Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh lahirnya kebijakan mobii nasional yang ternyata memiliki implikasi internasional, yakni munculnya gugatan tiga negara utama penghasil mobil dunia (Jepang, Uni Eropa dan Amerika Serikat) di Forurn WTO. Permasalahan yang berkaitan dengan sengketa mobil nasional dalam forum WTO, berangkat dari adanya perbedaan pandangan diantara pihak yang bersengketa dalam menilai kebijakan mobil nasional menurut ketentuan WTO, dimana pada satu menganggap kebijakan mobil nasional bertentangan dengan ketentuan WTO, sementara pada sisi lainnya menganggap kebijakan mobil nasionai dibenarkan oleh ketentuan WTO.Tujuan dari penelitian tesis ini adalah ingin mengetahui pandangan pihak-pihak yang bersengketa dalam menilai kebijakan mobil nasional menurut ketentuan WTO dan menganalisis proses penyelesaian sengketa yang terjadi di forum WTO. Untuk menjawab permasalahan yang acla, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pendekatan teori ekonomi politik internasional, khsususnya teori tentang pengambilan keputusan dan rezim internasional. Penulisan tesis ini menggunakan analij.a deskriptif dengan melihat pengaruh masing-masing independent variable terhadap dependent variable. Adapun data yang digunakan dalam studi ini sendiri diperoleh melalui studi kepustakaan.Hasil penelitian yang penulis peroleh momperlihatkan bahwa adanya perbedaan pandangan dianiara negara penggug.at dan negara tergugat dalam rnelihat kebijakan mobil nasional menurut ketentuan WTO, sesuai dengan "kepentingan nasional" rnasing-masing, telah menimbulkan sengketa dagang di forum WTO. Oleh karenanya dalam menerapkan :;uatu kebijakan, pemerintah hendaknya berlaku adil (tidak diskriminatif) dan b'Srsikap transparan. Disamping itu kuatnya keterkaitan / ketergantungan antar negara-negara di dunia (globalisasi), kebijakan domestik yang diambil suatu negara harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku di tingkat internasional."

"ABSTRAKKebijakan pinjaman dari Bank Dunia merupakan objek yang rentan dikritik oleh aktor-aktor dalam sistem internasional. Meskipun demikian, Bank Dunia sebagai rezim pembangunan memiliki mekanisme sendiri untuk beradaptasi dengan konteks permasalahan ekonomi politik internasional. Pinjaman kebijakan pembangunan (DPL) yang diformalisasikan pada tahun 2004 berfungsi untuk menggantikan pinjaman penyesuaian struktural (SAL). Dengan memetakan aktor yang berperan dalam perubahan dimensi normatif dari norma kebijakannya, maka perubahan kebijakan yang terjadi akan direfleksikan sebagai hasil dari perubahan paradigma pembangunan yang mempengaruhi institusi Bank Dunia.

---

ABSTRACTWorld Bank lending policy is a vulnerable point, which often criticized by different actors in international system. But as an international regimes working in the realm of development, World Bank has its own mechanism to adjust its activities with the wider context of issues in international political economy. Development policy lending (DPL) was formalized in 2004, as a replacement for the structural adjustment lending (SAL). By identifying the actors who support the change in normative dimension of its policy norms, therefore policy change that happened will be observed as a consequence of paradigm change that influenced the practice of World Bank."

"Dinamika konsumsi tembakau global telah meningkat secara signifikan semenjak dekade belakangan ini. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran Badan Kesehatan Dunia ataupun World Health Organization (WHO). WHO kemudian membuat suatu kerangka kerjasama yang mengikat yaitu Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Hingga saat ini 174 negara telah mengaksesi FCTC, membuat perjanjian ini sebagai perjanjian yang paling banyak ditandatangani.Akan tetapi, dari jumlah tersebut terdapat beberapa negara yang belum mengaksesi salah satunya adalah Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk tidak mengaksesi telah menimbulkan pertanyaan dari berbagai belah pihak. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan tingkat penduduk yang besar diikuti dengan jumlah konsumsi rokok yang tinggi dan juga merupakan negara produsen rokok.Tesis ini berusaha untuk melihat faktor-faktor yang mendorong langkah kebijakan Indonesia tersebut. Analisis akan ditekankan kepada faktor eksternal dan internal yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dan keberlangsungannya hingga saat ini. Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku, artikel, media internet, dan surat kabar sebagai sumber data yang primer yang mendukung pembahasan.

---

Tobacco consumption has been growing rapidly since the last decade. This phemonenon has raising the convern of World Health Organization (WHO) as an international organisation regulating the global public health. This led to the adoption of an internationally legally binding instrument known as ?Framework Convention on Tobacco Control? (FCTC) in 2003. To date, these agreement has signatory of 174 member countries, making it as the most treaty ever signed in the history of global public health.However, there are several countries that have not yet ratify or accessing the convention, one of them is Indonesia. The Indonesian policy?s to not accessing the convention has question the commitment of Indonesian government to cooperate in the international system. This is due to the high tobacco consumtion in the country and along with its growing population has potential of devastating economic, social, and health consequences. In addition, Indonesia is also producing a country produce tobacco, thus, contributed to the growing tren of tobacco consumption globally.These thesis attempted to analyse factors that drove the Indonesian government action not to cooperate in the tobacco control regime of FCTC. Analysis will be stressed upon the internal and external factors that influenced the decision of such foreign policy until today. In analysing the problem, the author conducted literature review from books, articles, internet, newspaper and magazines as a primarily source to support the writing."

"In the context of massive environmental problems in Southeast Asia, the countries in the region have decided, at least in some instances, to create regimes to solve these problems jointly. This empirical observation is surprising, given the Southeast Asian countries? general reluctance to regional cooperation, the governance and budgetary constraints that are typical for developing countries and the huge heterogeneity of the involved countries in terms of environmental vulnerability, economic capacity and hegemonic power. This book analyzes the creation and effectiveness of two environmental regimes, one on transboundary haze pollution and a second on resource management of the Mekong. It will be shown that regime creation is extremely problematic and strategies to overcome conflicting actor constellations are mostly lacking."