Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Arifin P. Soeriaatmadja
Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam rangka memperkokoh integritas nasional : seminar hukum nasional ke-VII
Jakarta: Departemen Kehakiman, 1999
343.03 ARI p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Analisis dan evaluasi hukum tentang perimbangan keuangan negara antara pusat dan daerah: UU no.33 tahun 2004
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2011
343.03 IND a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rysa Yulianda
Implementasi sanksi penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU): studi: keterlambatan penyampaian laporan APBD tahun anggaran 2011-2015 = Implementation of fine's delay of general purpose transfer distribution: study case: delay in submission of APBD report for fiscal year 2011-2015
" ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi sanksi penundaan Dana Alokasi Umum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sanksi Penundaan DAU merupakan sanksi yang diberikan kepada daerah yang telat menyampaikan laporan keuangannya kepada pemerintah pusat. Pada implementasi tahun 2011 hingga 2015 terjadi kenaikan atau penurunan terhadap daerah yang dikenakan sanksi penundaan. Metode penelitian yang digunakan adalah post positivist. Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hambatan yang ditemui ... "
2017
S67633
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Studi komparatif mengenai penerbitan obligasi negara dan obligasi perusahaan (studi kasus penerbitan obligasi pt Indonesian Satellite Corporation Tbk)
" Keterbatasan dana yang dimiliki baik oleh Pemerintah maupun perusahaan telah mendorong keduanya untuk mencari alternatif sumber pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaannya. Obligasi sebagai surat pengakuan utang sekaligus instrumen untuk berinvestasi dianggap sebagai alternatif yang paling tepat untuk menghimpun dana dalam waktu yang singkat. Obligasi dapat diterbitkan baik oleh Pemerintah yaitu Obligasi Negara maupun oleh perusahaan yaitu Obligasi Perusahaan. Perbedaan emiten dalam penerbitan Obligasi Negara dan Obligasi Perusahaan menyebabkan perbedaan dalam mekanisme penerbitan kedua obligasi tersebut ditinjau dari kerangka yuridis yang melandasinya. Obligasi Negara merupakan salah satu instrumen ... "
Universitas Indonesia, 2005
S24334
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rafi
Analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka harapan hidup di Indonesia: studi kasus pemerintah kabupaten/kota di Indonesia periode sebelum dan setelah desentralisasi fiskal = Analysis of the impact of fiscal decentralization on life expectancy in Indonesia: a case study of regency/municipality in Indonesia pre-and post-fiscal decentralization
" Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dan pengeluaran kesehatan pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap harapan hidup masyarakat di daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan PDRB per kapita sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan sampel 204 kabupaten/kota di Indonesia. Titik 1996 dan 1999 digunakan sebagai representasi sebelum menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan periode 2005 dan 2006 digunakan sebagai representasi setelahnya implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode Random Effect ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dana alokasi umum: konsep, hambatan, dan prospek di era otonomi daerah
Jakarta: Kompas, 2002
336 DAN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Febriyani Syafitri
Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan = The effect of local government characteristic on financial statement disclosure
" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 620 LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008-2009 dengan rata-rata tingkat pengungkapan LKPD sebesar 52,09%. Hasil penelitian ini menemukan bahwa umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan intergovernmental revenue memiliki pengaruh negatif. Ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library