Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persaingan di industri perbankan yang sangat ketat, membuat para pelaku di industri ini sekarang tidak hanya mengandalkan pendapatan dari kegiatan perbankan konvensional. Akan tetapi mulai mengintegrasikan dengan layanan jasa lain salah satunya reksadana. Tujuan penelitian hukum ini ingin menganalisis ketentuan hukum yang ada, termasuk bagaimana peran instansi yang bertindak selaku regulator di dalamnya. Walaupun secara hukum telah diatur, bahkan menjadi ranah yang berbeda antara hukum perbankan dan hukum pasar modal, pelaksanaannya belum efektif.Permasalahan yang diketemukan yaitu bagaimana sebenarnya hukum yang mengatur perbankan yang menjual reksadana kepada nasabahnya. Sebab ketika terjadi masalah, sebut saja reksadana Bank Global, nasabah menjadi korban karena penyelesaian yang berlarut-larut dan saling lempar tanggung jawab antar regulator. Karena itu permasalahan lain yang dibahas adalah menyangkut pentingnya pengawasan terhadap aktivitas perbankan pada reksadana dan ketentuan hukum yang jelas."

"ABSTRAKPermasalahan dalam rnakalah ini bertitik tolak pada usaha Pemerintah melalui kawasan(PT.Kawasan Berikat Nusantara/KBN) untuk merangsang berkembangnya produksiekspor dalam usaha meningkatkan ekspor non minyak dan gas bumi serta jasa, denganmemberikan fasilitas penangguan pembayaran bea masuk dan atau pungutan negaralainnya, dan, pelayanan perijinan satu atap. Fasilitas yang diberikan PT.KBN kepada investor merupakan monopoli dalampengelolaan kawasan berikut yang diberikan Pemerintah khusus kepada BUMN tersebutyaitu perlakuan khusus kepabeanan, dan secara tidak langsung badan usaha ini diberiwewenang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan bidang penerbitan ijin usaha dan ijinmendirikan bangunan. Selain itu PTKBN menyiapkan prasarana dan sarana kegiatanindustri yang dapat digunakan investor atas dasar perjanjian sewa. Kedudukan PT.KBN dipandang dari segi yuridis, unik, dimana sebagai pemegang kuasapemerintahan dapat menerbitkan ijin usaha yang sebenarnya merupakan kewenangan tugasadministrasi negara. Namun dengan melihat ketentuan pendiriannya, maka pembentukanPT.KBN tidak terlepas dari usaha untuk menekan keuntungan. Dan secara yuridis, perserotersebut adalah berkedudukan sebagai badan hukum privaat. Kedudukan PT. KBN yang unik ini ternyata menimbulkan beberapa kendala yang dapatmemberi akibat timbulnya ketida pastian atau setidak tidaknya dapat diprediksikan apa yang akan terjadi. Terdapat 3 hal yang menyebabkan ketidakpastian hukum yaitu, pertama, adanya aturan yang tidak sejalan dengan aturan yang lebih tinggi, kedua aparat yang menjalankan aturan lemah dan ketiga pengadilan yang berbelit dan memakan waktu lama. Perlunya pembet kawasan berikat dalam rangka pengembangan perekonomiandan Perdagangan tldak diragukan lagi. Tetapi hal ini tidaklah berarti mengabaikan sendisendi hukum yang merupakan komitmen kita bersama, bahwa Indonesia sebagai negarahukum. Dengan demikian produk produk hukurn yang berkaitan dengan kawasan berikatharus pula dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian dan perlindungan. Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah lama dikenalDalam dunia bisnis internasional. Di Indonesia hal ini mulai berkembang dan semakinbertarnbah penting karena sederhananya menyelesaikan sengketa yang putusannya final andbinding tanpa kemungkinan melakukan upaya hukum lain seperti banding, kasasi ataupeninjauan kenibah sehingga mempercepat proses penyelesaian sengketa dan persidangantidak terbuka untuk umum, suatu yang selalu dijaga oleh kalangan dunia bisnis. Keunggulan komperatif PT.KBN akan cenderung berkurang hal hal terpenting yangdapat menghilangkan keunggulan komperatif itu adalah dimulai dengan AFTA tahun 2003. Dengan pemberlakuan daerah bebas ASEAN pada tahun 2003, maka PT. KBN akan kehilangan daya tarik utamanya, karena kini pembebasan suatu perusahaan dari kewajiban untuk membayar bea masuk dan cukai menjadi kurang berarti. Keadaan ini akan menyebabkan kawasan industri lain yang bukan merupakan kawasan berikat menjadi lebih menarik bagi para investor. Kondisi ini menyebabkan di masa datang PT. KBN harus mengubah strategi usahanya dari fokus pemberian fasilitas non tarif menjadi pemberian fasilitas bidang investasi dan operasi, dengan selalu mengembangkan organisasi belajar yang dinamis yang dapat mengakomodasi perkembangan tuntutan lingkungan eksternal di masa depan yang diperkirakan akan berubah uba dengan gejolak yang makin besar dan sulit diprediksikan"

"Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998). Berdasarkan pasal 511 KUHPer deposito termasuk salah satu benda bergerak yang tidak berwujud. Dalam perkembangannya deposito dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari bank. Oleh karena deposito termasuk benda bergerak yang tidak berwujud maka lembaga jaminan yang digunakan adalah gadai (Pasal 1150 KUHPer). Dalam prakteknya di BRI dikenal cash collateral credit (kredit dengan agunan kas) yaitu fasilitas kredit yang seluruh atau sebagian jaminan tambahannya berupa agunan kas sehingga jika debitur wanprestasi agunan kas tersebut dapat digunakan oleh bank untuk melunasi/mengurangi kewajiban debitur. Salah satu bentuk agunan kas tersebut adalah deposito. Penggadaian deposito di BRI dilakukan melalui tahap-tahap yaitu penandatanganan perjanjian kredit, perjanjian gadai dan kemudian dengan penandatanganan perjanjian cessie. Perjanjian cessie ini dilakukan untuk mengantisipasi jika debitur wanprestasi. Setelah tahap-tahap pengikatan deposito dilakukan maka para pihak yaitu BRI (pemegang gadai) dan debitur (pemberi gadai) akan mempunyai hak dan kewajiban asing-masing. Dalam prakteknya penggadaian deposito ini tidak mengalami kendala dalam hal jaminan untuk memperoleh kembali kredit yang telah diberikan melainkan kendala pelaksanaan dari sisi debitur. Selain itu kredit dengan jaminan deposito ini tidak akan sampai mengalami kredit macet akibat tindakan wanprestasi debitur. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya di BRI dipersyaratkan bahwa jika debitur 1 bulan tidak dapat membayar hutang pokok dan bunga maka depositonya akan dicairkan."