Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hakim sebagai peran terpenting dalam dunia persidangan diharuskan untuk menjaga perilaku dan perbuatannya baik mengenai substansi dalam persidangan maupun berkegiatan sehari-hari di luar persidangan. Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dibentuk sebagai pedoman bagi hakim dalam berperilaku yang dimana wewenang Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal hakim memiliki peran dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, namun seberapa besar wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam fungsi pengawasan hakim tersebut dan hakim tidak dapat serta merta dihukum apabila melanggar prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim, terdapat penyelesaian hukum untuk membuktikan perbuatan pelanggaran oleh hakim dan penjatuhan sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Peneliti memakai metode penelitian Yuridis Normatif dengan sifat deskriptif analisis yang memakai data sekunder dari menerapkan alat pengumpul data meliputi studi kepustakaan dengan Metode analisis data secara Kualitatif. Pertanyaan penelitian Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya fungi pengawasan dari Komisi Yudisial terhadap penjatuhan sanksi yang hanya berupa rekomendasi merupakan fokus utama dalam pembenahan hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hal ini juga turut memberikan implikasi terhadap penyelesaian hukum yang dimana seharusnya para pengawas hakim saling bahu membahu dalam menegakkan prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

---

Judges as the most important role in the world of trial are required to maintain their behavior and actions both regarding substance in the trial and daily activities outside the trial. Through a Joint Decision of The Chairman of The Supreme Court Republic of Indonesia and The Chairman of The Judicial Commission Republic of Indonesia Number 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009, the Code of Ethics and Guidelines of Conduct for Judges was established as a guide for judges in their behavior which The authority of the Judicial Commission as an external supervisor of judges has a role in enforcing the code of ethics and guidelines of conduct for judges behavior, but how much authority does the Judicial Commission have in the supervisory function of these judges and judges cannot be immediately punished if they violate the basic principles of the code of ethics and guidelines of conduct for judges behavior, there is a legal settlement to prove violations by judges and the imposition of sanctions on judges who are proven to have violated the code of ethics and guidelines of conduct for judges. The researcher uses a normative juridical research method with descriptive analysis that uses secondary data from applying data collection tools including literature study with qualitative data analysis methods. The results of this study indicate that the weak supervisory function of the Judicial Commission against the imposition of sanctions that are only in the form of recommendations is the main focus in improving the relationship between the Supreme Court and the Judicial Commission. This also has implications for legal settlements where supervisory judges should work hand in hand in upholding the basic principles of the Code of Ethics and Guidelines of Conduct of Judges.

"

"Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas dan penjaga etika hakim, memiliki peran penting dalam tegaknya kekuasaan kehakiman yang bersih. Lembaga ini memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya karena dengan sumber daya manusia yang terbatas harus menaungi ribuan hakim yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai obyek pengawasan Komisi Yudisial. Permasalahan yang diangkat adalah kompleksitas pembentukan jabatan fungsional penata kehakiman dan kesiapan Komisi Yudisial atas keberadaan dan pembentukan jabatan fungsional tersebut. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, menggunakan terutama data sekunder menganalis Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dan peraturan-peraturan terkait, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa jabatan fungsional penata kehakiman adalah yang pertama dan satu-satunya yang berada di bawah pembinaan Komisi Yudisial, Pembentukan Jabatan ini kompleks karena menggabungkan tugas dan fungsi pencegahan, penegakan, serta seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung yang tujuan pelaksanaannya sangat berbeda dan memiliki peraturan pelaksananya masing-masing yang belum terharmonisasi, serta masih adanya kendala dalam penempatan unit pembina. Adapun kesiapan Komisi Yudisial selaku instansi Pembina masih dalam tahap awal dan persiapan Komisi Yudisial terkendala dengan belum adanya pusat pendidikan dan pelatihan, belum adanya harmonisasi peraturan, dan jumlah persediaan pegawai yang belum memadai. Perlu adanya harmonisasi peraturan pelaksana, pengaturan perbantuan tugas dan perpindahan pegawai, pembentukan pusat pendidikan dan pelatihan, serta langkah-langkah lain yang diperlukan.

---

The Judicial Commission as a supervisory institution and guard of judge ethics, has an important role in upholding a clean judicial power. This institution has limitations in carrying out its duties and authorities because with their limited human resources, they must oversee thousands of judges spread throughout Indonesia as the object of supervision of the Judicial Commission. The issues raised are the complexity of establishing the functional position of judicial administrator and the readiness of the Judicial Commission for the presence and establishment of the functional position. The research method used is normative juridical, using mainly secondary data to analyze PANRB Ministerial Regulation Number 84 of 2020 concerning the Functional Position of the Judiciary and related regulations, with a qualitative approach. The results of the research that the functional position of the judiciary is the first and the only one functional position belonging to the Judicial Commission. The formation of this position is complex because it combines the duties and functions of preventing, enforcing, and selecting Candidates for Supreme Court Justices and Candidates for Ad Hoc Judges at the Supreme Court whose implementation objectives are very different and have their respective implementing regulations that have not been harmonized, and there are still obstacles in the placement of the supervisory unit. As for the readiness of the Judicial Commission as the founder agency, it is still in the early stages and the preparation of the Judicial Commission is constrained as it should be equipped with an education and training center, there is no harmonization of regulations, and the number of staff supplies is not adequate. Based on these matters, There is a need for harmonization of implementing regulations, arrangements for task assistance and employee transfer, establishment of education and training centers, as well as other necessary measures."