Ditemukan 41 dokumen yang sesuai dengan query
Siti Nuryati
"
ABSTRAK
Dalam kurun waktu relatif masih muda Pengadilan Tata Usaha Negara telah berkiprah untuk ikut melakukan pengawasan yudisial terhadap badan atau pejabat administrasi. Ternyata pengawasan yudisial tersebut belum efektif. Penelitian diawali dengan studi dokumenter. Selanjutnya dilakukan wawacara dengan pedoman wawancara terhadap sejumlah key informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan judisial terhadap keputusan Administrasi oleh PTUN tidak efektif karena hanya 6,635% saja dari putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah dilaksanakan pejabat atau badan ...
"
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 1997
S21966
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 1991
S21939
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ali Afandi
Jakarta: Bina Aksara, 1985
340 ALI k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Horowitz, Donald L.
Washington: The Brookings Institution, 1977
347.731 HOR c
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Snijders, H.J.
Deventer: Kluwer, 1978
340 SNI r (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Zelermyer, William
New York: Prentice-Hall, 1960
340.097.3 ZEL l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Abraham, Henry J.
New York: Oxford University Press, 1968
347.05 ABR j (2)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
London: Free Press, 1963
347.9 JUD
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Evi Anastasia
"
Skripsi ini membahas mengenai penghentian penyidikan berdasarkan asas oportunitas oleh Jaksa Agung. Penyidikan merupakan tahap yang penting dalam proses penyelesaian perkara pidana. Keberhasilan penyidikan menentukan keberhasilan penuntutan dan sebaliknya penyidikan yang gagal akan membuat penuntutan menjadi gagal. Instansi penyidik dan penuntut mempunyai hubungan koordinasi fungsional dalam menyelesaikan perkara pidana. Mereka bertindak berdasarkan fungsi dan wewenang masing-masing berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional. Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertingi mempunyai hak dan wewenang untuk menyampingkan perkara berdasarkan asas ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22553
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
