Hasil Pencarian

Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query

Bohtlingk, F.R. (Frederik Robert), 1925-1959

Undang-undang Negara Republik Indonesia Jilid II (1946) Bagian A

Djakarta: Neijenhuis, 1950

342.025 98 BOH u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sarifudin

Pembentukan penghubung komisi yudisial di daerah ditinjau dari penyusunan undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial = Establishment of liaison in the regional judicial commission reviewed from the drafting of act number 18 year 2011 conerning amendments to act number 22 year 2004 concerning the judicial commission / Sarifudin

" ABSTRAK
Secara historis, keberadaan Penghubung Komisi Yudisial tidak terlepas dari keberadaan jejaring. Bahkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dibuat oleh DPR, ketentuan tentang Penghubung ini tidak ada, yang ada adalah nomenklatur jejaring. Namun, nomenklatur jejaring ini hilang diganti dengan nomenklatur penghubung setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Ketentuan tentang penghubung ini tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebutkan: Komisi Yudisial dapat mengangkat Penghubung ... "

2019

T54469

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi & UU RI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Bandung: 2003

342.02 UND (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Amiroeddin Sjarif

Perundang-undangan; Dasar, jenis dan teknik membuatnya

Jakarta: Rineka Cipta, 1997

340 AMI p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Evaluasi program legislasi nasional dalam rangka pembangunan hukum yang demokratis

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2010

340.11 IND e

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Judicial Preview sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas suatu Rancangan Undang-Undang

" Banyaknya permohonan uji materiil terhadap undang-undang sebagai produk legislasi DPR dan Presiden di Mahkamah Konstitusi, menandakan pembuatan undang-undang sebagai salah satu produk hukum di Indonesia saat ini oleh banyak pihak dipandang belum berhasil memenuhi harapan masyarakat. Kontras, dengan konsekuensi sudah ratusan pasal yang dibatalkan oleh MK sejak berdirinya itu menandakan begitu buruknya pembuatan undang-undang selama ini. Salah satu penyebabnya adalah kelemahan untuk meneliti dengan cermat agar draf- draf undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi dan harapan ... "

JK 11 (1-4) 2014

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Telaah Putusan MK dalam Sengketa PHPU Pilpres 2004 (Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional)

" Tulisan ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana kontribusi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 terkait sengketa PHPU Pilpres 2014 dalam kaitannya dengan penguatan legitimasi konstitusional dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 memberi arti penting bagi pengembangan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional kita di era modern ini. Putusan MK tersebut mempunyaimakna demokrasi substansial dalam pengertian penegakan keadilan substantif. Sebagai lembaga negara yang menjaga dan mengawal konstitusi, MK telah menjalankan ... "

JK 11 (1-4) 2014

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library