamanya adalah apakah ACA berada di dalam lingkungan yang mendukung atau berada dalam situasi ... "

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019

364 INTG 5:2 (2019)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

M. Mufti Mubarok

Membongkar kotak hitam centurygate : mengungkap aktor utama bailout century, aliran dana ke sejumlah parpol, aborsi hak angket, dan bola panas people power : mega skandal petinggi negara

Surabaya: Reform Media, 2010

364.132 3 MUF m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Imam Akbar Wahyu Nuryamto

Analisis Permanence Principle (Prinsip Permanen) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Berdasarkan Colombo Commentary on The Jakarta Statement on Principles For Anticorruption Agencies = Analysis of the Permanence Principle of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia Based on the Colombo Commentary on The Jakarta Statement on Principles For Anticorruption Agencies

" xPermanence Principle menentukan agar lembaga pemberantas korupsi dibentuk dengan dasar hukum yang kuat dan stabil seperti konstitusi atau setidaknya undang-undang khusus yang memberi penguatan kelembagaan, memastikan eksistensi dan melindunginya dari perambahan mandat hingga pembubarannya. Pengaturan dalam UUD sejalan dengan constitusional importance sebagaimana pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara yang tersebut dalam UUD NRI 1945. Lembaga negara independen sendiri merupakan konsep perkembangan cabang ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kevin Valentino

Analisis penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945: studi kasus KPK versus Polri = Analysis of settlement authority of state institutions that it's authority not provided by UUD NRI 1945 constitution: case study KPK versus police

" ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis mengenai sengketa kewenangan yang terjadi di antara lembaga negara bantu KPK dengan POLRI. Kehadiran lembaga negara bantu berkembang di Indonesia pasca perubahan UUD NRI 1945. Berbagai lembaga negara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa diantaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang. Apabila terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut, namun di dalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 membatasi Mahkamah Konstitusi dalam ... "

2016

S65570

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Denny Indrayana, 1972-

Don't kill KPK : a constitutional law review on the strengthening of the Corruption Eradication Commission

Malang: Intrans Publishing, 2016

345.023 DEN d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian