Ditemukan 79 dokumen yang sesuai dengan query
Arief Rahman Hakim
"
Krisis ekonomi yang melanda sebagian besar wilayah asia tenggara pada medio tahun 1997 memberikan pengaruh besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan proyek di Indonesia, sehingga mengakibatkan banyak pemilik proyek mengalami kesulitan pendanaan, baik dalam hal pembangunan proyek barn maupun melanjutkan pembangunan proyek yang tertunda akibat adanya krisis tersebut. Hal ini mengakibatkan skema pendanaan proyek dari penyedia jasa sangat diminati oleh pengguna jasa. Di Indonesia, proyek yang didanai terlebih dahulu oleh penyedia jasa dikenal dengan istilah ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T18933
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Budi Gutami
"
Bab I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan mengenai tujuan necara kita sebagai berikut :
"Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilen sosial".
Disamping itu dalam penjelasan Undang-undang Dasar'45 ditetapkan pula mengenai sistem pemerintahan negara kita berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Indonesia menjujung tinggi supremasi hukum yang bertujuan mewujudksn kesejahteraan umum agar teruujud masyarakat ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 1990
T1959
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gusti Hamdani
"
Proses penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah merupakan salah satu mata rantai dari fungsi Jaksa, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan dapat menentukan keberhasilan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan. Dalam sistem peradilan peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan oleh lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa pengadilan atau ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16407
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Daintywise
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas hubungan distributor sebagai perantara yang membantu prinsipal dalam menyalurkan produk kepada masyarakat. Hubungan ini dinyatakan dalam perjanjian distribusi. Dalam suatu perjanjian distribusi terdapat klausul mengenai penunjukan distributor baru dengan salah satu syaratnya terdapat perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan. Pada saat dilaksanakan menyebabkan kerugian kepada distributor lama. Kerugian pada keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh sebagaimana biasanya menjadi batal karena langganan menolak barang dari distributor lama dengan alasan telah menerima barang dari distributor ...
"
2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hans Giovanny Yosua Sallata
"
Yurisdiksi Universal merupakan konsep yurisdiksi hukum pidana yang mengatur bahwa suatu negara dapat memberlakukan hukum pidana nasionalnya kepada pelaku tindak pidana, dimanapun pelaku tersebut berada tanpa memperdulikan kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana maupun korbannya. Yurisdiksi universal telah dikenal dalam berbagai perjanjian internasional, jiga dalam hukum pidana nasional Indonesia. Oleh KUHP yurisdiksi universal dapat diberlakukan kepada kejahatan atas mata uang, pembajakan atau perompakan kapal serta kejahatan terhadap penerbangan sipil. Yurisdiksi universal kemudian diatur juga dalam KUHP ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sihotang, Djuan Dennis
"
Kewenangan Yurisdiksi Ekstrateritorial menjadi semakin penting untuk dimiliki oleh Lembaga Persaingan Usaha; ditengah Globalisasi Ekonomi yang semakin pesat. Kebijakan Indonesia yang saat ini terbuka bagi penanam modal, posisi Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean, dan keterlibatan dalam ASEAN Free Trade Agreement menjadikan kewenangan tersebut juga penting bagi Indonesia. KPPU sebagai lembaga persaingan usaha Indonesia butuh memiliki kewenangan Yurisdiksi Ekstrateritorial untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, akan tetapi tidak jelas apakah KPPU dapat menerapkan Yurisdiksi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hafizhul Mizan
"
Pembelahan politik merupakan sebuah teori yang mengemukakan terbaginya dukungan-dukungan politis terhadap konsentrasi-konsentrasi sosial tertentu di masyarkarat. Penelitian ini mencoba menjelaskan wilayah pembelahan politik, yaitu ruang terbelahnya dukungan terhadap sistem politik dan kepartaian berdasarkan sumber-sumber pembelahan politik pada masyarakat Depok pada Pemilihan Umum 2009. Dari penelitian ini didapatkan wilayah pembelahan politik di kota Depok mengelompok pada bagian timur hingga tengah kota, dan sebagian besar wilayah pembelahan politik di kota Depok adalah wilayah urban dan berada ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2010
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Goedhuis, D.
Netherlands: Martinus Nijhoff, 1943
341.46 GOE h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Gulardi Nurbintoro
"
The drafters of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) have left behind a lacunae
in terms of the regulations concerning Biodiversity in the Areas Beyond National Jurisdiction
(BBNJ). As living organisms are found in the deep seabed in areas beyond national jurisdiction,
as well as the utilization of marine genetic resources beyond national jurisdiction for commercial
purposes, States are currently deliberating on the proper regime in dealing with the management
and exploitation of the biodiversity. ...
"
University of Indonesia, Faculty of Law, 2016
pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Wahyu Yun Santoso
"
Aside the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing, which was ratified by the Indonesian government with Law No. 11 Year 2013, the Nagoya–Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress (NKL Supplementary Protocol) offers great benefits for a “mega biodiversity” country like Indonesia. Despite the lack of awareness of this supplementary protocol, there is an urgent need for its ratification. This legal-normative research aims to look at the existing regulations in Indonesia to support ...
"
University of Indonesia, Faculty of Law, 2016
pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
