Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pemberian hibah semasa hidup orang tua kepadasalah satu anaknya, dikompensasikan sebagai pelunasan hutangnya. Terkaitdengan hibah, dalam Hukum Waris terdapat lembaga hukum seperti inbreng yangterkadang disalahartikan dengan inkorting, sehingga salah penerapannya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridisnormatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa lembaga inbreng diterapkanpada saat ketentuan subjek dan objeknya terpenuhi. Berbeda dengan inkorting,inbreng dilaksanakan pada saat melakukan pencatatan pada pemisahan hartapeninggalan dan dimaksudkan untuk terciptanya pemerataan pembagian warisanyang adil, bukan untuk pemenuhan bagian mutlak. Disarankan agar parapenyandang profesi hukum terutama hakim dan Notaris lebih mendalami danmemahami peran dan pelaksanaan lembaga inbreng, agar tidak merugikanmasyarakat dikemudian hari atas kesalahpahaman mereka.

---

ABSTRAKThis thesis discusses about grants during the life time of a parent to one of her/hischildren, which compensated as debt repayment. Related to the grant, in theInheritance Law there is a legal institution such as inbreng which sometimesmisinterpreted with inkorting, so that incorrectly applied. This research useliterature research method in the form of normative juridical with qualitativeapproach in order to provide analytical descriptive data. Based on the research, itwas concluded that the inbreng applied when its subject and object are fulfilled.In contrast to inkorting, inbreng implemented at the time of registration on theseparation of inheritance and intended to create an equitable distribution ofinheritance, rather than for legitieme portie?s fulfillment. Suggested that the legalprofessions, especially the judges and Notary to further explore and understandthe role and implementation of inbreng institution, so as not be detrimental to thesociety in the future over those misconceptions."

"Tesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 01/Pdt.G/2013/PN. Dpk. perihal pembagian waris bagi warga negara Indonesia golongan Bumiputera (Nasrani) dan pemberlakuan hukum adat bagi Bumiputera (Nasrani) dalam sistem pewarisan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undangundang yang berlaku. Pertimbangannya adalah bahwa salah satu pihak dalam kasus tersebut hanya menikah dihadapan pendeta agama gereja tanpa mencatatkan perkawinan tersebut di kantor pencatatan nikah (catatan sipil), sehingga secara hukum (de jure) tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, maka hukum waris yang dapat dipergunakan dalam kasus ini adalah mengacu pada hukum waris adat Batak Toba. Hukum adat dapat diberlakukan dan mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat sepanjang hukum itu tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang bersifat nasional.

---

The focus of this thesis is about Depok District Court Decision No. 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk. concerning the distribution of inheritance for Indonesian citizens Bumiputera?s class (Christians) and traditional law enforcement for Bumiputera (Christians) in the inheritance system in Indonesia. This research use literature research method in the form of normative juridical with qualitative approach in order to provide analytical descriptive data. Based on the result of research can be concluded that the decision is not in accordance with the provisions of applicable law. The consideration is that one of the parties in the case just married in front of a church pastor religion without register the marriage in the marriage registration office (civil registration), so based on de jure does not fullfill the provisions contained in Article 2 of Law No. 1 of 1974 about the Marriage. Based on considerations which have been mentioned above, the law of inheritance that can be used in this case is referring to the Toba Batak customary inheritance law. Customary law can be enforced and have the force of law is valid and binding as long as it does not conflict with the rules of a national."

"[Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya untuk mengalihkan tanah warisan yang terletak di luar negeri. Akta tersebut dibuat berdasarkan permintaan salah satu ahli waris untuk mengalihkan tanah warisan tersebut kepada dirinya tanpa persetujuan ahli waris yang lain dan tanpa sepengetahuan mereka.Terkait dengan topik ini, penulis mengambil putusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST untuk dianalisis. Dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris tersebut, serta kesalahan yang telah dibuat oleh notaris, maka akibat hukum apa yang dapat terjadi terhadap perbuatan hukum yang telah dilangsungkan tersebut. Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada notaris akibat kesalahannya, bila berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, sumpah jabatan notaris, dan Kode Etik Notaris. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian terhadap bahan primer, sekunder, dan tersier, maka didapatkanlah kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Notaris yang melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sumpah jabatan notaris, dan Kode Etik Notaris, harus dikenakan sanksi yang sesuai. Selain itu, notaris harus selalu mengikuti penyuluhan hukum untuk mengikuti perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia.;This thesis deals with the notary responsibility for his deed that he made fortransfer the overseas inheritable estate. The deed was made based on one of the heirs demand, to transfer the estate to her without other heirs approval and without their knowledge. Related to this topic, the author takes on the ruling of the Central Jakarta District Court to be analyzed. In terms of the tort which was did by one of the heirs, and the fault that has been done by notary, so what is the legal consequences for the legal actions that had been held. Is the ruling of the Central Jakarta District Court has complied with Indonesian law, and what sanctions can be imposed on notary due to his fault, if it is based on Notary Act No. 2 of 2014, notary vow, and Code of Notary Conduct. Using the methodology of the normative legal research conducted a study of the primary material, secondary, tertiary, obtained the conclusion that the verdict of Central Jakarta District Court Number 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST were in accordance with the Indonesianlaw. Notary who breaking the Notary Act No. 2 of 2014 concerning theamendment to Notary Act No. 30 Year 2004, notary vow, and Code of Notary Conduct, must be subjected to appropriate sanctions. In addition, the notary must always follow the legal counseling to update the Indonesian law progress, This thesis deals with the notary responsibility for his deed that he made fortransfer the overseas inheritable estate. The deed was made based on one of theheirs demand, to transfer the estate to her without other heirs approval and withouttheir knowledge. Related to this topic, the author takes on the ruling of the CentralJakarta District Court to be analyzed. In terms of the tort which was did by one ofthe heirs, and the fault that has been done by notary, so what is the legalconsequences for the legal actions that had been held. Is the ruling of the CentralJakarta District Court has complied with Indonesian law, and what sanctions canbe imposed on notary due to his fault, if it is based on Notary Act No. 2 of 2014,notary vow, and Code of Notary Conduct. Using the methodology of thenormative legal research conducted a study of the primary material, secondary,tertiary, obtained the conclusion that the verdict of Central Jakarta District CourtNumber 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST were in accordance with the Indonesianlaw. Notary who breaking the Notary Act No. 2 of 2014 concerning theamendment to Notary Act No. 30 Year 2004, notary vow, and Code of NotaryConduct, must be subjected to appropriate sanctions. In addition, the notary mustalways follow the legal counseling to update the Indonesian law progress]"

"Tesis ini membahas tentang berlakunya hukum perdata dalam pembagian waris untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang masih memberlakukan pembagian waris secara adat dalam keluarganya. Etnis Tionghoa yang merupakan bagian dari penduduk di wilayah Indonesia pada wilayah tertentu masih memberlakukan kebiasaan serta tradisi adat Tionghoa yang turun-menurun menjadi bagian dari kepercayaan yang dianut oleh keluarga etnis Tionghoa di Indonesia. Demikian halnya terhadap pembagian waris, maka pembagian secara adat dan secara hukum perdata terdapat perbedaan yang kerap kali menimbulkan permasalahan. Permasalahan utama timbul karena adanya perbedaan pembagian harta peninggalan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Perbedaan ini tentunya menimbulkan ketidakadilan dan melanggar kesetaraan gender yang di zaman modern ini sudah tidak adanya perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt/2017, terdapat harta peninggalan yang dibagi oleh pewaris untuk anak laki-laki sulungnya pada saat pewaris masih hidup. Mengingat bahwa harta peninggalan berasal dari pewarisan ibu kandungnya sehingga anak-anak lain mempunyai hak atas harta warisan sehingga bertentangan dengan undang-undang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum negara mengalahkan hukum adat sehingga dalam hal terdapat sengketa yang timbul akibat dilanggarnya kerugian dari pihak ahli waris yang sah akibat pembagian secara adat maka penyelesaiannya dilakukan dengan mengikuti aturan pembagian waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Buku Kedua tentang Kebendaan.

---

This thesis discusses the civil law enforcement in customary distributing of inheritance for Indonesian citizens of Chinese descent who still impose customary distributing of inheritance in his family. The ethnic Chinese who are part of the population in the territory of Indonesia in certain areas still impose the customs and traditions of Chinese customs that fall down and become part of the beliefs held by Chinese ethnic families in Indonesia. Similarly to the distribution of inheritance, the distribution of custom and civil law has differences that often cause problems. The main problems arise because of differences in the distribution of heritage treasure between boys and girls. This distinction, of course, leads to injustice and violates gender equality as there is no difference in status between women and men in modern times. In the case of Supreme Court verdict Number 147K Pdt 2017, there is a heritage treasure shared by the heir to his eldest son when the heir is alive. Given that the heritage treasure is derived from the inheritance of the biological mother so that other children have the right to inheritance thereby it is contrary to the law. The research method used in this research is normative juridical with qualitative approach and analytical descriptive. This study concludes that the law of the state defeats customary law so that in the case of a dispute arising from the violation of the losses of the legitimate heirs due to customary distribution, the settlement is done by following the rules of distribution of inheritance as set forth in the Civil Code especially in the Second Book about Material. Keywords Civil Law, Customary Law, Chinese Ethnicity, Inheritance Law."

"ABSTRAKManusia akan mati suatu hari, dan akan meninggalkan warisan bagi ahliwarisnya. Cara pembagian harta warisan ini beraneka ragam, dapat ditentukandari agama, suku, golongan penduduk, atau kewarganegaraan si pewaris. Yangdapat menjadi ahli waris bukan hanya anggota keluarga si pewaris, orang yangbukan merupakan anggota keluarga si pewaris juga dapat menjadi ahli warisapabila si pewaris membuat surat wasiat yang menyatakan demikian. Penulismenggunakan metode yuridis normatif dalam tulisan ini. Kesimpulannya adalahmenurut Hukum Antar Tata Hukum Intern dan Hukum Antar Tata HukumEkstern, pewarisan diatur oleh hukum waris si pewaris.

---

Abstract Death is inevitable. People will die and leaving their heir inheritance.Ways to divide inheritance is varied, it can be determined from religion, tribe, theclass population, or the nationality of the deceased. A heir is not always a part ofthe deceased?s family, a heir could be a person from outside the family, if thedeceased wanted that person to be according to the deceased?s will if he or shemade one. In this thesis, the writer uses juridical normative research metode. Theconclusion is, in inheritance cases involving Law Between Law, we uses theinheritance law of the deceased."

"Pendaftaran perjanjian perkawinan kepada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlakuan perjanjian perkawinan bagi para pihak yang membuat perjanjian perkawinan serta pihak ketiga diluar para pihak khususnya dalam hal pembagian harta perkawinan ketika perkawinan berakhir dengan perceraian. Hal ini bertujuan agar pembagian harta perkawinan pasca perceraian dapat dibagi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kawin, Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Pasal 29 serta Pasal 35. Tulisan ini mengambil studi kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/PDT.G/2013/PA JS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Penelitian ini menyimpulkan Tidak didaftarkannya suatu perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung berakibat tidak berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga, lebih dari itu terdapat pakar yang menyatakan apabila tidak didaftarkan perjanjian perkawinan maka perjanjian tersebut batal, mengingat ketentuan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 menyatakan suatu perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian Perkawinan yang terdapat dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PA JS seharusnya dinyatakan tidak sah karena memuat pengaturan dalam Pasal 1 nya yang melanggar ketentuan dalam asas keseimbangan dalam perjanjian. Pembagian harta perkawinan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PA JS seharusnya dibagi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Jis Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.Saran yang dapat disampaikan adalah Pembuatan Perjanjian Perkawinan harus mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta isi dari perjanjian perkawinan harus berdasarkan asas-asas umum perjanjian dan peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan.

---

The registration of marital agreement at the office of religion affairs or the office of civil registry is required to provide legal certainty and ensure the validity of the marital agreement for the parties involved and third parties outside of the parties, especially in terms of the division of marital assets when the marriage ended by divorce. It is intended that the division of marital assets after divorce can be divided in accordance with the provisions stipulated in the marital agreement, Article 29 and Article 35 Law No. 1 year 1974 on Marriage. The object of this research is a case study of South Jakarta Religion Court Decision No. 0502/PDT.G/2013/PA JS. The method used in this research is normative juridical research using secondary data.

This research concluded that any registration of a marital agreement after the marriage resulting invalidity of the marital agreement for the third parties, beyond that there are experts who claim that if the marital agreement has not been registered, the marital agreement become void,given the requirment of law No. 1 of 1974 on marriage Article 29, that states a marriage settlement must be approved by the office regilion affairs officer, after has it registration, it will "apply" to the third party.The marital agreement contained in the case of South Jakarta Religion Court Decision No. 0502/ PDT.G/ 2013/ PA JS should be declared invalid due to the Article 1 of its agreement which is violate the provisions of the balance principle in the agreement. The division of marital assets in the case of South Jakarta Religion Court Decision Nomor 0502/PDT.G/2013/PA JS should be shared based on Article 35 of the Marriage Act Jis Article 96 and Article 97 of the Compilation of Islamic Law.

Suggestions for this case are the prosces of establishing a marital agreement must comply with the provisions on Law No. 1 of 1974 on Marriage Article 29 and also The Indonesian Book of the Civil Law and the contents in the marital agreement should be based on the general principles of agreement and regulation concerning the marital agreement."

"ABSTRAKPenelitian mengenai pembatalan akta wasiat oleh ahli waris terhadap pelaksana wasiat ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pengajuan gugatan pembatalan akta wasiat di Pengadilan Agama menurut Hukum kewarisan Islam serta bagaimana perlindungan hukumnya terhadap pelaksana wasiat dan notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan ? bahan pustaka. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bersumber pada studi kepustakaan yaitu norma-norma, asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga tidak menggunakan rumus dan angka, melainkan merupakan uraian-uraian sebagai hasil analisis. Setelah dilakukan analisis terhadap data penelitian, dapat diketahui bahwa untuk membatalkan suatu akta wasiat, baik seluruhnya ataupun sebagian harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Di samping itu, tidak terdapat pengaturan yang tegas dalam Kompilasi Hukum Islam tentang tugas, kewajiban dan tanggung jawab hukum dari pelaksana wasiat. Ketiadaan pengaturan yang tegas tersebut mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap pelaksana wasiat dalam menjalankan amanat terakhir si pewaris. Sementara itu, kedudukan notaris lebih jelas dan telah diatur dengan tegas dan rinci dalam Undang ? Undang Jabatan Notaris, di mana notaris tidak dapat digugat dalam melaksanakan jabatannya. Dengan demikian, notaris mempunyai perlindungan hukum dari undang-undang yang menjadikannya tidak dapat digugat apabila terjadi sengketa pembatalan wasiat.

---

ABSTRACT

This research aims to determine how to submit of the wills cancellation lawsuit in the Religion Court according to Islamic Inheritance Law and how the legal protection of the wills executor and notaries in wills cancellation lawsuit filed by heirs. The research is juridical normative resarch. The study uses secondary data obtained from library research. These data are analyzed using a qualitative analysis method literature based research method, namely the norms, principles of law and regulations that exist as a positive law. All of data are analyzed qualitatively, without using formulas and numbers. This research yields the descriptions as a result of analysis. From the analysis results, it is revealed that cancellation decisions will be based on courts awards that already have permanent legal force. So, the wills cancellation, whether in whole or part must be submitted to the Religion Courts. In addition, there are no strict regulation in KHI about the duties, obligations and legal responsibilities of the executors of wills. The absence of strict regulation has resulted in the absence of strong legal protection against the executors of wills in carrying out the mandate of the last people who died. Meanwhile, the position of the notary clearer and has been arranged with a firm and detailed in UUJN, where the notary cannot be sued in carrying out his post. Thus, a notary who has a legal protection of the law making cannot be sued in the event of cancellation testamentary disputes."

"Tesis ini membahas mengenai pembagian warisan dimana adanya salah satu/lebih ahli waris yang tidak diikutsertakan dengan alasan telah diberi bagian warisan sebelumnya ketika pewaris masih hidup yang dibuat dengan Akta Perjanjian Penerimaan Bagian Warisan di hadapan Notaris. Selain itu, tesis ini juga membahas mengenai penjualan atas boedel yang belum terbagi tanpa persetujuan dari salah satu/lebih ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptis-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan dimana ada salah satu/lebih ahli waris tidak diperbolehkan Undang-Undang, kecuali apabila ahli waris tersebut menolak warisan atau tidak cakap dalam menerima warisan, serta penjualan atas boedel yang belum terbagi harus dengan adanya persetujuan dari seluruh pemilik-serta. Disarankan kepada para penyandang profesi hukum terutama Hakim dan Notaris agar lebih mendalami maksud dari Undang-Undang terutama di bidang Hukum Waris agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan pembagian warisan dan penjualan boedel warisan.

---

This thesis discusses the distribution of inheritance in which there is one moreheirs were excluded with a reason that they have been given heritage sectionearlier when the testator is still alive made with the Heritage Section AcceptanceDeed in front of the Notary. In addition, this thesis also discusses the sale of anundivided boedel without the consent of one more heirs. This study uses literatureresearch which is juridical normative and uses qualitative approach to generateresearch result as descriptive analytic.

Based on the research, it can be concludedthat the division of inheritance in which there is one more heirs are not allowed bythe constitution, unless the heirs refused the inheritance or incompetent inreceiving an inheritance. Then, the sales on that undivided boedel must be withthe consent of the entire owners as well. It is advisable for people with the legalprofession, especially Judges and Notaries in order to further explore the meaningof the Act, especially in the field of Inheritance Law so that no party was harmedin the implementation of the division of inheritance and legacy boedel sales."