Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerjanjian Keamanan Indonesia ? Australia telah ditandatangani olehpemerintah kedua negara pada tanggal 13 November 2006, di Lombok,Indonesia. Bagi Indonesia perjanjian ini adalah upaya untuk mengikat kedua negara yang kerap mengalami hubungan yang pasang surut dalam sebuah kerjasama yang lebih erat, dan sekaligus untuk mencegah Australia melakukan campur tangan terhadap masalah internal Indonesia. Sedangkan bagi Australia, kerjasama ini lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga keamanan nasionalnya dari serangan terorisme, mengingat di Indonesia, telah terjadibeberapa kali serangan bom, dan tindakan teror yang memakan korban nyawa dari warga sipil Australia. Serangan bom tersebut antara lain bom di Hotel JW Marriot, bom di Kedutaan Besar Australia, bom Bali 1 dan bom Bali 2. Adanya konsep kedaulatan yang diusung dalam perjanjian keamanan ini dan peningkatan kerjasama serta mencuatnya aktor-aktor non-negara yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan stabilitas kawasan/internasional,membuat perjanjian ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih jauh, terutama yang terkait dengan konsep-konsep dan paradigma dalam Ilmu Hubungan Internasional yang terdapat di dalamnya. Bagaimanakah Perjanjian Keamanan Indonesia ? Australia 2006 ditinjau dari sudut pandang ilmu Hubungan Internasional? Hal inilah yang akan dijelaskan secara detail di dalam tesis yang menggunakan metodologi kualitatif interpretatif dalam bentuk wawancara terhadap para perumus perjanjian keamanan RI ? Australia, khususnya daripihak Indonesia. Metode ini didukung juga dengan analisa terhadap dokumendokumen lainnya yang terkait. Jelas bahwa dengan adanya perjanjian ini kedua negara mempunyai kepentingan nasional yang hendak dicapai. Bagi Indonesia, kepentingan itu adalah kedaulatan dan keamanan, sedangkan bagi Australia kepentingan itu adalah keamanan karena adanya kekhawatiran akan serangan terorisme.Namun dari hasil wawancara dengan para perumus Lombok Treaty, diketahui bahwa terminologi keamanan yang tertera didalam perjanjian antara pemerintah RI dan Australia, bukan lagi keamanan dalam makna tradisional ataupun militer, melainkan keamanan dalam pengertian yang lebih luas dan komprehensif (comprehensive security).Keamanan yang lebih luas ini juga mencakup di dalamnya keamananmanusia (human security). Karena keamanan yang menjadi perhatian bersama kedua negara adalah keamanan dalam pengertian yang luas, dan ancaman yang mereka hadapi pun beragam, baik itu dari negara dan terutama juga dari nonnegara, maka kedua negara merasa perlu untuk bekerja sama dalam mengatasi dan memberantas ancaman-ancaman yang ada. Itu sebabnya kedua negara sepakat untuk bekerjasama demi meningkatkan keamanannya masing-masingdan keamanan mereka bersama, melalui sebuah rejim keamanan bernama Perjanjian Kerjasama Keamanan antara Pemerintah RI dan Australia. Dengan adanya konsep keamanan yang meluas, karena adanya ancaman yang beragam baik dari negara maupun non-negara, dan sekuritisasi isu-isu baru sebagai konsekuensinya, konsep keamanan manusia dan kerjasama keamanan (cooperative security) yang dibuat ke dalam sebuah rejim keamanan, maka dapat disimpulkan dalam tesis ini bahwa perjanjian ini tidak cuma dilatarbelakangioleh pemikiran dan paradigma realis, tetapi juga pandangan dariparadigma liberalis. "

"As Indonesia continue to grow in economic stature, international influence and global presence, numerous economic resources, opportunities and leverages will become increasingly available for Jakarta to utilize in its economic diplomacy. With Indonesia climbing up the economic league table, its overseas economic interests will grow and economic diplomacy will constitute a much larger proportion of its overall diplomatic activities. This article argues that Indonesia can improve its economic diplomacy by strengthening its strategic competence, especially in (1) clarifying strategic priorities, (2) identifying transnational partners and (3) devising appropriate plans of action which are tailor-made for different scenarios for each economic issue and target market/host country. By taking into consideration the relative capabilities of the ministry of foreign affairs compared to its transnational partners and the relative strength of the target market/host country itself, this article theoretically discusses 8 (eight) possible scenarios and their corresponding plans of action. In the long run, a leading role for the Ministry of foreign affairs is needed to exercise "full-spectrum" economic diplomacy and will contribute greatly towards Indonesia's sustained rise and long-term strategic engagement with the globalized economy beyond its borders."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang manajemen migrasi buruh di Indonesia yang dalam penelusuran penelitian ini diidentifikasi dominasi perspektif neoliberalisme. Adapun definisi neoliberalisme dalam penelitian ini merujuk pada doktrin ekonomi yang mempromosikan ideologi pasar melalui deregulasi keuangan, privatisasi, liberalisasi, dan penggerusan terhadap perlindungan sosial dan sistem kesejahteraan. Melalui konteks tersebut, sering diasumsikan bahwa Negara sedang mengalami penyusutan dan tunduk pada kepentingan kapital. Penelitian ini memfokuskan pada penelusuran sejumlah paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Menggunakan analisis Govermentality, penelitian ini menawarkan cara pandang lain di mana neoliberal memungkinkan negara untuk mengalami transformasi politik yang merestrukturisasi relasi kuasa dalam masyarakat serta telah terjadi pendelegasian sebagian fungsi penegakan kebijakan migrasi ke aktor swasta oleh negara. Melalui skenario triple win, manajemen migrasi buruh global yang mewujud dalam bentuk tata kelola pemerintahan global melakukan pendisiplinan terhadap negara-negara pengirim buruh migran melalui agenda-agenda ekonomi, pembangunan, dan HAM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah intertekstualitas di mana yakni suatu konsep yang mensyaratkan bahwa teks bukan sebuah sistem yang berdiri sendiri melainkan sebagai sebuah produk diferensial dan historis, sebagai jejak dan penelusuran keberbedaan, karena teks dibentuk oleh pengulangan dan transformasi struktur tekstual lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa terjadi praktik neoliberalisme dalam manajemen migrasi buruh Indonesia yang dibuktikan dengan perangkat hukum yang lebih mendahulukan penempatan ketimbang perlindungan dan pendelegasian sebagian sebagian fungsi penegakan kebijakan migrasi ke aktor swasta melalui keterlibatan PPTKIS. Selain itu ditemukan juga bahwa keterlibatan aktor non-negara/non-pemerintahan dalam upaya perlindungan yang melibatkan peran desa merupakan upaya untuk memastikan bahwa Indonesia tetap mengirimkan tenaga kerjanya yang murah dan dengan demikian berpartisipasi dalam sirkuit tenaga kerja global.

---

ABSTRACTThis thesis examines the management of labor migration in Indonesia which in the investigation of this study identified a dominant perspective of neoliberalism. Neoliberalism in this research refers to the economic doctrine that promotes marketplace ideology through financial deregulation, privatization, liberalization and declining of social protection and welfare systems. Through this context, it is often assumed that the state sovereignty is declining and is subject to the interests of capital. This research focus on tracing a number of policy packages issued by the Indonesian government such as Law Number 39 of 2004 and Law No. 18 of 2017. Using Govermentality, this research offer different point of view in which neoliberal allows the state to experience a political transformation that restructures power relations in society and has delegated in part the function of enforcing migration policies to private actors by the state. Throughout triple win scenario management of global labor migration embodied in the form of global governance disciplining migrant sending countries through economic, development and human rights agendas. The method used in this study is intertextuality that understands texts not as self contained systems but as differential and historical, as traces and tracings of otherness, since they are shaped by the repetition and transformation of other textual structure. This research finds that there is a practice of neoliberalism in the management of Indonesian labor migration as evidenced by set rule of law prioritizing placement rather than protection and partial delegation of some migration policy enforcement functions to private actors through involvement of Indonesian Private Employment Supplier Company PPTKIS . It is also found that the involvement of non state non government actors in protective measures involving village roles is an attempt to ensure that Indonesia keeps sending its cheap labor force and thus participating in the global workforce circuit."

"Skripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hubungan dan kerjasama dengan luar negeri. Penelitian ini memiliki bentuk penelitian yuridis normatif-empiris dengan metode analitis data kualitatif dengan sifat penelitan deskriptif. Kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri terdapat pada kerjasama yang hubungan hukumnya bersifat keperdataan saja, selain itu dalam menjalankan kewenangannya tersebut pemerintah daerah tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku. Dalam pelaksanaannya tidak sedikit pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan peraturan teknis yang terkait. Sehingga disarankan bahwa pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri perlu lebih mengintensifkan sosialisasi kepada seluruh pemerintah daerah tentang kewenangannya tersebut, Kementerian Luar Negeri sebaiknya melakukan koordinasi yang baik dengan pihak KBRI atau Konsulat Jenderal/Konjen RI (KJRI) di luar negeri agar diperoleh kesamaan pemahaman yang benar mengenai kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri, pemerintah daerah juga harus lebih mengoptimalkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah dibentuk yang berkaitan dengan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri, serta dilakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih intensif baik dari pemerintah daerah itu sendiri, maupun kementerian atau instansi lain yang terkait.This thesis describes about the authority of local government in Indonesia on relations and cooperation with foreign. It has the method of the research, qualitative analytical data, and descriptive as well. The authority of local government in Indonesia to conduct relations and cooperation with foreign law relations of a cooperation, beside that normative-juridical form of empirical as in non-legal relations of public law or only on the cooperation that is private local governments still must comply with laws and regulations. In the implementation was not a little local governments that do not run the authority in accordance with legislation and relevant technical regulations. So it is recommended that the relevant parties such as the Ministry of Home Affairs needs to further intensify the socialization to all local government authorities, the Ministry of Foreign Affairs should have good coordination with the Embassy or Consulate General (Consul General) RI abroad in order to obtain a correct understanding of common authority local governments in Indonesia in conducting relations and cooperation with foreign countries, local governments should also optimize the regional work units that have been established relating to the relationship and cooperation with foreign governments, and conducted surveillance and more intensive evaluation of both local government itself, as well as ministries or other relevant agencies."