Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ellen Nadya Salbaina
Konsep dan Penerapan Ultra Petita di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The Concept and Application of Ultra Petita in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia
" Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang seringkali memutus secara ultra petita. Walaupun penerapan ultra petita ini dilarang dalam hukum perdata, akan tetapi saat ini masih belum ada ketentuan hukum positif yang mengatur terkait dengan dilakukannya ultra petita di Mahkamah Konstitusi. Sehingga hal ini menimbulkan pro dan kontra, dimana sebagian ada yang berpendapat bahwasannya ultra petita itu dilarang untuk diterapkan di Mahkamah Konstitusi, ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cetak biru membangun Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya
Jakarta: Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia, 2004
342.02 IND c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Yanuar Arif Wibowo
Mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil Pemilu: Studi kasus putusan perkara No. 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009
" Didalam PHPU legislatif tahun 2009, terdapat putusan MK yang menimbulkan perdebatan hukum. Hakim Konstitusi mengabulkan gugatan perkara Nomor 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009 mengenai metode perhitungan kursi DPR RI tahap ketiga. Keputusan ini menimbulkan perdebatan hukum, dikarenakan Hakim Konstitusi dinilai telah menyalahi ketentuan perundang-undangan, sebab ketentuan perundang-undangan menegaskan bahwa materi perkara PHPU hanya terkait dengan perbedaan perhitungan suara antara KPU dengan Partai politik peserta Pemilu. Menurut ketentuan Undang-Undang, objek PHPU legislatif adalah perolehan suara yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S25482
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Implementasi metode istislah terhadap mekanisme pengambilan keputusan hakim dalam sistem hukum Indonesia (studi analisis terhadap pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi dalam perkara pembatalan undang-undang no. 16 tahun 2003)
Universitas Indonesia, 2005
S22107
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurfuady Bakir
Analisis praktik pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2003-2020 = Analysis of formal law assessment practice in Constitutional Court of Republic of Indonesia in 2003-2020
" Sebagai pengadilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Diantara kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, kewenangan memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat dikatakan sebagai kewenangan utama dari sisi teori dan sejarah. Dalam praktiknya, sejak berdirinya hingga sekarang Mahkamah Konstitusi telah memutus banyak perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Akan tetapi tidak terdapat satu putusan yang mengabulkan pengujian undang-undang secara formil. Dalam penelitian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Soedarsono
Putusan mahkamah konstitusi tanpa mufakat bulat: catatan hakim konstitusi Soedarsono
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
342.02 SOE p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Wendi Darain
Independensi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S25453
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Musawir
Pengujian formil undang-undang tinjauan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Depok: Universitas Indonesia, 2010
S25455
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Manurung, Paulus Genhard
Politik hukum lembaga negara dalam pembentukan UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi : studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 = Political laws legislator to creates Regulation No. 8 tahun 2011 about the Constitutional Court : case study Decision of the Constitutional Court No. 49/PUU-IX/2011 / Manurung, Paulus Genhard
"
Tesis ini membahas tentang politik hukum lembaga negara dalam pembuatan peraturan perundangan mengenai Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan cita-cita Negara Hukum dimana salah satu syaratnya adalah terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab. Penelitian ini adalah kajian hukum normatif dengan desain deskriptif. Berdasarkan deskripsi temuan penelitian dan hasil analisisnya dapat disimpulkan bahwa interaksi politik dalam pembentukan Undang Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa interaksi politik dalam legislasi undang-undang tersebut mencerminkan demokrasi elitis/oligarkis. Elitisme legislasi ... "
2013
T32530
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sirait, Siska Yosephin
Konsistensi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dan Pengaruhnya dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengujian Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004-2013) = Legal Considerations consistency of the Constitutional Court and Its Influence in Indonesian state administration system (Case Study on Judicial Review of Local Goverment Law in 2004 – 2013)
" Dalam perkembangan ketatanegaraan saat ini, Mahkamah Konstitusi memiliki arti dan peranan penting, konstitusionalitas ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh pembuat undang-undang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga konsistensi putusan antar perkara satu sama lain untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pencari keadilan dalam memutus suatu perkara. Penelitian ini berangkat dari banyaknya pengujian yang dilakukan terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini telah pernah ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>