Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal terhadap kinerja pemerintah daerah, dan juga menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dengan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan analisis data panel terhadap laporan keuangan pemerintah daerah periode tahun 2009 hingga tahun 2013 dengan metode kuantitatif dan total observasi sebanyak 1.808.Berdasarkan hasil empiris ditemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan, peran pengawasan kepala daerah, pengawasan DPRD, dan peran pengawasan auditor internal pemerintah daerah berpengaruh positif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ditemukan juga bahwa peran pengawasan kepala daerah dengan masa jabatan lebih dari satu periode memperkuat pengaruh positif tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan kinerja pemerintah daerah, namun peran pengawasan kepala daerah dengan latar belakang birokrat, peran pengawasan DPRD, dan peran auditor internal memperlemah pengaruh positif tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran pengawasan kepala daerah dengan masa jabatan lebih dari satu periode dapat meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang akan memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of the follow-up of audit recommendations from the Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan or BPK) by the local government and monitoring role of district head, legislative, and internal auditor on local governments? performance. More specifically, this study also examines the effect of the moderating effect of the monitoring role of district head, legislative, and internal auditor in the relationship between the local government?s follow-up from the BPK?s audit recommendations and the local governments? performance. This study is conducted under a panel quantitative method using 1.808 observations from the local government?s financial statements covering the period of 2009-2013.

The empirical test results show that the local government?s responses on the audit recommendations as well as the monitoring role of district head, legislative, and internal auditor provided positive effects on the local government?s performance. As for the moderating effect, except for the incumbent head of districts?s monitoring role; the finding show that monitoring role weaken the effort of the local government in following-up the BPK?s audit recommendations towards increasing the local government?s performance. The results of the study emphasized that a strong monitoring effort on the incumbent head district?s leads to a significant increase on the local government?s performance with proper responses on the BPK?s audit recommendations."

"ABSTRAK<>br>Laporan magang ini membahas tentang proses tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait kerugian Negara. Proses ini mengacu kepada Peraturan Menteri 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Inspektur Jenderal No. SK/79/KP.801/ITJEN-2014 tentang Petunjuk Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut LHA di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI , dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS I BPK RI Tahun 2016, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan tindak lanjut 100 .

---

ABSTRACT<>br>This internship report explains the follow up process of Audit recommendation regarding public losses in Inspectorate of Ministry of Transportation. This processs referred to Peraturan Menteri 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Inspektur Jenderal No. SK 79 KP.801 ITJEN 2014 tentang Petunjuk Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut LHA di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Undang Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI , dan Undang Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. According to Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS I BPK RI Tahun 2016, Inspectorate of Ministry of Transportation has been followed up all the recommandations 100 ."

"ABSTRAKPenelitian ini didasarkan pada putusan pengadilan tata usaha negara nomor 20/G/2016/PTUN.JBI yang secara tidak konsisten menyebutkan dasar wewenang Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Povinsi Jambi dalam menerbitkan Keputusan BPK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan LHP dengan siapa yang bertanggungjawab atas LHP tersebut. Penelitian ini membahas tiga permasalahan, antara lain Kedudukan BPK dalam sistem Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Tata hubungan kewenangan BPK RI dengan BPK RI Perwakilan Provinsi, dan Implikasi hukum terhadap keputusan BPK tentang LHP yang tidak memenuhi syarat norma mandat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK dikategorikan sebagai penyelenggara negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara/daerah. BPK RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memperoleh wewenang secara atribusi melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006. Kemudian, BPK Perwakilan RI Provinsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan atas pelimpahan wewenang secara mandat atas nama BPK RI. Implikasi hukum terhadap Keputusan BPK tentang LHP yang tidak memenuhi syarat noma mandat berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 akan mengakibatkan keputusan tersebut menjadi tidak sah dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

---

ABSTRACTThis thesis based on the decision of the state administrative court number 20 G 2016 PTUN.JBI which is inconsistent when mentions the basis of BPK Jambi Province Representatif authority in issuing a BPK decision on Investigation Report with whom it is responsible. This research will focus on three main problems, that is, The position of the BPK in the Government system based on laws and regulations, The relationship between the authority of BPK RI with BPK RI Provincial Representatif, The legal implications of BPK decision on Investigation Report which does not include the mandate norm requirement. The method used in this research is judicial normative which has its baerings on secondary data, this research will also presented in the form of descriptive analytical. The result of this research shows the fact that BPK is categorized as a state organizer bestuur organ in order to government affairs in the field of examination the management and responsibility of state regional finances. BPK RI in carrying out its duties obtain authority by attribution through UUD NRI 1945, The Law No.15 2004 and The Law No. 15 2006. Then, BPK RI Provincial Representatif in carrying out its duties based on mandate of authority in the name of BPK RI. The legal implications of BPK decision on Investigation Report which does not include the mandate norm requirement based on The Law No 30/2014 will result in the decision being invalid and all all legal consequences incurred are considered never existed."

"Author's account as member of Badan Pemeriksa Keuangan, an Indonesian Supreme Audit Board."