Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Fifidiana

Kompetensi badan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam gugatan pembatalan risalah lelang studi kasus Willem Irianto vs Kepala kantor lelang kelas II Kediri

" Atas lelang yang telah dilaksanakan, tidak dapat dibatalkan oleh Kantor Lelang, hal ini ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK 01/2002 jo. No. 450/KMK 01/2002 yang berbunyi ?Pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan?. Permasalahan pokok adalah bagaimana kompetensi Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara dalam pembatalan Risalah Lelang dan bagaimana kepastian hukum Risalah Lelang bilamana terdapat putusan badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T25244

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ikhsan Azhar

Penguatan Komisi Yudisial Melalui Redesain Tugas-Tugas Wewenang Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim = Strengthening The Judicial Commission Through Redesigning The Duties of the the Authority to Maintain and Uphold the Honor, Dignity and Behavior of Judges

" Tugas-tugas Komisi Yudisial dari penjabaran wewenangnya yang diatur pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 selama ini dianggap sempit atau kecil. Dikatakan demikian karena penjabaran dari wewenang lain tersebut hanya terdiri atas tiga tugas yang diatur di dalam UU Nomor 18/2011. Seyogyanya apabila memperhatikan sejarah berdirinya, Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, dan praktik di negara-negara lain, seharusnya tidak dimaknai seperti demikian. Hal ini dikarenakan ketiga aspek tersebut mengarah pada perluasan peran KY. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Firman

Implementasi Letter of Rogatory Oleh Pengadilan Negeri: Studi Kasus Pengadilan Negeri Tangerang = Implementation of the Letter of Rogatory by the District Court: A Case Study at the Tangerang District Court

" Letter of Rogatory menjadi metode dalam memperoleh alat dan atau barang bukti di luar negeri. Dalam pelaksanaan penanganan letter of rogatory terdapat sebuah konvensi internasional bernama Taking Evidence Abroad 1970 yang menjadi bentuk formal kerja sama internasional untuk mendapatkan bantuan timbal balik hukum dalam masalah perdata. Indonesia belum meratifikasi Taking Evidence Abroad 1970, namun membuat PKS Indonesia-Thailand 1978 meskipun tidak terdapat informasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Indonesia yang belum mempunyai sumber hukum positif hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Bunga rampai refleksi satu tahun: Komisi yudisial Republik Indonesia

Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2006

340.11 IND b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

A. Ahsin Thohari

Komisi yudisial dan reformasi peradilan

Jakarta: ELSAM, 2004

340.11 AHS k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Chidir Ali

Himpunan lengkap undang-undang dan peraturan tentang ekstradisi, kejahatan penerbangan, kejahatan narkotika, interpol, persetujuan kerjasama di bidang peradilan

Jakarta: Binacipta, 1980

345.5 CHI h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Modul paralegal: ketrampilan advokasi

Jakarta: YLBHI dan IALDF, 2009

345.052 MOD

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Irma Sukardi

Mekanisme bantuan timbal balik dalam masalah pidana (manual legal assistance) dalam perampasan aset hasil tindak pidana korpsi berdasarkan undang-undang nomor i tahun 2006 tentang bantuan timball balik dalam masalah pidana = Mutual legal assistance in criminal matters mechanism in asset recovery process of corruption based on law no. 1 year 2006 regarding mutual legal assistance in criminal matters

" Tesis ini membahas mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, Pelaksanaan serta Hambatan Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana memiliki mekanisme yang sama dengan jenis Bantuan Timbal Balik lainnya. Pelaksanaan Bantuan belum maksimal karena ada ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T28578

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Peranan interpol dalam penanggulangan kejahatan narkotika internasional

Universitas Indonesia, 1991

S25784

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Klip, Andre

Buitenlandse getuigen in strafzaken / Andre Klip

Arnhem: Gouda Quint BV., 1994

BLD 345.492 KLI b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian