Hasil Pencarian

Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query

Harman Benediktus

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Sejak Kembali Kepada UUD 1945)

" ABSTRAK
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan pemberlakuan kembali UUD 1945. Sejauh menyangkut kekuasaan kehakiman, UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Baik dalam kedua Pasal tersebut maupun dalam penjelasannya dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan negara, ia merupakan kekuasaan negara yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan negara lainnya. Untuk menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, UUD mensyaratkan pula agar UU menjamin kedudukan hakim-hakim. Tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim, ... "

1997

T 991

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pembatalan akta notaris oleh hakim

" This research focuses on a notarial certificate defined as an authentic document which is legally formulated by a public official who is authorized to do so at therespective location. Its objective is to learn the possibility of annulling this authentic document and to learn its post-position if it is annullable. To generate the research findings, juridical-normative method-reviewing the legal basis, synchronized law, comparative law, and history of law-is applied. The data in this research was ... "

320 AJH 1:3 (2010)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Sudirman

Peninjauan kembali perkara pidana sebagai perwujudan proses hukum yang adil menuju wibawa penegakan hukum: studi terhadap putusan MA No. 55 PK/Pid/1996 suatu tinjauan yuridis dan sosiologis

" Dalam rangka merealisasikan putusan hakim yang mencerminkan proses hukum yang adil, ada tiga komponen penting yang harus dipenuhi yaitu penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal, penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai tersangka/terdakwa/terpidana, dan sidang pengadilan yang bebas dan hakim yang tidak memihak. Ketiga komponen di atas pada hakikatnya telah mampu mengakomodasikan tiga asas penting mengenai peradilan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas persamaan hukum, dan asas keadilan. Prasyarat demikian dapat menjadi barometer bagi wujud ... "

Depok: Universitas Indonesia, 1999

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library