Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh pasangan suami-istri selama perkawinan. Hal ini dapat diartikan harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai dengan perkawinan tersebut putus karena kematian atau perceraian. Harta bersama secara hukum dapat diagunkan pada pihak bank atau pihak ketiga dengan tidak menghilangkan statusnya sebagai harta bersama. Hal ini selaras dengan Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan harta gono-gini dapat dijadikan barang jaminan atas persetujuan pihak lainnya. Prinsip harta bersama tidak hanya mencakup aktiva, namun juga mencakup utang-utang yang timbul untuk kepentingan bersama suami-istri selama dalam perkawinan (pasiva). Kenyataannya harta bersama yang dijaminkan tersebut tidak digolongkan sebagai harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor : 3220/Pdt.G/2021/PA.JT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yang memaparkan masalah secara eksplanatoris menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber penelitian dan menggunakan data sekunder melalui penelusuran literatur. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil yang didapat dalam penelitian adalah status harta bersama yang dijaminkan adalah tetap sebagai harta bersama dikarenakan harta bersama juga mencakup utang-utang atau pasiva. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini kurang tepat yang mengatakan dua objek tanah yang dijaminkan kepada bank dan pihak ketiga bukan harta bersama. Kedua objek tanah yang dijaminkan tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dibagi sama rata.

---

Law No. 1 of 1974 on Marriage, in Article 35 paragraph (1) states that shared property is acquired by married couples during marriage. This can be interpreted as property obtained from the date of marriage until the marriage is broken due to death or divorce. The common property can be legally used on the bank or third party by not eliminating its status as a common property. This is in accordance with Article 91 paragraph (4) of the Compilation of Islamic Law which states that gono-gyni treasures can be used as a guarantee of the consent of the other party. The principle of shared property not only includes assets, but also includes debts arising for the common interest of the married couple during the marriage. In reality the secured joint treasure is not classified as a joint treasure in the Judgment of Religious Court No. 3220/Pdt. G/2021/PA.JT. The research method used is doctrinal research that explanatoryly exposes problems using library materials as a source of research and uses secondary data through literature search. The materials that have been collected are qualitatively analyzed. The result obtained in the study is the status of the shared property guaranteed is to remain a common treasure because the shared property also includes debt or passiva. The Judge’s Assembly’s consideration in this ruling is not a precise one that says two land objects guaranteed to the bank and third parties are not a common property. Both land objects guaranteed are joint treasures belonging to the Plaintiff and the Plaintiff so that they can be shared equally."

"Hidup bersama sangat penting di dalam masyarakat. Akibat paling dekat ialah bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia ini mereka sekedar menyendirikan diri dari anggota-anggota lain masyarakat. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Perkawinan). Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban dari orang tua. Namun dalam kenyataannya sekarang ini masih banyak suami-istri yang bercerai. Perceraian merupakan upaya atau jalan keluar terakhir dalam menyelesaikan perselisishan dalam perkawinan. Dan perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Akan tetapi menjadi diperbolehkan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor atau sebab-sebab tertentu. Akibat perceraian akan berpengaruh terhadap hubungan suami-istri, anak, harta bersama dan nafkah. Semuanya itu harus difikirkan oleh mereka yang bercerai. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah apakah penyebab putusnya hubungan perkawinan dalam Putusan Nomor 270/Pdt.G/2001/PN.JKT.BAR berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975? Bagaimana penerapan pada Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan harta bersama karena perceraian? Dan bagaimana proses pembuatan perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat oleh Notaris dan akibat hukum yang timbul dari perjanjian pembagian harta bersama tersebut? Kemudian dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Macam bahan hukumnya atau sumber/jenis data sekunder yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi bahan hukum primer, terdiri Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yurisprudensi. Bahan hukum sekunder, terdiri buku-buku hukum. Dan bahan hukum tersier, terdiri abstrak, ensiklopedi, kamus, dan penerbitan pemerintah. Sedangkan metode analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini adalah bahwa antara penggugat dan tergugat telah bercerai dengan sebab-sebab yang telah sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan harta bersama karena perceraian dapat diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum agama/hukum adat/hukum lainnya), serta perjanjian pembagian harta bersama untuk dinyatakan otentik maka dibuat oleh Notaris yang berwenang.

---

Living together is very important in the community. The proximate consequence of living together between a man and a woman is not just segregating from the other members of the community. Marriage is a material and conjugal bond between a man and a woman as a married couple intended to form a happy and everlasting family (household) based on the One Supreme God (Article 1 of Law Of Marriage). Forming a happy family highly relates to descent being the purpose of marriage and parent is responsible for raising and educating their child(-ren). But, in fact, many married couples are divorced now. Divorce is the last effort or solution to settle marital dispute and something God hates but allows due to factors or causes. Divorce will influence marital status, child(-ren), joint property and conjugal rights. Those intending to divorce have to think of the same. The main problem in this thesis is what the causes of separation of marital relationship in a Judgment Number 270/Pdt.G/PN.JKT.BAR based on Article 9 of Government Regulation Number 9 Of 1975?. How the application of Article 37 of Law Number 1 Of 1974 relates to joint property due to divorce? where the joint property is stipulated according to the respective laws. ?The respective laws? mean religious law, traditional law, other laws. And how the process of drawing up joint property division agreement before a Notary Public and legal consequences arising from the joint property division agreement?. After that in this study, the writer uses normative law bibliographic study methods. Laws material kind its or source / secondary data type that is used in this writing, covering primary law materials, consisting of Law of Marriage, Government Regulation Number 9 Of 1975, jurisprudence. Secondary legal materials consist of law books. And tertiary law material, consist abstractedly, encyclopaedia, dictionary, and government publication. In analyzing this case, the writer uses qualitative analytical methods by connecting the case to the theories contained in legal materials. Conclusion in this thesis is that the plaintiff and the defendant divorced with the causes complying with Article 19 of Government Regulation Number 9 Of 1975, and joint property due to divorce can be stipulated according to the respective laws (religious law/traditional law/other laws), and joint property division agreement is drawn up before a Notary Public for authentication."